Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Indeks Tulisan
Duduk Perkara & Peran 2 Tersangka di Korupsi Shelter Tsunami NTB
Korupsi diduga berawal saat AN menurunkan spesifikasi tanpa kajian dipertanggungjawabkan yang berimbas pada kesalahan kerja yang dilakukan AH.
KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami NTB
Kedua tersangka pun langsung ditahan 20 hari sejak 30 Desember 2024 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur.
Komisi II DPR RI Terima 495 Pengaduan Masyarakat Selama 2024
Aduan terbanyak berkaitan dengan kepemiluan dengan 201 aduan yang terdiri atas isu netralitas ASN, politik uang, SARA dan bansos untuk kepentingan politik.
BPJS Watch soal PBI Harvey & Sandra Dewi: Momen Benahi Data
BPJS Watch mendorong agar Pemprov DKJ mengevaluasi pemberian Kartu Jakarta Sehat agar tidak menyasar kepada orang kaya seperti Harvey Moeis di masa depan.
PDIP Minta MKD Tak Latah Panggil Rieke soal Kritik PPN 12%
Aria Bima mengingatkan agar MKD tidak berfungsi seperti polisi ketika anggota DPR tengah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Rieke Diah Pitaloka Diadukan ke MKD DPR soal Penolakan PPN 12%
Rieke diadukan ke MKD DPR terkait tuduhan penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk PBI BPJS Kesehatan Sejak 2018
Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan sejak 2018. Kok bisa?
KPK Tak Yakin Semua Koruptor Bakal Diampuni Prabowo
Setyo meyakini, Prabowo hanya akan memaafkan koruptor pada perkara tertentu dan tidak berlaku semua.
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus Dugaan Korupsi CSR BI
Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan di salah satu direktorat OJK pada Kamis (19/12/2024) dan menyita beberapa dokumen dan surat.
Gus Yahya Harap Publik Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12%
Gus Yahya menilai, penjelasan utuh pemerintah bisa membuat masyarakat memahami logika berpikir kenaikan PPN 12 persen yang berlaku pada 2025 mendatang.
KPK Imbau Pejabat Tolak Gratifikasi Jelang Natal dan Tahun Baru
Imbauan ini disampaikan komisi antirasuah menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
JK: Tidak Ada Lagi PMI Tandingan, Pertandingan Sudah Berakhir
JK mengaku telah mengantongi keputusan Kementerian Hukum terkait penetapan dirinya sebagai Ketua PMI.
Tiga Menteri Prabowo Gabung PAN, Langsung Jadi Pengurus DPP
Zulhas menyematkan jas PAN kepada tiga menteri, yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub. Simak selengkapnya.
Formappi: Pilkada Tetap Mahal Meski Kepala Daerah Dipilih DPRD
Rengekan biaya mahal setiap hajatan pemilu atau pilkada selalu muncul. Benarkah mahal?
Penjelasan Yusril soal Prabowo yang Ingin Memaafkan Koruptor
Rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).
KPK Klarifikasi soal 2 Tersangka Kasus Korupsi CSR BI: Belum Ada
KPK, lewat Juru Bicara Tessa Mahardika, menegaskan bahwa sprindik untuk kasus korupsi CSR Bank Indonesia belum ada nama tersangkanya.
Budi Arie Akui Diperiksa Polisi Terkait Judi Online di Komdigi
Budi Arie enggan menjawab isi materi pemeriksaan dan meminta wartawan bertanya kepada penyidik Kortas Tipikor.
Kejati DKJ Periksa Kadisbud Iwan Henry di Korupsi Disbud Jakarta
Penyidik Kejati DKJ juga memeriksa Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM dan Pemilik EO GR-Pro berinisial GAR di kasus korupsi Disbud DKJ.
Mahfud MD: Netralitas Lebih Penting daripada Cakada Dipilih DPRD
Mahfud juga menegaskan bahwa dia sepakat untuk evaluasi pelaksanaan pilkada, tetapi tidak sepakat dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Ombudsman: Masalah Batas Desa Hambat Target Kebijakan Satu Peta
Dadan mengatakan persoalan administrasi kependudukan itu pun berpengaruh ke daftar pemilu tetap (DPT) saat pemilu lalu.