Pemkot Yogyakarta Gratiskan Pendidikan untuk Difabel

tirto.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menggratiskan biaya pendidikan untuk difabel. Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk “Pemimpin Mendengar” di Selasar Barat Fisipol UGM, Selasa (13/5/2025).

Hasto mengatakan dalam program 100 hari kerja, biaya sekolah semua difabel harus digratiskan. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Pendidikan untuk mensurvei di 45 titik kelurahan.

“Kepala Dinas sudah saya minta tolong, disurvei mana difabel yang sekolah tapi masih bayar. Karena itu janji jadi segera digratiskan”, kata Hasto.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengonfirmasi terkait biaya pendidikan gratis untuk difabel di sekolah swasta.

Alokasi dana akan diambil dari Jaminan Pendidikan Daerah (APBD), dengan menggunakan mekanisme Kartu Jogja Berprestasi.

“Saat ini ada sembilan siswa yang masuk di SMP swasta, itu akan ditanggung biaya SPP dan biaya pendukung yang bukan personal cost seperti seragam, buku, dan lainnya”, kata dia.

Untuk jenjang SLTA, pihaknya tengah mengkaji.

Sementara itu, Program Manager Yayasan LKis, Tri Noviana, menilai negara memang sudah sepatutnya memberikan pembiayaan untuk sekolah karena mereka sudah rentan dan termarjinalkan.

“Saya senang dengan mendengar program menggratiskan teman-teman difabel tetapi mungkin kedepan, kelompok miskin kota yang ekonominya rendah juga difasilitasi”, tandasnya.

Novi juga menyoroti isu pemenuhan hak-hak kelompok rentan mulai dari lingkungan yang aman, bersih hingga pengelolaan sampah.

“Konteks pendidikan dan disabilitas harusnya haknya setara dengan warga yang lain”, ujarnya.

Acara Pemimpin Mendengar diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) dan Election Corner UGM untuk memfasilitasi pemimpin terpilih agar bisa mendengar kegelisahan warga dengan kompleksitas isu yang beragam.

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat dengan berbagai latar belakang seperti buruh informal, aktivis, penggiat pendidikan, akademisi hingga penyandang disabilitas.