Indeks Uu Pemilu
Massa Berkaos Foto Gibran Mulai Terlihat Jelang Putusan MK
Jumlah massa pengunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (16/10/2023), semakin bertambah jelang dibacakannya putusan uji materi atas batas minimal usia capres-cawapres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
LBH PSI Mulai Terlihat di Gedung MK
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan mereka untuk mendengarkan putusan uji materi atas batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres).
PDIP Larang Pendukung Ganjar Demo ke MK Saat Putusan Syarat Usia
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta seluruh kader dan simpatisan partainya tidak melakukan demo di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Akses Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan Imbas Demo Putusan MK
Akses menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2023) dialihkan, imbas unjuk rasa yang digelar di jalan tersebut.
Penutupan Jalan Diberlakukan di Depan Mahkamah Konstitusi
Aparat Kepolisian mulai melakukan penutupan jalan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Penutupan dilakukan guna mengawal jalannya pembacaan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar hari ini.
Massa Pro Gugatan Usia Capres-Cawapres Berkumpul di Sekitar MK
Massa aksi yang mendukung dikabulkannya gugatan batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat sudah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Live Report Sidang Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres
Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres/cawapres akan dibacakan hari ini, Senin, 16 Oktober 2023.
Jelang Putusan Batas Usia Capres, Gedung MK Dikawal Ketat Aparat
Sejumlah aparat pengamanan tampak bersiaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
PKS Nilai MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres
PKS memandang yang berwenang mengubah ketentuan usia capres-cawapres hanya DPR dan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
KPU Sebut Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah
KPU sebut pihaknya memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyesuaikan PKPU saat MK mengumumkan putusan soal batas usia capres-cawapres.
Menanti Ketegasan MK Putuskan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres
Bivitri catat ada 7 kali MK memutus model batasan usia pejabat sebagai open legal policy. Semestinya MK tak sulit memutus uji materi usia capres-cawapres.
Menimbang Sikap Para Kiai Kompak Tolak Kampanye di Pesantren
Jika merujuk Putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 yang diperbolehkan hanya kampanye di perguruan tinggi, di bawah itu, termasuk pesantren tidak boleh.
Menguak Modus Politik di Balik Gugatan UU Pemilu Berkali-kali
Uji materi UU Pemilu diajukan berkali-kali ke MK jelang Pilpres 2024. Yang terbaru menyebut soal pelanggaran HAM.
JK Pertanyakan Urgensi Penurunan Batas Usia Capres-Cawapres
Jusuf Kalla menyebut presiden dan wakil presiden mesti berusia di atas 40 tahun karena berdasarkan pengalaman kepemimpinannya.
KPU: Tahapan Pemilu Tetap Berjalan Meski Ada Uji Materi di MK
Komisioner KPU, Idham Holik klaim tahapan pemilu tetap berjalan meski ada uji materi soal batas usia capres-cawapres di MK.
Sulitnya Menghilangkan Politik Uang & Komitmen Parpol pada 2024
Titi Angraini mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan politik uang sulit dihilangkan. Apa saja penyebabnya?
MK Sebut 5 Pertimbangan Bila Ingin Revisi Sistem Pemilu Kelak
MK menyebut jika perubahan terhadap sistem pemilu mau dilakukan di masa depan dengan mempertimbangkan lima hal.
MK Gelar Sidang Putusan Gugatan Sistem Pemilu Kamis Pekan Ini
Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku telah menerima undangan sidang putusan gugatan sistem pemilu dari MK dan akan hadir secara daring.
PDIP Tantang Denny Indrayana Sebut Nama Pembocor Putusan MK
PDIP mengaku siap dengan apapun putusan MK terkait sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau menjadi proporsional tertutup.
SBY: Pergantian Sistem Pemilu Bisa Timbulkan Chaos Politik
SBY menilai MK tidak memiliki domain dan wewenang menetapkan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.