tirto.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengklaim postur anggaran negara tahun depan tidak akan berubah bila Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya mendatang. Pasalnya, rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan pada pemerintahan mendatang.
"[APBN yang disetujui] khususnya Pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada. Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," kata Said Abdullah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Ketua DPP PDIP itu mengatakan penambahan kementerian era pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, tidak akan berpengaruh pada APBN 2025. Sebab, rancangan APBN 2025 sudah mengantisipasi rencana penambahan kementerian tersebut.
"Tidak akan memengaruhi postur. Karena kalau sampai postur, maka APBN-P. Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya, sekitar, saya lupa minta maaf, maka sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," tutur Said.
Sebagai informasi, Prabowo berpeluang menambah jumlah kementerian menyusul revisi RUU Kementerian Negara, yang digodok Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Beleid itu telah disetujui tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna, yang digelar Kamis (19/9/2024) besok.
Dalam revisi aturan itu, DPR tak lagi membatasi jumlah kementerian serta memberi ruang kepada presiden terpilih menentukan jumlah kementerian meski tetap memperhatikan efektivitas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengeklaim bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjalan efektif jika jumlah kementerian lebih dari 34.
"Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Muzani menuturkan, kehadiran banyak menteri akan membuat pemerintah lebih fokus dalam pelaksanaan program Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Prabowo ingin menteri-menterinya lebih fokus kepada penanganan program, sehingga perlu adanya pemisahan kementerian.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, memastikan bahwa batas jumlah kementerian dihapus demi memenuhi kebutuhan presiden.
Politikus PPP itu berkata, efektivitas pemerintahan itu ialah ketika melaksanakan pemerintahan harus benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih. Ia mengatakan kementerian dengan yang lainnya tidak boleh memiliki tupoksi yang sama.
Awiek mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan adanya kementerian tersebut, menurut Awiek, tidak mungkin akan dibuat Kementerian Pemukiman. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kementerian PUPR kembali dipecah.
Sebagai catatan, Kementerian PUPR sebelumnya adalah dua kementerian di era Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden SBY, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 2 kementerian ini lantas disatukan di kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama lewat Kabinet Kerja hingga saat ini.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
