Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengakui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
Hal ini disampaikan menanggapi keluhan masyarakat soal kualitas pelayanan yang berbeda-beda antar puskesmas, mulai dari pemeriksaan yang dirasa kurang menyeluruh hingga pelayanan yang dinilai kurang ramah.
"Memang saya juga mesti akui ya dengan segala kerendahan hati, program ini yang awal kita kejar cakupannya dulu, udah 70 juta (sasaran). Sekarang kita mengejar tata laksananya. Saya butuh masukan," kata Budi dalam konferensi pers laporan dan evaluasi CKG, di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Salah satu aspek yang tengah dievaluasi ialah terkait banyaknya jenis pemeriksaan dalam paket CKG. Ia menilai jumlah pemeriksaan yang semula mencapai 13 hingga 16 jenis justru menyulitkan pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak sejalan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang diterima.
"Yang kami harus perbaiki memang tesnya kan banyak tuh. Pertama ada 13, ada 14, ada sampai 16. Tapi sudah kami lihat kalau terlalu banyak juga nanti kami keteteran untuk tata laksananya karena ekspektasi masyarakat itu udah tinggi," kata Budi.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, kemudian turut menjelaskan keterbatasan jenis pemeriksaan dalam CKG juga berkaitan dengan alokasi anggaran.
Ia menyebut dana yang dialokasikan sekitar Rp2 juta per orang mencakup empat hingga lima parameter pemeriksaan laboratorium dan skrining.
“2 juta diberikan oleh bapak presiden kepada masyarakat supaya bisa dipakai pada saat anamnesis (wawancara medis), pada saat tanya jawab tadi ada penyakit yang mungkin harus diperiksa lebih lanjut segera diperiksa,” jelas Dante.
Selain soal kualitas layanan, Budi juga menilai soal rendahnya popularitas CKG dibanding program pemerintah lain.
"Saya sempat diskusi sama Bu Endang, kita kalah populer sama program-program yang drama lainnya. Apa kita perlu bikin drama juga seperti itu biar populer," kata Budi.
Rendahnya pamor ini sejalan dengan data kesadaran publik yang dipaparkan dalam acara yang sama. Survei yang dilakukan di lima kota besar yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar menunjukkan tingkat masyarakat yang pernah mendengar soal CKG belum menembus 50 persen.
Menurut pemaparan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi, alasan warga belum mengikuti CKG beragam. Mulai dari takut mengetahui hasil pemeriksaan, sibuk, tidak mengenal programnya, hingga merasa sehat sehingga tidak merasa perlu.
Kemenkes juga menemukan kebocoran pada distribusi obat pasca-skrining. Endang memaparkan hasil uji petik di tiga puskesmas: warga yang terdeteksi hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi dan benar-benar menerima obat gratis yang disediakan hanya berkisar 43 hingga 62 persen.
"Setelah kita cek, ada beberapa hal. Ada yang diperiksanya pada saat mungkin Car Free Day, ada pemeriksaan di komunitas-komunitas, yang ketika diminta kamu ke puskesmas ambil obat, nah itu enggak ke puskesmas," katanya.
Ia menyebut Kemenkes sedang mengevaluasi opsi perbaikan.
"Nanti kalau pemeriksaan di komunitas-komunitas, kita langsung bawa obatnya saja supaya bisa langsung dapat obatnya.”
Diakhir, Budi menegaskan Kemenkes akan terus meminta masukan untuk memperbaiki program, namun perluasan skala pemeriksaan tidak bisa dilakukan sekaligus untuk seluruh 280 juta penduduk.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Bayu Septianto
