Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia.
Program ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap berbagai indikator makro pembangunan yang menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota.
Tito menjelaskan seorang kepala daerah dinilai sukses atau tidak oleh publik maupun pemerintah pusat berdasarkan kemampuannya menangani persoalan krusial, seperti stunting, kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga tingkat pengangguran dan inflasi.
"Program MBG ini akan membantu semua indikator kinerja kepala daerah tersebut. Indikatornya di antaranya menangani stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem harus diturunkan. Kemudian indeks pembangunan manusia (IPM) harus meningkat, hingga penanganan pengangguran," kata Tito usai rapat koordinasi virtual bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang diikuti oleh ribuan pejabat pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, Selasa (13/8/2026).
Menurut Tito, program MBG memiliki efek domino yang luar biasa. Selain memperbaiki gizi anak dan ibu hamil, distribusi bahan pangan dari dinas pertanian dan perikanan lokal ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di
daerah akan menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja. Dia menjamin dalam pelaksanaan MBG tidak akan membebani APBD di kota atau kabupaten hingga provinsi.
"Saya sampaikan, jadikan riding this program freely. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator kinerja kepala daerah tanpa harus mengeluarkan APBD. Biar APBD-nya bekerja untuk urusan yang lain," tegasnya.
Tito juga mengungkapkan Kemendagri bersama BGN akan melakukan pemantauan ketat. Setiap tanggal 5 awal bulan, Tito mengaku secara rutin melaporkan kendala yang terjadi di daerah terkait program ini langsung kepada Presiden.
"Kami akan memantau. Jika ada praktik yang kurang baik, itu akan menjadi bahan evaluasi. Sebaliknya, praktik yang bagus akan kami laporkan sebagai prestasi daerah," tambahnya.
Untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan menghindari data ganda, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah menandatangani kerja sama dengan BGN. Dengan cakupan data penduduk mencapai 98,7 persen, program MBG akan menggunakan teknologi face recognition dan biometrik untuk memverifikasi penerima manfaat.
"Dengan data akurat per orang, otomatis akan menghindari adanya nama ganda atau data fiktif. Satu orang, satu penerima manfaat. Perkembangannya, seperti tinggi dan berat badan anak, juga akan terus dimonitor melalui integrasi data," tutup Tito.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
