Abdul Haris

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 9 Juli

Kasus Jatah Preman, Gubernur Riau Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8,5 tahun penjara oleh JPU KPK atas kasus pemerasan modus jatah preman.
Hukum
Sabtu, 4 Juli

Ipda ES Dicopot usai Diduga Aniaya 9 Warga di Bengkalis

Jabatan Ipda ES dicopot usai menjalani pemeriksaan, selain itu senjata dinas miliknya juga telah disita.
Hukum
Jumat, 3 Juli

Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing usai Suhardiman Kena OTT KPK

Plt Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, menilai penunjukan ini untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat terus berjalan.
Hukum
Kamis, 2 Juli

Kuasa Hukum Abdul Wahid Bantah Minta Dani Nursalam Pasang Badan

Kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, membantah tudingan meminta Dani M Nursalam mengakui seluruh perbuatan demi membebaskan kliennya.
Hukum
Kamis, 2 Juli

Dituduh Jadi Preman & Peras UPT, Abdul Wahid: Ini Kezaliman!

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid justru mengaku pernah diancam oleh SF Hariyanto dengan rekaman.
Sosial Budaya
Kamis, 2 Juli

Kadisbun Riau: Akar Persoalan Sawit Ilegal Ada Sebelum Merdeka

Supriadi menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai sektor.
Sosial Budaya
Kamis, 2 Juli

BPS Sebut Kenaikan UKT Mahasiswa Baru Picu Inflasi di Riau

Kepala BPS Riau mengungkapkan kenaikan UKT mahasiswa baru jadi pemicu inflasi sektor pendidikan dan beban langsung bagi masyarakat.
Hukum
Rabu, 1 Juli

9 Warga Diduga Dianiaya dan Diperas Anggota Polsek Rupat Utara

Andre menjelaskan para korban diduga mengalami kekerasan fisik, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan hingga pemerasan oleh polisi.
Ekonomi
Selasa, 30 Jun

Pasar Tradisional Sepi, APPSI: Menjamur Pedagang Masuk Kampung

Pasar tradisional sepi pascapandemi. APPSI sebut pedagang kini beralih jualan ke permukiman warga dan kritik pasar terbengkalai era Jokowi.
Politik
Selasa, 30 Jun

Pemprov Riau Punya 6 Satgas, dari Tangani Karhutla hingga TPPO

Fokus utama ke-6 satgas meliputi karhutla, kelancaran produksi migas, pemberantasan TPPO, penguatan PAD maupun kejahatan lintas negara.