Indeks Mahkamah Konstitusi

Gugatan ke MK meminta ambang batas pencalonan kepala daerah dihapus. Pakar menilai aturan perlu direkonstruksi untuk mencegah calon tunggal.

Hal itu disampaikan Ahli Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana, saat menjadi ahli uji materi UU KSDAE.

Eddy menambahkan perlindungan ditujukan khusus bagi pembeli yang bertindak dengan iktikad baik dalam skema yang sah. 

Ketentuan itu ditujukan sebagai instrumen perlindungan terhadap jemaah dan pengaturan penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Penggugat menilai Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak mencantumkan alasan hukum yang jelas terkait kewenangan pemerintah memutus akses informasi elektronik.

MK menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut ahli hukum, metode penghitungan yang valid lebih utama ketimbang memperdebatkan lembaga mana yang berwenang.

Permintaan MK itu bertujuan untuk mengakhiri perbedaan tafsir dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Syukur Destieli Gulo menggugat Pasal 2 UU Migas ke MK karena harga BBM yang mengacu MOPS dianggap tidak sesuai asas demokrasi ekonomi.

MK gelar sidang perdana uji materiil anggaran MBG, yang menyoal ketiadaan insentif bagi guru selaku pengawas distribusi program tersebut.

Aturan soal status akreditasi prodi dan perguruan tinggi dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena memengaruhi pengakuan kualifikasi kelulusan.

KPCDI menilai frasa 'Bantuan Iuran' dalam UU BPJS saat ini hanya menyasar kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercatat administratif tertentu.

Pemohon berprofesi sebagai advokat dan mengaku dirugikan secara langsung karena BBM merupakan kebutuhan primer penunjang mobilitas kerjanya.

MK dorong Kemenhub lebih tegas terhadap maskapai yang kerap delay. APJAPI soroti transparansi OTP, sementara pilot menekankan aspek keselamatan.

Relawan, simpatisan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat menggunakan pasal ini untuk menginisiasi proses pidana.

Para pemohon menyoroti ketidakpastian hukum mengenai batasan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa.

Menurut pemohon, Pasal 50 UU Nomor 1/2004 disalahgunakan sebagai tameng hukum oleh instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD.

Saldi meminta pemerintah untuk menjelaskan keterlibatan lembaga perlindungan konsumen atau asosiasi terkait dalam menentukan besaran kompensasi.

Pemohon membandingkan perlakuan SIM dengan dokumen publik lain seperti STNK atau paspor yang tidak langsung menghapus hak pemilik saat masa berlaku habis.

Para pemohon menegaskan bahwa perlindungan seharusnya diwujudkan melalui prinsip persetujuan kolektif yang bebas dan tanpa paksaan.