Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mendorong efisiensi alur pelayanan serta penyediaan sarana yang ramah anak dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hal itu disampaikannya sebagai respons atas keluhan pelaksanaan CKG di sekolah yang membutuhkan waktu tunggu cukup lama.
Dalam diskusi publik tentang CKG yang digelar di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Hasbi selaku siswa yang pernah mengikuti CKG menceritakan pengalamannya. Menurutnya, alur pelayanan CKG yang dia ikuti, mulai dari pendaftaran awal hingga pemeriksaan oleh petugas medis, tergolong lama.
"Setelah daftar, kami menunggu lumayan lama buat orang yang periksa itu datang ke sekolah," ujar Hasbi, Kamis (13/08/26).
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Arifatul membenarkan bahwa persoalan durasi antrean menjadi tantangan nyata yang dialami anak-anak, baik saat CKG digelar di sekolah maupun saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
"Tadi, saya sudah dengar cerita katanya anak-anak kalau Cek Kesehatan Gratis nunggunya lama ya. Kalau ke Puskesmas juga lama banget, kalau di sekolah lama," kata Arifatul.
Guna mengatasi kejenuhan anak selama proses menunggu, Menteri PPPA menawarkan inovasi berbasis kearifan lokal di pusat pelayanan kesehatan agar waktu tunggu dapat dimanfaatkan secara positif.
"Maka salah satu solusi yang kami tawarkan adalah bagaimana di Puskesmas itu disediakan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Sambil menunggu, mereka tidak main gadget, tetapi bersosialisasi," jelas Arifatul.
Di luar masalah itu, Kementerian PPPA juga menyoroti kecenderungan peningkatan indikasi masalah kesehatan mental anak seiring bertambahnya usia. Namun, temuan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesehatan mental anak karena data yang ada masih perlu diteliti lebih lanjut.
Dalam pembahasan hasil analisis data program CKG, indikasi masalah kesehatan mental disebut mulai terlihat pada anak usia sekolah dan trennya meningkat seiring pertambahan usia. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data mengenai kondisi kesehatan mental anak dinilai belum diteliti secara optimal.
“Memang belum diteliti dengan baik,” ujar Ririn Madayani, Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA RI dalam pembahasan tersebut.
Ririn mengatakan CKG tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan kesehatan jiwa perlu diperhatikan karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk lingkungan dan media sosial.
“Jadi, bukan hanya kesehatan mental, tapi ini ke pemenuhan anak secara keseluruhan,” katanya.
Pemerintah kemudian menjalankan sejumlah upaya preventif untuk menghadapi persoalan kesehatan mental anak. Langkah tersebut mencakup penguatan keluarga, edukasi kepada orang tua, forum anak, kelompok anak, hingga pusat pembelajaran keluarga.
Ririn menilai edukasi kepada orang tua penting karena persoalan kesehatan jiwa anak masih kerap dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.
“Kadang-kadang, orang tua itu malu gitu ya untuk menyampaikan,” ujarnya.
Selain keluarga, pemerintah juga mendorong keterlibatan anak dalam upaya pencegahan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui forum dan kelompok anak serta kegiatan yang dapat mendukung kesehatan jiwa.
“Jadi, ini yang tugasnya KPPPA adalah melakukan edukasi-edukasi positif,” kata Ririn.
Penulis: Putri Az Zahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
