Indeks Kaum Difabel
Kisah Okta, Difabel yang Meracik Mimpi di Atas Cangkir Kopi
Okta bertekad mentas dari belenggu trauma dan kondisi keterbatasannya.
Lewat Batik, Difabel Zone Buktikan Difabel Mampu Berdaya
Wina bertekad menghapus stereotipe bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak berdaya.
Difabel Kota Yogyakarta Inginkan Kontrak Politik dalam Pilwalkot
Kelompok disabilitas berharap kandidat mau menandatangani kontrak politik jika ingin memperoleh suara mereka di Pilwalkot Yogyakarta 2024.
Tingkatkan Pelayanan Difabel, Dishub DKI Perbanyak Guiding Block
Pembangunan guiding block merupakan salah satu langkah untuk membangun lingkungan transportasi umum yang inklusif di Jakarta.
Pengembangan Sentra Kreasi Balai Disabilitas di Sigi
Pengembangan Sentra Kreasi Balai Disabilitas di Sigi
PP 39/2020 Wajibkan Aparat di Proses Peradilan Ramah Disabilitas
Apara hukum wajib mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas ketika menghadapi proses peradilan.
Ingin Publik Peduli Disabilitas, Jokowi Terbitkan Perpres
Jokowi terbitkan tata cara pemberian penghargaan bagi warga dan instansi yang perhatian terhadap para disabilitas.
Dampak Negatif yang Dialami Difabel Selama Pandemi COVID-19
Sekitar 80,9 persen responden dari total 1.683 difabel mengalami dampak negatif akibat pandemi Corona atau COVID-19.
Biadabnya Pemerkosa Disabilitas di Bawah Umur. Pelaku DPO 3 Tahun
Ini kisah pilu Rara, remaja yang diperkosa tetangganya berusia 70 tahun.
Model Pengadilan Inklusi ala PN Wonosari Perlu Dikembangkan
PN Wonosari menggandeng SIGAB, PUSHAM UII, dan jejaring LSM lain untuk memberikan masukan teknis, pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para hakim, staf, dan manajemen pengadilan.
Polemik JPO Tanpa Atap Sia-Sia sebab Abaikan Kebutuhan Kaum Rentan
Polemik jembatan penyeberangan orang (JPO) tanpa atap di Sudirman seharusnya tidak perlu berlarut-larut. Pasalnya, JPO seharusnya ditiadakan dan tak berpihak pada kebutuhan kaum rentan.
Alih-alih Beri Kartu, Anies Diminta Bangun Fasilitas Ramah Difabel
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya lebih memfokuskan pada pembenahan fasilitas dan transportasi publik yang ramah disabilitas, alih-alih memberikan kartu bantuan disabilitas (KPDJ).