Indeks Mahkamah Konstitusi

Mahkamah menilai putusan dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sekaligus menghindari pertentangan konstitusi.

Tiga gugatan MBG di MK menguji penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan guru dan amanat konstitusi.

Pemohon mempersoalkan aturan yang memberikan kekebalan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya meminta MK membatalkan Pasal 50A Ayat (5) dan Ayat (6) UU P2SK.

Pemohon keberatan dengan kebijakan PT KAI yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket penuh.

Putusan MK soal kuota tak hangus berpotensi mengubah model bisnis operator. Pendapatan bisa tertekan, tetapi dinilai memperkuat hak konsumen.

Pemohon mendalilkan UU P2SK belum memuat kewajiban perlindungan nilai riil manfaat pensiun melalui evaluasi berkala terhadap inflasi.

Pasal syarat caleg di UU Pemilu digugat ke MK. Pemohon minta ada uji kompetensi objektif, sementara MK meminta dalil legal standing diperkuat.

MK menyatakan frasa "wajib" dalam Pasal 156 Ayat (1) tetap merupakan kewajiban hukum pengusaha yang bersifat mengikat membayar pesangon PHK.

Adanya perbedaan beban finansial yang dialami oleh para dosen di kampus swasta, terutama bagi kampus-kampus kecil di pelosok tanah air.

Sejumlah pihak menggugat ketentuan terkait obligasi khusus Danantara dalam UU P2SK ke Mahkamah Konstitusi. Purbaya siapkan strategi dan ahli hukum.

Salah satu pemohon menilai aturan itu tidak memiliki kejelasan waktu penerapan hingga sistem pengawasan yang memadai.

Menurut ahli, tunjangan fungsional dosen saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadilan internal maupun eksternal.

Guru Besar Ilmu Hukum UNS, Sunny Ummul Firdaus, sebagai ahli dari pemerintah menyebut MBG konstitusional jika tak ganggu anggaran inti pendidikan.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

Menurutnya, pelembagaan satu metode penetuan 1 Syawal telah memarginalkan hak beribadah secara tenang dan merdeka.

Anggota DPR memperhatikan dinamika ketatanegaraan serta masukan masyarakat atas pengujian undang-undang tersebut.

Pemohon menilai mahasiswa masih dibebani biaya tambahan seperti tutorial webinar, wisuda, legalisir ijazah, hingga biaya remedial meski telah membayar UKT.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.