Legislator Dorong Aset Tanah Negara Dipakai Bangun Rumah Rakyat

tirto.id - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong pemerintah memanfaatkan aset tanah negara untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Menurut Sudjatmiko, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah keluarga yang belum memiliki rumah.

“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Sudjatmiko mengatakan pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan tanah aset negara yang belum produktif untuk pembangunan hunian bagi MBR. Menurut dia, optimalisasi lahan milik negara dapat menjadi solusi strategis untuk menekan harga rumah sekaligus mempercepat penyediaan hunian rakyat di kawasan perkotaan maupun wilayah penyangga ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pengembang.

“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.

Persoalan backlog perumahan masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka sekitar 9,9 juta rumah tangga. Kondisi itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, terutama kelompok MBR.

Politikus Fraksi PKB itu menilai tingginya kebutuhan rumah rakyat harus dijawab melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Sudjatmiko menilai sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, pembangunan sektor perumahan dapat menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, hingga mendorong pertumbuhan sektor bahan bangunan dan UMKM pendukung.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR, serta mempercepat penyediaan lahan dan infrastruktur dasar di kawasan hunian rakyat.

“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.