Indeks Mahkamah Konstitusi

Mayjen Hariyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

UU Ketenagakerjaan baru harus mengakomodasi perlindungan hak-hak pekerja secara lebih komprehensif.

Terkait PKWT, Hakim MK menilai bahwa jangka waktu PKWT penting untuk diatur.

Jika ada laporan soal anak yang diambil paksa, polisi tak boleh berdalih dengan mengatakan yang membawa kabur anak adalah ayah atau ibu kandungnya sendiri.

Soal kolom kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

Menurut Benny, penyusunan anggaran MK, MA, dan KY membuat ketiga lembaga itu ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif.

Upaya DPR mengevaluasi wewenang dan tugas MK seperti menabur garam pada luka. Belum reda amarah rakyat atas peristiwa kemarin, kini mereka kembali berulah.

Anies menilai, para pedemo yang berusaha menjaga konstitusi dengan mengawal putusan MK sebaiknya mendapat apresiasi dan bukan direpresi.

Anwar Usman mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima permohonannya untuk dijadikan kembali sebagai Ketua MK.

Tujuan utama aksi ini adalah menentang propaganda negara yang dinilai telah berusaha memecah belah gerakan rakyat.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Isi Putusan MK soal Pilkada 2024 menjadi kans PDIP maju sendirian di Jakarta.

Baleg DPR tidak akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 40 Ayat 1 dan menghapus Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Pilkada dengan syarat ketentuan baru.

Mahkamah menilai, tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan cakada harus dipenuhi sebelum penetapan cakada oleh KPU.

Meski demikian, MK belum melakukan langkah apa pun karena belum menerima salinan Putusan PTUN tersebut.