Indeks Mahkamah Konstitusi

Enny mengatakan, pemeriksaan Ridwan Mansyur mungkin berkaitan dengan status Ridwan yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memandang frasa penggelembungan suara tidak tepat, tetapi penambahan perolehan suara.

PDIP tidak memberi jawaban alasan pencabutan permohonan sengketa Pilkada Jawa Tengah yang diajukan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di MK.

Edy Rahmayadi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU Sumut perihal hasil penetapan Pilkada 2024.

Pasangan Danny-Azhar menggugat hasil Pilkada Sulawesi Selatan ke MK demi mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Kubu Andika-Hendrar meminta MK mendiskualifikasi pasangan Luthfi-Yasin karena melanggar aturan pilkada selain mobilisasi perangkat desa.

KPU akan melakukan penetapan kepada pasangan calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Titi, pasal presidential threshold 20 persen sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Selain dituding melakukan politik uang, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, juga disebut berkampanye tanpa cuti demi menangkan Fauzi-Hasyim.

Fitron-Diana mengeklaim bahwa mobilisasi ASN dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi, untuk memenangkan pilkada.

Perkara Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah Alias-Ishak selaku pemohon tidak memenuhi panggilan sidang pendahuluan.

Calon Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, memberikan alasan mengapa pihaknya mencabut gugatan dalam sidang MK.

Kubu Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, meminta agar Pilgub ulang tersebut dilakukan tanpa melibatkan pasangan calon 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI dalam Pemilu diatur oleh MK. Apa saja batasan yang harus diketahui?

Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.

Sejumlah partai ada yang menyambut baik putusan MK, tetapi ada pula yang kaget hingga menekankan status pasal sebagai open legal policy.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

Sebanyak empat perkara terkait ambang batas pencalonan presiden akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, salah satunya diajukan Titi Anggraini.

Dengan waktu yang sempit, MK dikhawatirkan tidak bisa maksimal memeriksa dan menggali bukti untuk memutus perkara.

15 permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi.