Komdigi Bantah Isu Pemblokiran Media Massa Liput Aksi Demo

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, membantah isu pemblokiran media massa dalam meliput aksi demonstrasi.

Di saat bersamaan, Meutya juga menyoroti dan memperingatkan adanya lonjakan penyebaran konten hoaks yang bersifat provokatif menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada bulan Agustus ini.

Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi ruang gerak pers selama peliputan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan-peliputan apa pun bentuknya selama dalam kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers. Jadi, itu tidak betul," kata Meutya di Gedung Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Meutya justru mendorong media massa untuk memberitakan fakta di lapangan secara cepat dan akurat. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup ruang bagi arus disinformasi yang belakangan ini marak beredar di tengah masyarakat.

Kementerian Komdigi mencatat adanya tren peningkatan produksi konten hoaks yang bertujuan memprovokasi kondisi sosial politik jelang peringatan kemerdekaan.

Meutya membeberkan, konten hoaks yang beredar saat ini memiliki beragam modus operandi. Mulai dari informasi palsu yang direkayasa sepenuhnya, video lama yang diunggah kembali di luar konteks waktu yang sebenarnya, hingga manipulasi visual dari kejadian di luar negeri yang dinarasikan seolah-olah terjadi di Indonesia.

"Kita mencermati dalam mendekati Agustus ini terutama menjelang hari kemerdekaan kita bahwa banyak sekali konten-konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini," jelasnya.

Meutya juga mendesak pihak-pihak yang sengaja memproduksi dan menyebarkan hoaks untuk menghentikan aksinya.

Menurutnya, teror disinformasi tersebut sangat merugikan dan menciptakan ketakutan di masyarakat kelas bawah, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Ada yang jadi takut keluar, ada yang jadi khawatir ketika bekerja," tegas Meutya.

Meutya menekankan bahwa penyebaran informasi palsu dengan niat menyebar teror psikologis sangat mencederai nilai-nilai demokrasi bangsa.

Tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan semangat gotong royong yang seharusnya dikedepankan oleh seluruh elemen masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.

"Justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk," jelas Meutya.