Kawan Difabel Tamasya Memprotes Trotoar Tak Ramah di Gasibu

tirto.id - Trotoar di sisi timur Gasibu yang dibuat tinggi dan agak menikung membuat pengguna kursi roda tak bisa melaluinya dengan mudah. Di situ, kursi roda harus diputar menghadap ke belakang sebelum ditarik ke atas. Ketika melewati turunan, cara serupa dilakukan agar kursi roda tidak meluncur begitu saja.

Pemandangan itu terlihat dalam kegiatan Tamasya Trotoar yang dilakukan Bandung Independent Living Center (BILiC), Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka), Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan, dan Edun Sepur, Kamis (24/9/2026) sore.

Pesertanya mungkin tak besar dan heroik, tapi aksi ini mengusung isu penting yang kerap tak diperhatikan publik dan pemangku kepentingan. Kegiatan mereka pun unik, yakni menyusuri trotoar sambil membawa poster protes bertuliskan “Trotoar atau Arena Wall Climbing”. Sebagian peserta berjalan sambil mendorong kawan difabel pengguna kursi roda.

Poster tetap dibawa di tangan, sementara tangan lainnya digunakan untuk membantu kawan difabel melewati tanjakan. Jarak yang ditempuh tidak lebih dari 400 meter. Setelah itu, kawan-kawan difabel, aktivis pejalan kaki, dan aktivis keselamatan jalan kembali ke titik semula.

Kamis sore itu, poster-poster mereka diperlihatkan menghadap pemberhentian dekat Gedung Graha Telkom. Orang-orang yang melintas pun dapat melihatnya.

Trotoar Penuh Rintangan

Bagi sebagian peserta, persoalan trotoar bukan hanya soal bisa atau tidaknya seseorang melewati sebuah jalur. Detail kecil pada fasilitas pejalan kaki dapat menentukan apakah seseorang dapat bergerak secara mandiri atau justru membutuhkan bantuan orang lain.

Tri, difabel netra, merasakan persoalan itu selama mengikuti Tamasya Trotoar. Pria yang aktif di bagian advokasi BILiC itu menyoroti letak guiding block dan kondisi trotoar yang curam. Keduanya menyulitkan penyandang disabilitas netra saat berjalan menggunakan tongkat.

“Tempat sampah itu kan (semestinya) enggak terlalu dekat dengan guiding block. Guiding block-nya terlalu dekat dengan tempat sampah,” kata Tri kepada wartawan.

Dia juga menemukan persoalan lain pada bagian tangga. Tri bilang, anak tangga yang terlalu panjang membuat penyandang disabilitas netra kesulitan mengenali perubahan permukaan menggunakan tongkat.

“Jadi, diraba pakai tongkat tuh enggak enak gitu. Kalau boleh berpendapat sih, ya, kurang aksesibel gitu. Karena, saat pembangunan kurang melibatkan disabilitas itu sendiri,” ungkap Tri.

Pengalaman berjalan di trotoar tersebut membawa Tri pada persoalan yang lebih besar: siapa yang dilibatkan ketika sebuah fasilitas publik dirancang dan dibangun.

Menurutnya, kawan difabel perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan dan pemantauan infrastruktur. Pelibatan itu penting karena penyandang disabilitas merupakan kelompok yang akan menggunakan fasilitas tersebut secara langsung.

“Dari sejak perencanaan sampai monitoring merupakan hal paling penting,” ujar Tri.

“Mestinya pembangunan di kota itu nothing about us without us (tidak ada kebijakan tentang kami tanpa melibatkan kami) karena yang merasakan aksesibilitas itu kawan disabilitas juga. Dan, di saat infrastruktur sudah aksesibel, universal design itu akan mengakomodir hak semua orang, baik kelompok rentan, disabilitas, lansia, maupun ibu hamil maupun anak-anak,” jelasnya.

Konsep inklusivitas dalam pembangunan fasilitas publik, kata Tri, tidak semata-mata ditujukan bagi kawan difabel. Infrastruktur yang inklusif seharusnya dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Selain persoalan guiding block dan kemiringan trotoar, Tri menilai trotoar juga butuh handrail atau pegangan tangan pada bagian tertentu.

“Tapi kurang handrail, ya. Pegangan tangan supaya lebih aman,” jelasnya.

Pengalaman serupa juga menjadi perhatian Aden Ahmad, aktivis difabel yang aktif di BILiC. Aden menjelaskan persoalan aksesibilitas tak semestinya dirancang sekadar berdasarkan asumsi tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Mereka perlu dilibatkan secara langsung sejak proses perencanaan hingga evaluasi fasilitas.

“Harusnya kalau mau membuat sesuatu untuk disabilitas, libatkanlah disabilitas sesuai dengan mottonya, nothing about us without us,” jelasnya.

Tanjakan yang dilalui peserta Tamasya Trotoar menjadi salah satu contoh persoalan tersebut. Aden menilai tanjakan itu tidak sesuai dengan prinsip aksesibilitas. Dia merujuk Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 yang, menurutnya, mengatur kemiringan ramp untuk fasilitas umum maksimal 7 derajat.

“Yang namanya aksesibilitas itu sarana kemudahan yang diberikan kepada saudara-saudara kita pengguna kursi roda untuk bisa mengakses sendiri tanpa bantuan orang,” kata Aden.

Manajer Program BILiC ini sejak lama terlibat dalam audit trotoar bersama Pemerintah Kota Bandung. Dia mencontohkan sejumlah trotoar di kawasan Alun-alun Bandung yang menurutnya telah lebih nyaman digunakan.

Akan tetapi, dari pengalaman tersebut, Aden menilai pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan fasilitas publik masih perlu diperkuat. Sebab, bagi pengguna fasilitas itu, aksesibilitas bukan sekadar keberadaan trotoar, melainkan juga apakah fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan secara mandiri.

Kritik Koalisi Pejalan Kaki

Sementara itu, Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) Kota Bandung menilai hasil revitalisasi fasilitas pejalan kaki di kawasan Gasibu belum memenuhi kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Koalisi menyoroti kemiringan trotoar yang dinilai terlalu curam serta akses penyeberangan yang dianggap belum memadai.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Muhammad Fadhil, menyebut fasilitas pejalan kaki semestinya memenuhi empat aspek, yakni aman, nyaman, menerus, dan inklusif. Fadhil juga mempertanyakan penyediaan curb ramp atau pelandai pada titik penyeberangan agar pengguna kursi roda dapat mengakses jalan dengan lebih mudah.

“Kita jangan berpikir yang menggunakan trotoar hanya kita yang nondisabilitas, tetapi juga ada rekan disabilitas. Fakta di lapangan membuktikan bahwa trotoar yang dibangun ini sangat membatasi kelompok rentan,” kata Fadhil kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Kopeka juga mengkritik proses perencanaan revitalisasi. Fadhil menilai komunitas penyandang disabilitas perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemeriksaan terhadap fasilitas yang telah dibangun.

Kopeka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi hasil revitalisasi trotoar Gasibu dan mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

“Kopeka melihat kurangnya aspek keterbukaan informasi publik (KIP) dalam proyek ini. Dokumen perencanaan teknis tidak dibuka secara transparan kepada publik, meniadakan pelibatan partisipatoris publik komunitas disabilitas sejak fase perencanaan sampai audit struktur yang telah dibangun,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revitalisasi kawasan Gasibu dan halaman Lapangan Gasibu. Upaya tersebut merupakan bagian dari penataan ruang untuk mencegah kemacetan di pusat Kota Bandung.

Revitalisasi halaman Gedung Sate ini disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar. Pengerjaan proyek ini berlangsung dari April hingga Agustus 2026.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui trotoar di Lapangan Gasibu yang berada di seberang Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dinilai terlalu tinggi oleh sejumlah pejalan kaki.

Dedi mengklaim telah memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat untuk membuat undakan guna memudahkan pejalan kaki melintasi trotoar. Dengan begitu, trotoar tersebut diharapkan lebih ramah bagi pejalan kaki.

“Dengan begitu, naik ke trotoar ada trapnya, tidak langsung dari jalan raya ke trotoar,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Minggu (30/8/2026).

Dedi juga menyebut trotoar Lapangan Gasibu akan dilengkapi dengan ubin pemandu bagi penyandang disabilitas. Dedi berharap trotoar di Lapangan Gasibu selalu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk pejalan kaki.