Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog 1 mencapai 9,29 juta pada 2026. Jumlah tersebut turun dari 9,64 juta rumah tangga pada 2025.
Kepala BPS Amalia, Adininggar Widyasanti, mengatakan penurunan backlog 1 terjadi baik dari sisi persentase maupun jumlah. Persentase backlog 1 turun dari 13 persen pada 2025 menjadi 12,39 persen pada 2026.
“Backlog satu yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026,” kata Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Amalia mengatakan penurunan backlog 1 juga terjadi di hampir seluruh provinsi.
“Secara nasional terjadi penurunan persentase backlog 1 meskipun demikian dan kalau kita lihat berdasarkan provinsi hampir semua provinsi mengalami penurunan backlog 1,” ujarnya.
BPS juga mencatat jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni atau backlog 2 mencapai 18,01 juta pada 2026. Jumlah tersebut turun dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025.
Persentase backlog 2 turun dari 25,33 persen pada 2025 menjadi 24,03 persen pada 2026. Namun, jumlah backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1.
“Selanjutnya backlog dua pada tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga,” kata Amalia.
Menurut Amalia, tingginya backlog 2 menunjukkan persoalan hunian layak masih menjadi salah satu prioritas pembangunan.
“Angka backlog 2 pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1 kepemilikan tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan,” ujarnya.
BPS juga mencatat penurunan backlog 2 terjadi di 37 dari 38 provinsi. Hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog 2.
“Backlog dua kalau kita perhatikan berdasarkan provinsi juga ini terlihat dari 38 provinsi hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog dua jadi 37 provinsi mengalami penurunan backlog dua,” kata Amalia.
Berdasarkan jumlahnya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan backlog 2 tertinggi. Sementara Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 terendah, yakni sekitar 33 ribu rumah tangga.
“Kalau kita lihat dari segi jumlah, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi, tetapi kalau kita lihat Kalimantan Utara adalah yang terendah yaitu sekitar 33 ribu rumah tangga namun kedua provinsi itu mengalami penurunan backlog 2,” ujarnya.
Selain persoalan kepemilikan dan kelayakan hunian, BPS mencatat penggunaan atap asbes masih tinggi di sejumlah provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase penggunaan atap asbes tertinggi kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan data BPS, penggunaan atap asbes di DKI Jakarta mencapai 54,59 persen. Sementara pada tingkat nasional tercatat 9,34 persen.
“Persentase rumah tangga yang menggunakan atap asbes berdasarkan provinsi paling tinggi adalah di Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 56,7 persen yang kedua adalah di DKI Jakarta atau sebesar 54,6 persen,” kata Amalia.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
