Indeks Uu Pemilu

Nuzula Anggraini membandingkan pemilu di era Orde Baru yang hanya mengacu pada satu regulasi dari 1971 hingga 1997.

PKB juga ingin ada peningkatan pendanaan partai politik melalui revisi UU Partai Politik.

Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

Perludem berpendapat meski sudah terlambat, tetapi ini momentum yang tepat untuk DPR merevisi UU Pemilu.

MK menilai penyempurnaan aturan pemilu penting dilakukan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksaannya.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sebut sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar mulai pada 27 Maret 2024.

Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.

Personel gabungan yang dikerahkan akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar DPR/MPR RI.

Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.

MK nilai ambang batas parlemen 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Hendarsam sebut bila dalam dua hari tidak ada permintaan maaf dari Tom Lembong, maka kasus akan dilanjut ke Bareskrim.

Bagaimana aturan yang tercantum dalam UU Pemilu mengenai presiden boleh berkampanye?

Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.

Bawaslu RI sedang melakukan penelusuran soal kehadiran ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indra Wijaya, dalam debat capres perdana.

Ivan sebut PPATK sudah melaporkan temuan ini kepada KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.