Tantangan Berat APBN saat Anggaran Makan Siang Gratis Ketat

tirto.id - Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran tahap pertama tersebut, hanya 16 persen dari kebutuhan awal untuk pelaksanaan program MBG bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi menelan Rp400 triliun lebih.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengingatkan kebutuhan anggaran program MBG tersebut akan menambah beban berat bagi APBN 2025. Terlebih utang jatuh tempo pemerintah pada tahun ini dan tahun depan nilainya cukup besar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp434,29 triliun pada 2024. Jumlah tersebut terdiri dari utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp371,8 triliun dan pinjaman sebesar Rp62,49 triliun. Sedangkan utang jatuh tempo pada 2025 tercatat sebesar Rp800,33 triliun. Terdiri dari SBN Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.

"Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat," ujar dia saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Aviliani mengatakan, dengan beratnya beban APBN 2205, maka tidak heran kebutuhan anggaran program MBG yang diakomodasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nilainya hanya sebesar Rp71 triliun. Itu pun, nilainya terlalu besar dan masih menjadi beban bagi APBN.

Karena jika dibandingkan dengan pagu indikatif belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, anggaran MBG setidaknya bisa membiayai beberapa K/L. Mengingat, beberapa K/L kebutuhan belanjanya pada tahun depan nilainya di bawah Rp71 triliun.

Misalnya, Kementerian Pertanian pagu indikatif anggarannya hanya Rp8,06 triliun di 2025. Kemudian Kementerian Perindustrian Rp2,5 triliun, Kementerian ESDM Rp3,90 triliun, Kementerian Perhubungan Rp24,7 triliun, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp4,60 triliun.

"Ya mungkin karena itu rencana pemerintah baru kan, mau tidak Menteri Keuangan [Sri Mulyani] harus mengakomodasi [anggaran tersebut]. Hanya kan tadinya Rp400 triliun kan, cuman kan akhirnya mereka bilang bertahap," ujar Aviliani.

Menurut dia, jika anggaran dipaksakan sebesar Rp400 triliun justru itu akan menjadi pertanyaan bagi para investor lantaran sebagian besar hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Investor akan mempertanyakan bagaimana anggaran jumbo tersebut bisa berdampak terhadap multiplier efek ekonomi.

“Paling enggak anggaran itu disampaikan dulu walaupun tidak sejumlah Rp400 triliun. Memang nanti pada kenyataannya yang harus ditunjukkan adalah keseriusan ada target yang mau dicapai. Jangan sampai kasih makan siang tapi akhirnya banyak korupsi lagi kan,” pesannya.

Anggaran MBG Berimplikasi ke Ekonomi

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperhitungkan anggaran Rp71 triliun digunakan dalam program MBG tahun depan mungkin hanya setara dengan 1,83 - 1,91 dari APBN keseluruhan. Walaupun hanya 1,83 - 1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis justru dikhawatirkan akan menimbulkan realokasi anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi.

“Bisa jadi seperti pengurangan subsidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun,” ujar Huda kepada Tirto, Selasa (25/6/2024).

Menurut Huda, pemerintah ke depan perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek Program Strategis Nasional (PSN) yang terancam gagal, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jika dihentikan tidak berdampak negatif ke masyarakat luas. Sebab, jika relokasi anggarannya diambil dan mengurangi jatah subsidi energi, dampaknya akan luas ke masyarakat.

Lebih lanjut, Huda memperhitungkan sampai dengan 2029 program besutan Prabowo Subianto tersebut akan terlaksana 50 persen dengan melihat kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap PDB sebesar 3 persen.

Sebab, jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden dalam hal ini bisa terkena impeachment. Maka, kata dia, tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen.

“Defisit APBN ada di rentang 2,29 hingga – 2,82 persen dari PDB. Artinya maksimal ada defisit minimal Rp586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau utang baru,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, melihat anggaran MBG sebesar Rp71 triliun tersebut bak dua sisi mata pisau. Pertama, memang harus diakui, beban APBN-nya bisa menjadi lebih kecil karena alokasi anggarannya lebih sedikit.

“Artinya uang APBN bisa dipakai untuk program dan prioritas pembangunan lain termasuk sektor strategis yang ingin didorong di 2025. Ini juga kemungkinan semestinya menekan defisit anggaran tidak besar yang diprediksi atau didesain sebelumnya,” jelas dia kepada Tirto, Selasa (25/6/2024).

Namun, di sisi lain, yang dikhawatirkan kebutuhan belanja Rp71 triliun tersebut nantinya akan seperti apa. Apakah kemudian ini bermakna bahwa kecukupan makan gizi gratis akan difokuskan kepada daerah tertentu dan menjadi prioritas saja? Karena dengan nilai tersebut, menurutnya, tidak akan bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia.

“Tapi memang kalau difokuskan daerah tertentu semestinya ini lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan,” ujar dia.

Selanjutnya, kata Faisal, yang harus dilihat adalah bagaimana alokasi anggaran untuk masing-masing per unit, daerah dan satu kali makan siang per orangnya. Kalau ini kemudian bermakna semakin sedikit, artinya kualitas dalam makan bergizi gratis menjadi berkurang.

Maka, kata dia, yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang didesain masing-masing harus berkualitas. “Artinya dari sisi nilai mencukupi tidak ada potongan lain seperti delivery, potongan koordinasi, penggunaan jasa platform digital. Tapi kemudian makanan sampai betul-betul berkualitas,” pungkas dia.

Jamin Tak Akan Bebankan APBN

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, Said Abdullah, justru menjamin anggaran MBG sebesar Rp71 triliun tidak akan mengganggu keseimbangan fiskal Indonesia. Sebab, anggaran ini dimaksudkan untuk membantu hajat hidup orang banyak, meski pemerintah telah memiliki program bantuan sosial hingga subsidi dan kompensasi energi sebagai jaring pengaman sosial.

“Menurut saya ini masih make sense (masuk akal) dan tidak mengganggu fiskal kita,” katanya kepada awak media, usai Rapat Banggar bersama Pemerintah membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Hanya saja, menurut Said, persoalan utama dari Program Makan Bergizi Gratis ini adalah Kementerian/Lembaga mana yang akan menjadi penanggung jawab. Namun, ini adalah kewenangan pemerintah untuk menentukan di Kementerian/Lembaga mana Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan.

“Di APBN 2025, nanti di dalam nota keuangan Bapak Presiden di tanggal 16 Agustus 2024, Rp71 triliun itu sudah masuk ke dalam belanja pemerintah pusat. Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah itu Kemensos, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” ujar dia.

Sementara itu, dengan masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini ke dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, tidak akan membuat defisit melonjak. Said memperkirakan, defisit APBN pada pemerintahan awal Prabowo akan berada di kisaran 2,29-2,5 persen, lebih rendah dari asumsi defisit pemerintah yang ditargetkan sebesar 2,29-2,82 persen terhadap Domestik Produk Bruto (PDB).

“Kalau defisitnya, hitungan saya pemerintahan awal defisitnya di nota keuangan yang akan disampaikan Pak Presiden, range-nya antara 2,29-2,5 (persen) lah. Masih terjaga dengan baik defisit kita,” tuturnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya juga menjamin alokasi anggaran program MBG ini sudah termasuk dalam defisit RAPBN 2025 yang telah disepakati bersama DPR sebelumnya, yakni 2,29 – 2,82 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 – 2,82 persen. Jadi angka Rp71 triliun bukan angka on top, di atas itu, tapi sudah di dalamnya. Dan nanti akan kita susun di saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” kata Sri Mulyani.