Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi Riau membentuk enam satuan tugas (satgas) yang terdiri dari TNI, Polri, instansi vertikal maupun pemerintah kabupaten atau kota.
Hal ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, dalam audiensi dengan Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis di Kantor Gubernur pada Senin (29/6/2026).
Hariyanto mengatakan fokus utama satgas ini meliputi penanggulangan kebakaran hutan, penertiban lahan, kelancaran produksi migas, pemberantasan perdagangan orang, penguatan PAD maupun kejahatan lintas negara.
Ia menjelaskan, dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah provinsi membentuk satgas Karhutla.
"Pertama, Satgas Karhutla. Kami telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari sampai 30 November 2026. Ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menggerakkan sumber daya, serta memastikan kesiapsiagaan di lapangan," kata SF Hariyanto.
Menurutnya, penanganan hutan bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah melainkan pihak aparat keamanan, pemerintah daerah, peran swasta maupun kelompok masyarakat.
Selanjutnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menjaga kelestarian hutan.
"Di Riau, ancaman nyata yang kita hadapi adalah penjarahan ruang, pembakaran, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan secara masif dan ilegal," sambungnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah pusat resmi membentuk Satgas PKH di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang signifikan di lapangan.
Kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dari perambah ilegal mencapai 331.838 hektare, menjadikannya salah satu capaian penyelamatan hutan terbesar di Indonesia.
Di sektor energi, Pemprov Riau turut mengawal target nasional produksi minyak bumi dengan angka satu juta barel per hari pada tahun 2030. Oleh karena itu, gugus tugas blok Rokan dibentuk untuk memastikan kelancaran produksi.
Untuk mendukung target nasional, Pemprov Riau bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, PHR, dan pihak terkait bergerak membantu menyelesaikan hambatan di lapangan.
"Saat ini terdapat target 622 proyek sumur migas baru di Riau, atau mencakup sekitar 65 persen dari rencana nasional," ujarnya.
Adapun ketiga satgas lainnya yakni Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Sinergi Penanganan Narkotika dan Kejahatan Lintas Negara hingga Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk penguatan fiskal daerah untuk keberlangsungan pembangunan.
Penulis: Abdul Haris
Editor: Bayu Septianto
