Avontur Partai Jawa di Suriname

tirto.id - Syahdan, 9 Agustus 1890 para kuli perkebunan Jawa menginjakkan kaki pertama kali di Suriname. Sebanyak 33 ribu orang Jawa diboyong kapal Belanda untuk menggantikan kuli India yang dicela menimbulkan ulah.

Mereka tidak pergi secara sukarela, melainkan karena Belanda menjanjikan kontrak kerja menggiurkan. Namun, ingin hati mendapat penghidupan lebih layak, kuli perkebunan Jawa di Suriname justru diupah rendah dan terlantar.

“Keturunan para pekerja kontrak diberi informasi yang keliru, seolah-olah mereka pergi ke Suriname atas kemauan sendiri. Selain itu, kesetaraan sosial pun masih belum terwujud. Bagi para keturunan, penting untuk mereka memiliki kesadaran sejarah. Tempat kami di Belanda bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan harus diperjuangkan,” ungkap Amber Muhamadkasbi, peneliti sekaligus keturunan Jawa.

Sampai kini, koloni Jawa di Suriname telah beranak-pinak. Menurut survei pada 2012, persentase keturunan Jawa di Suriname mencapai 13,7 persen, menjadikannya sebagai etnis terbesar keempat di negara tersebut.

Warta mengenai leluhur Jawa di Suriname memang telah banyak beredar di media massa. Mereka berbudaya, mengopeni tradisi, dan berbahasa Jawa. Lantas, apakah sekadar aktivitas demikian yang menonjol?

Mula-mula, sebagian besar para kuli perkebunan dari Jawa buta huruf. Namun setelah Suriname merdeka pada 1975, para keturunannya berkembang hingga turut terjun ke gelanggang politik.

Di pentas politik, tentu kuantitas menjadi salah satu modal unggul kampanye. Selain itu, latar belakang etnis juga memiliki daya tarik unik dalam merangkul integrasi indigenos.

Navigasi Politik Jawa

Iding Soemita, pria kelahiran Cikatomas, Tasikmalaya, adalah salah satu tokoh asal Jawa yang melek politik di Suriname. Kedua orang tuanya beretnis Sunda di kawasan Priangan, Hindia Belanda masa itu.

Dia dikenal bukan karena orang tuanya dipekerjakan sebagai kuli perkebunan, melainkan berkat sumbangsihnya terhadap nasib sanak familinya di Suriname. Jumlah buruh asal Tasikmalaya yang dikirim ke Suriname lebih kurang sebanyak 284 orang, dari total 32.956 buruh asal pulau Jawa. Di antaranya 114 laki-laki dan 70 perempuan, termasuk anak-anak.

Iding Soemita tiba di Suriname pada 25 Oktober 1925 sebagai buruh di perkebunan gula Marienburg dan Zoelen. Dari sanalah dia mengudar rasa, bersimpati kepada nasib para kuli perkebunan Jawa.

Menurutnya, yang dilakukan Belanda terhadap koloni Jawa sudah tak manusiawi. Misalnya, para pekerja yang meninggal dimakamkan dengan cara tidak layak.

Itulah yang membuatnya mantap menginisiasi gerakan politik “Mulih Njowo”, mendesak Belanda untuk memulangkan para pekerja Belanda yang sudah habis masa kontrak.

Berdasarkan studi yang dilakukan Susanti di Jurnal Sejarah Citra Lekha(Vol. 1, 2016: 107-120), gerakan tersebut dipengaruhi tuntutan para kuli perkebunan yang menganggur lantaran perusahaannya terkena imbas Perang Dunia I. Akibatnya, banyak perusahaan menjadi tutup.

“Kondisi tersebut akhirnya membuat para pekerja khususnya orang Jawa di Suriname terpaksa melepaskan haknya untuk dapat kembali ke tanah air yaitu Pulau Jawa,” tulis Susanti.

Melepas hak itu berarti memaksa pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi berupa uang tunai. Umumnya disebut uang kapal atau premi sebesar Sf100 (seratus gulden Suriname).

Namun, Belanda licik dan ingkar janji. Pemerintah mengancam: jika kompensasi diterima, para pekerja wajib ngedunke jangkar aliastinggal selamanya di Suriname, tanpa boleh pulang.

Dirasa gerakan “Mulih Njowo” belum mempan, Iding Soemita menyerukan gerakan lanjutan yakni “Nagih Djangjie”. Itu semacam seruan menagih utang yang harus dibayar lunas.

Gerakan yang kedua itu cukup masif sehingga berpotensi memengaruhi haluan politik. Iding Soemita mengumpulkan simpatisan Jawa yang getol mengusung paham antikolonialisme. Bergas, mereka maju menentang pemerintah dengan cadas lewat panggung politik.

Pada 28 November 1949, rekanan politik Iding Soemita berserikat dengan nama partai politik Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI), yang kemudian berubah menjadi Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil.

Di pemilu 1949, KTPI berhasil mendapat dua kursi di Paramaribo, ibu kota Suriname. Mereka juga berhasil meraih dua kursi di Commewijne (DPR) sehingga memungkinkannya memiliki jatah satu kursi di Parlemen Suriname.

Berangsur-angsur, KTPI terus berkembang. Mereka berhasil di pemilu 1951 dan 1955, bahkan mampu membentuk koalisi Mega Combinatie bersama tiga partai lainnya.

Selain KTPI, ada pula partai politik bentukan etnis Jawa lainnya: Persatuan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS). Partai tersebut didirikan Salikin Hardjo pada 1947, dengan semangat serupa: memperjuangkan kesejahteraan dan integrasi komunitas Jawa di Suriname.

Salikin Hardjo berulang kali mengkritik keras kebijakan Belanda lewat surat kabar De Banier van Waarheid en Recht pada kurun 1930-1935. Dia memang bekerja di sana, tetapi bukan sebagai jurnalis atau penulis, melainkan tukang cetak.

Salikin Hardjo memang bercita-cita menjadi jurnalis. Sisi aktivismenya tersalurkan lewat identitas samaran seorang ibu rumah tangga, Bok Sark. Dia mengirim 11 surat-suratnya dengan kop Brieven uit Commewijne, dan langsung menarik perhatian Nederlandse Tweede Kamer de aandacht (semacam DPR Belanda).

Klass Breunissen, dalam Ik heb Suriname altijd liefgehad: Het leven van de Javaan Salikin Hardjo (2001), menyampaikan bahwa tulisan-tulisan Bok Sark hampir serupa roman, sebab sukses menguliti potret sadis cerita tutur para kuli kontrak Jawa yang termarginalisasi.

Akan tetapi, karier jurnalistiknya tak terwujud. Pun dengan karier politiknya. Faktanya, nasib PBIS tak semoncer KTPI. Walakin, dengan hormat, Breunissen menyebut Hardjo sebagai “lawan utama” Iding Soemita di kancah partai politik Jawa.

“Setelah pemilihan umum 1949 berakhir dengan kegagalan bagi PBIS, Hardjo mengalihkan energinya untuk mengorganisasi kepulangan rakyat Jawa ke Indonesia,” tulisnya di pembukaan buku tersebut (hlm. viii).

Lepas itu, Salikin Hardjo mendirikan Stichting Terug naar het Vaderland 'Yayasan Kembali ke Tanah Air', organisasi pertobatan panggung politiknya dan kembali mengusung aktivisme.

Pada 1954, Yayasan Salikin Hardjo berhasil memobilisasi seribu rakyat Jawa pulang ke Indonesia. Para repatriat ini lantas mendirikan koloni baru di Desa Tongar, Sumatra Barat.

Partai Politik Jawa, Nasibmu Kini

Peta partai politik Suriname memang unik. Partai-partainya mula-mula didominasi basis multi-etnis. Ada Partai Reformasi Progresif (VHP), pimpinan Chan Santokhi, yang disokong komunitas Hindustan. Ada pula Partai Nasional Suriname (NPS), yang getol pada kajian Afro-Suriname.

Namun, di antara partai-partai etnis yang masih eksis hingga kini, Pertjajah Luhur pimpinan Paul Slamet Somohardjo dengan basis Jawa adalah lakon utamanya.

Pertjajah Luhur secara historis didirikan pada 2 Januari 1977. Namun secara resmi, mereka baru dibentuk pada 5 Desember 1998 setelah “memisahkan diri” dari partai Pendawa Lima

Hampir di setiap gelaran pemilu (1977-1998), Pendawa Lima sebenarnya selalu memenangkan kursi parlemen. Namun berbagai manuver anggota kiranya menjadi penyebab kuat perceraian. Selain itu, kampanye ideologi politik Suriname yang tidak memandang latar belakang etnis sudah digencarkan sejak awal dekade 1990-an. Misalnya, lima dari sembilan anggota parlemen yang dikirim Pendawa Lima mendukung pencalonan Jules Wijdenbosch dari Partai Nasional Demokrat (NDP), yang menekankan basis dukungan politik lintas etnis.

NDP bahkan berhasil membajak dua anggota parlemen dari Pendawa Lima untuk merapat ke koalisi pemerintahan, faksi Mohamed Kasto. Pendawa Lima sempat menggugat lewat meja hijau, tetapi pengadilan malah memihak faksi Kasto. Itulah yang menyebabkan Somohardjo mendirikan Pertjajah Luhur.

Sayangnya, antusiasme politik terhadap partai Jawa perlahan mulai melemah.

“Orang-orang [Jawa] sekarang punya keinginan yang lain. Mereka memilih partai lain .... Alasannya banyak. Orang-orang [Jawa] punya tujuan dan keinginan yang berbeda,” kata Evet Karto, anggota Commewijne (2020-2025) dari Pertjajah Luhur.

Selain itu, di era modernitas dan nasionalisme, unifikasi partai Jawa muskil dilakukan. Itu bukan berarti politisi Jawa tak mau merapat menjadi satu payung partai Jawa. Landasan ragam kepentingan membikin haluan politik masa kini bergeser dari semangat perjuangan Iding Soemita, Salikin Hardjo, atau tokoh-tokoh Jawa lainnya di Suriname masa silam.

“... mereka selalu melihat masa lalu, melihat [kesalahan] para pemimpin di masa lalu,” tukasnya.

Belum lagi, pamor Pertjajah Luhur juga meredup. Mereka sempat bersitegang dengan Presiden Suriname Desiré Delano Bouterse pada medio 2010an. Presiden bahkan mendepak partai Jawa itu sebagai dari koalisinya pada 14 April 2014.

Alasannya, Somohardjo tidak dapat diandalkan. Namun, Somohardjo berkilah bahwa itu hanya akal bulus ambisi Bouterse mengatur Menteri Urusan Dalam Negeri di bawah kendalinya penuh.

Lambat laun perolehan kursi untuk Pertjajah Luhur di parlemen hanya tersisa hitungan jari. Jumlahnya terus-menerus berkurang, dari enam orang pada 2005 menjadi hanya dua di pemilu 2025.

Meski begitu, Pertjajah Luhur masih tetap berpegang dengan idealisme gotong royong, falsafah hidup yang khas Indonesia. Apalagi, dari sekian banyak partai di Suriname kini, hanya Pertjajah Luhur satu-satunya partai yang mengatasnamakan Jawa.