Indeks Mahkamah Konstitusi

15 permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi.

Yance menyebut, mereka menyoalkan ketidaknetralan ASN serta pengaruh nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Permohonan tersebut berasal dari pemilihan gubernur, wali kota, hingga bupati.

Ramdan menilai, dalih KPU Jakarta bahwa masyarakat tinggal datang saja membawa KTP jika sudah terdaftar sebagai pemilih, tidak bisa diterima.

Fajar menjelaskan bahwa masyarakat bisa memantau secara langsung dinamika permohonan sengketa Pilkada 2024 di laman resmi MK.

TNI memastikan akan menghormati putusan MK yang membolehkan penanganan perkara korupsi di tubuh militer dan mempelajari implikasi putusan MK tersebut.

Mayjen Hariyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

UU Ketenagakerjaan baru harus mengakomodasi perlindungan hak-hak pekerja secara lebih komprehensif.

Terkait PKWT, Hakim MK menilai bahwa jangka waktu PKWT penting untuk diatur.

Jika ada laporan soal anak yang diambil paksa, polisi tak boleh berdalih dengan mengatakan yang membawa kabur anak adalah ayah atau ibu kandungnya sendiri.

Soal kolom kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

Menurut Benny, penyusunan anggaran MK, MA, dan KY membuat ketiga lembaga itu ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif.

Upaya DPR mengevaluasi wewenang dan tugas MK seperti menabur garam pada luka. Belum reda amarah rakyat atas peristiwa kemarin, kini mereka kembali berulah.

Anies menilai, para pedemo yang berusaha menjaga konstitusi dengan mengawal putusan MK sebaiknya mendapat apresiasi dan bukan direpresi.

Anwar Usman mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima permohonannya untuk dijadikan kembali sebagai Ketua MK.

Tujuan utama aksi ini adalah menentang propaganda negara yang dinilai telah berusaha memecah belah gerakan rakyat.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.