Indeks Mahkamah Konstitusi

Anggaran Wantimpres diusulkan untuk disusun berdasarkan kontrak kinerja kelembagaan sehingga Presiden dapat menetapkan agenda nasihat tahunan.

Farhan Hilmy mengajukan uji materiil pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang digugat terkait syarat bukti kelulusan SMA/sederajat.

Hal itu menyusul MK memutuskan anggaran program MBG tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Riziq Maulana menilai ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaporan ke DKPP jadi ujian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penyusunan PKPU 19/2023.

MK menilai, UU Peradilan Militer harus direvisi berkaitan dengan definisi atau pengertian tindak pidana militer dan umum secara tegas dan jelas.

PKPU 19/2023 mulai direncanakan pada Mei 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Ahmad Doli menyatakan akan mempertimbangkan usulan AKSI untuk membentuk hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

Doli Kurnia berkata pasal yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wapres itu tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR.

Desakan itu menyusul pertimbangan putusan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti fisik ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran.

Sembilan hakim MK dilaporkan ke MKMK usai menyebut Gibran tak terbukti memiliki ijazah setara SMA. Apakah pelaporan ini murni etik atau manuver politik?

Aturan yang mewajibkan struktur kepengurusan di 100 persen provinsi dan ribuan kecamatan dinilai memicu mengeliminasi keterwakilan isu-isu spesifik.

Klaim yang menyebut guru SMPN 1 Solo mengungkap Gibran pernah tidak naik kelas dan pindah ke Singapura adalah salah dan menyesatkan.

MK memang tak menerima gugatan soal ijazah, tetapi dalam pertimbangan hukum dinyatakan Gibran tak terbukti punya ijazah setara SMA.

Komarudin juga meminta komisioner KPU yang terlibat dalam persoalan yang disoroti MK tidak kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Bergabungnya Jokowi ke PSI di tengah polemik ijazah Gibran menguji legitimasi dinasti Solo dan ambisi elektoral PSI pada 2029.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran mengantongi ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Upaya pemakzulan Gibran dinilai realistis dan rasional dari sisi politik hukum, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas politik pemerintahan Prabowo.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai putusan MK membuktikan sejak awal Gibran Rakabuming Raka tak penuhi syarat jadi cawapres.

Pemohon melihat adanya dasar untuk membawa persoalan tersebut melalui mekanisme pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.