Indeks Mahkamah Konstitusi

Syukur Destieli Gulo menggugat Pasal 2 UU Migas ke MK karena harga BBM yang mengacu MOPS dianggap tidak sesuai asas demokrasi ekonomi.

MK gelar sidang perdana uji materiil anggaran MBG, yang menyoal ketiadaan insentif bagi guru selaku pengawas distribusi program tersebut.

Aturan soal status akreditasi prodi dan perguruan tinggi dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena memengaruhi pengakuan kualifikasi kelulusan.

KPCDI menilai frasa 'Bantuan Iuran' dalam UU BPJS saat ini hanya menyasar kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercatat administratif tertentu.

Pemohon berprofesi sebagai advokat dan mengaku dirugikan secara langsung karena BBM merupakan kebutuhan primer penunjang mobilitas kerjanya.

MK dorong Kemenhub lebih tegas terhadap maskapai yang kerap delay. APJAPI soroti transparansi OTP, sementara pilot menekankan aspek keselamatan.

Relawan, simpatisan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat menggunakan pasal ini untuk menginisiasi proses pidana.

Para pemohon menyoroti ketidakpastian hukum mengenai batasan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa.

Menurut pemohon, Pasal 50 UU Nomor 1/2004 disalahgunakan sebagai tameng hukum oleh instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD.

Saldi meminta pemerintah untuk menjelaskan keterlibatan lembaga perlindungan konsumen atau asosiasi terkait dalam menentukan besaran kompensasi.

Pemohon membandingkan perlakuan SIM dengan dokumen publik lain seperti STNK atau paspor yang tidak langsung menghapus hak pemilik saat masa berlaku habis.

Para pemohon menegaskan bahwa perlindungan seharusnya diwujudkan melalui prinsip persetujuan kolektif yang bebas dan tanpa paksaan.

Mahkamah menilai putusan dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sekaligus menghindari pertentangan konstitusi.

Tiga gugatan MBG di MK menguji penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan guru dan amanat konstitusi.

Pemohon mempersoalkan aturan yang memberikan kekebalan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya meminta MK membatalkan Pasal 50A Ayat (5) dan Ayat (6) UU P2SK.

Pemohon keberatan dengan kebijakan PT KAI yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket penuh.

Putusan MK soal kuota tak hangus berpotensi mengubah model bisnis operator. Pendapatan bisa tertekan, tetapi dinilai memperkuat hak konsumen.

Pemohon mendalilkan UU P2SK belum memuat kewajiban perlindungan nilai riil manfaat pensiun melalui evaluasi berkala terhadap inflasi.

Pasal syarat caleg di UU Pemilu digugat ke MK. Pemohon minta ada uji kompetensi objektif, sementara MK meminta dalil legal standing diperkuat.