Polri Masih Buru Otak Pembuat dan Penyebar Video Hoaks Kerusuhan MK

MAHKAMAH KONSTITUSI

berita tentang lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Tiga Pelaku Penyebar Hoaks Video Kerusuhan di MK Ditangkap Polisi

Tiga penyebar hoaks video kerusuhan di MK ditangkap Polisi.

Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Hoaks Kerusuhan MK

Empat orang ditangkap pihak kepolisian diduga menyebarkan video kerusuhan yang ternyata hoaks di depan Gedung MK.

Refly Harun Dipolisikan KPU Puncak Karena Dugaan Pemalsuan Surat

Kuasa hukum KPU Puncak melaporkan Refly Harun ke kepolisian karena diduga memalsukan surat yang menjadi bukti dalam persidangan sengketa pilkada di MK.

Presiden Jokowi Lantik Enny Nurbaningsih Jadi Hakim MK

Enny Nurbaningsih diangkat menjadi Hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun.

MK: Tindak Lanjut Gugatan Cawapres Diputuskan di Musyawarah Hakim

Untuk sidang gugatan soal masa jabatan wakil presiden ini sendiri terakhir baru masuk ke tahap sidang perbaikan permohonan.

Soal Gugatan Syarat Cawapres, Jusuf Kalla: Tunggu Keputusan MK

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

Presidential Threshold Dinilai Bisa Hilangkan Hak Politik Rakyat

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

MK Jawab Kemungkinan Penyelesaian Uji Materi Masa Jabatan Wapres

Sekjen MK M Guntur Hamzah mengatakan, sidang uji materi produk hukum rata-rata bisa berlangsung selama 3 bulan hingga 2 tahun.

MK Layangkan Surat Keberatan ke Oesman Sapta Odang

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."

SBY Tak akan Nyapres Meskipun Uji Materi Syarat Capres Diterima MK

Uji materi syarat capres dan cawapres diajukan Perindo ke MK agar Jusuf Kalla bisa mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

KPU RI Akan Ubah Aturan Soal Pencalonan Anggota DPD

"Kami kan sebelum mengambil keputusan mengambil dulu pendapat ahli hukum, pegiat pemilu, dan kami akan laksanakan putusan MK," Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting.

MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2018 Mulai 26 Juli

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengket Pilkada 2018 pada 16-27 Juli pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Tanggapan YLBHI Soal Penolakan MK Terhadap Gugatan Jemaah Ahmadiyah

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"

Gugatan Jemaah Ahmadiyah Soal Pasal Penodaan Agama Ditolak MK

Para jemaah Ahmadiyah telah mencampuradukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU aquo melalui SKB.

Fadli Zon Harap Masa Jabatan Presiden dan Wapres Tetap Dibatasi

Menurut Fadli, masa jabatan presiden dan wakil presiden harus tetap dibatasi.

Soal Gugatan Cawapres: JK Tak Perlu Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait

Menurut Syamsudin, langkah Jusuf Kalla yang mengajukan diri jadi pihak terkait juga bertentangan dengan pernyataan-pernyataannya di media.

Sengketa Hasil Pilkada 2018 di MK Capai 67 Permohonan Perkara

Pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2018 sudah ditutup 11 Juli lalu, namun dibuka kembali karena masih ada laporan permasalahan dalam penetapan pemenang.

Kejaksaan Agung Ikut Telusuri Rekam Jejak 9 Calon Hakim MK

"Memang ada yang minta dari pansel untuk meminta informasi tentang rekam jejak dari para calon hakim MK itu, ya kita sedang lakukan pendalaman, kita akan cermati," kata Prasetyo.

Daftar Sengketa Hasil Pilkada 2018 di MK, Ada 60 Permohonan Perkara

Hingga pukul 24.00 WIB, Rabu (11/7/2018), terdapat 60 permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang diterima MK.

MK Terima 42 Permohonan Sengketa Pilkada per 11 Juli 2018

"Pagi ini total sudah masuk 42 permohonan PHP Kada 2018, baik yang mendaftar melalui laman khusus (daring) dan ada yang menyerahkan secara langsung ke MK," kata Rubiyo.

KPU: 29 Gugatan Hasil Pilkada Telah Didaftarkan ke MK

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

MK Sudah Terima Permohonan 28 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2018

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.

KPU: Pilkada 2018 di Empat Daerah Berpotensi Berlanjut ke MK

Keempat daerah yang hasil pilkadanya berpotensi digugat dan diterima MK adalah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pansel MK Minta KPK Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Konstitusi

"Kami harus dapatkan masukan dari beberapa sumber dan kali ini kami datang ke KPK, kami harapkan juga akan memberikan masukan-masukan yang sama," kata Harjono.

Pansel Hakim Mahkamah Konstitusi Datangi Pimpinan KPK

"Iya [pertemuan Pansel MK dengan pimpinan KPK]. Ini sudah di KPK," kata Anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin Mochtar.

MK Siap Proses Permohonan Sengketa Pilkada 2018 via Sistem Online

Setelah mendaftarkan permohonan lewat sistem online, pemohon dapat langsung datang ke MK.

Yang Bakal Terjadi dari Rencana Gugatan ke Jokowi Soal Ojek Online

Aliansi ojek daring disarankan tak lagi mengupayakan jalur pengadilan agar kendaraan roda dua bisa dikategorikan transportasi umum.

Sandiaga Ingin Dishub DKI Selaraskan Putusan MK Terkait Ojek Online

Keputusan MK membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal lantaran tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang.

Semua Ojek adalah Ilegal - Tirto Kilat

MK menolak uji materi
untuk memasukkan sepeda
motor sebagai angkutan umum.

Tarik Ulur Aturan untuk Ojek Online yang Berjalan Tanpa Kejelasan

MK menolak uji materi untuk memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Penolakan tersebut membuat angkutan ini jadi tak punya dasar hukum.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami