tirto.id - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, Said Abdullah, menilai bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun masih masuk akal dan tidak akan mengganggu keseimbangan fiskal Indonesia.
Pasalnya, anggaran ini dimaksudkan untuk membantu hajat hidup orang banyak, meski pemerintah telah memiliki program bantuan sosial hingga subsidi dan kompensasi energi sebagai jaring pengaman sosial.
Selain itu, pemerintah saat ini dan presiden terpilih, Prabowo Subianto, pun telah sepakat untuk memasukkan anggaran program ikonik ini ke dalam anggaran belanja pemerintah pusat.
“Kalau ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, sudah ada subsidi dan kompensasi yang selama ini hampir Rp500 triliun, bahkan kita pernah mencapai Rp540 triliun dan kini sekitar Rp570 triliun, menurut saya ini masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said kepada awak media usai rapat Banggar bersama pemerintah membahas kebijakan belanja Pemerintah Pusat, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Hanya saja, menurut Said, persoalan utama dari program MBG tersebut adalah Kementerian/Lembaga mana yang akan menjadi penanggung jawab. Namun, ini adalah kewenangan pemerintah untuk menentukannya.
“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah itu Kemensos, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” ujar dia.
Sementara itu, masuknya alokasi program MBG ke dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dipastikan tidak akan membuat defisit melonjak. Said memperkirakan bahwa defisit APBN pada masa awal pemerintahan Prabowo akan berada di kisaran 2,29-2,5 persen. Itu lebih rendah dari asumsi defisit pemerintah yang ditargetkan sebesar 2,29-2,82 persen terhadap Domestik Produk Bruto (PDB).
“Kalau defisitnya, hitungan saya pemerintahan awal defisitnya di nota keuangan yang akan disampaikan Pak Presiden, range-nya antara 2,29-2,5 (persen) lah. Masih terjaga dengan baik defisit kita,” tuturnya.
Sementara itu, dalam konferensi pers kemarin, Senin (24/6/2024), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pemerintah sekarang dan presiden terpilih, Prabowo Subianto, bersama timnya telah menyepakati anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun untuk 2025.
Ani, sapaan Sri Mulyani, juga memastikan alokasi anggaran program tersebut sudah termasuk dalam defisit RAPBN 2025 yang telah disepakati bersama DPR sebelumnya, yakni 2,29 – 2,82 persen dari total PDB.
“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 – 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan angka on top, di atas itu, tapis udah di dalamnya. Dan nanti, akan kita susun di saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
