Indeks Mahkamah Konstitusi

Perwakilan mahasiswa UI menilai partisipasi publik menjadi hal yang wajib di setiap pembuatan undang-undang, seperti UU TNI.

Mabes TNI menyatakan menghargai gugatan Undang-Undang TNI yang diajukan mahasiswa Universitas Indonesia ke MK.

Zulhas mempersilakan masyarakat untuk menggugat UU TNI yang disahkan DPR RI, pekan lalu ke MK.

Judicial review seharusnya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan imbas proses penyusunan UU tak berkualitas.

MK memandang fenomena pengunduran diri caleg terpilih untuk mengikuti ajang Pilkada 2024, cerminan politik transaksional.

Sebanyak 29 Musisi Indonesia mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Zico mengajukan redenominasi karena ingin meningkatkan cara pandang publik kepada mata uang rupiah secara nasional dan internasional.

Performing rights menjadi pembahasan, usai para musisi VISI seperti Armand Maulana hingga Bernadya, mengajukan permohonan uji materi ke MK. Apa artinya?

Ke-29 musisi tersebut mengajukan gugatan dengan registrasi nomor perkara 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 yang didaftarkan sejak 7 Maret 2025.

Idealnya, permasalahan terkait administratif sudah berhasil disaring di tahapan awal sehingga tidak bermuara dalam sidang sengketa di MK.

Yandri mengaku belum bisa menjawab hari ini karena masih memberi materi terkait kegiatan retret kepala daerah di Magelang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi sejumlah kepala daerah melalui pembacaan putusan Sengketa Pilkada 2024.

MK pun mengaku kebijakan efisiensi anggaran membuat pembiayaan pelaksanaan persidangan PHPU dan PUU berkurang karena tidak ada anggaran tersisa.

Polri mengerahkan 1.172 personel untuk mengamankan Sidang PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di MK.

MK membacakan putusan sela terkait perselisihan hasil pemilihan umum bupati, wali kota, serta gubernur, Selasa.

Komisi II DPR RI memanggil Mendagri, Tito Karnavian, imbas batalnya pelantikan kepala daerah yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Pramono Anung, ogah ambil pusing soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah dinilai menimbulkan masalah.

Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan Kemendagri untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya dinyatakan diundur.

Mendagri Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto, meminta pelantikan kepala daerah yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur demi efisiensi.