Indeks Mahkamah Konstitusi

MK pun mengaku kebijakan efisiensi anggaran membuat pembiayaan pelaksanaan persidangan PHPU dan PUU berkurang karena tidak ada anggaran tersisa.

Polri mengerahkan 1.172 personel untuk mengamankan Sidang PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di MK.

MK membacakan putusan sela terkait perselisihan hasil pemilihan umum bupati, wali kota, serta gubernur, Selasa.

Komisi II DPR RI memanggil Mendagri, Tito Karnavian, imbas batalnya pelantikan kepala daerah yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Pramono Anung, ogah ambil pusing soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah dinilai menimbulkan masalah.

Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan Kemendagri untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya dinyatakan diundur.

Mendagri Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto, meminta pelantikan kepala daerah yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur demi efisiensi.

Saldi Isra menilai KPU Sulawesi Selatan tak menjelaskan secara detail terkait dugaan adanya tanda tangan palsu pemilih yang hadir di Pilkada Sulsel.

Pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan usai putusan inkrah.

Enny mengatakan, pemeriksaan Ridwan Mansyur mungkin berkaitan dengan status Ridwan yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memandang frasa penggelembungan suara tidak tepat, tetapi penambahan perolehan suara.

PDIP tidak memberi jawaban alasan pencabutan permohonan sengketa Pilkada Jawa Tengah yang diajukan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di MK.

Edy Rahmayadi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU Sumut perihal hasil penetapan Pilkada 2024.

Pasangan Danny-Azhar menggugat hasil Pilkada Sulawesi Selatan ke MK demi mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Kubu Andika-Hendrar meminta MK mendiskualifikasi pasangan Luthfi-Yasin karena melanggar aturan pilkada selain mobilisasi perangkat desa.

KPU akan melakukan penetapan kepada pasangan calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Titi, pasal presidential threshold 20 persen sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Selain dituding melakukan politik uang, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, juga disebut berkampanye tanpa cuti demi menangkan Fauzi-Hasyim.

Fitron-Diana mengeklaim bahwa mobilisasi ASN dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi, untuk memenangkan pilkada.