tirto.id - Koordinator Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menampik acara silaturahmi desa bersatu yang diselenggarakan siang ini merupakan deklarasi dukungan secara terbuka kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Anas menerangkan, acara ini selalu terselenggara setiap tahunnya. Meskipun menghadirkan Gibran di acara ini, namun undangan kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor 02 tersebut karena memandang sebagai sosok muda inspiratif.
“Silatnas adalah momentum tahunan. 2022 waktu isu 3 periode juga sama. Yang kami butuhkan siapa yang mendengar Desa Bersatu,” kata Anas di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Anas mengakui hanya Prabowo-Gibran yang mengakomodir kebutuhan desa. Kendati demikian, semua capres dan cawapres sudah terjalin komunikasi yang ternyata tidak semua mengakomodir kebutuhan tersebut.
Anas membeberkan, pihaknya mengajukan harapan kepada pemimpin selanjutnya agar mereformasi tata kelola desa; memberikan dana Rp5 miliar per tahun; evaluasi pendamping desa; memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan seluruh intrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah; serta meningkatkan kapasitas aparatur desa.
"Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir. Jadi kalau ada di luar yang mengatakan ini deklarasi, enggak. Tidak harus deklarasilah, teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya," tutur Anas.
Ia berpandangan, menyuarakan aspirasi desa kepada calon pemimpin bangsa tidak perlu ditakutkan. Sebab, ini bukan merupakan atribusi kampanye yang dilarang dalam aturan.
"Ya kira-kira seperti itu (dukungan tersirat) lah ya," ucap Anas.
Gerakan Desa Bersatu menaungi delapan organisasi perangkat desa, salah satunya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Acara silaturahmi ini turut dihadiri jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di antaranya Ahmad Muzani, Nusron Wahid hingga Budiman Sudjatmiko.
Diketahui, dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota musyawarah desa menjadi pihak yang dilarang turut serta dalam kampanye.
Kemudian, dalam Pasal (3) disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud tersebut dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fahreza Rizky
