Indeks Mahkamah Konstitusi

Salah satu pemohon menilai aturan itu tidak memiliki kejelasan waktu penerapan hingga sistem pengawasan yang memadai.

Menurut ahli, tunjangan fungsional dosen saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadilan internal maupun eksternal.

Guru Besar Ilmu Hukum UNS, Sunny Ummul Firdaus, sebagai ahli dari pemerintah menyebut MBG konstitusional jika tak ganggu anggaran inti pendidikan.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

Menurutnya, pelembagaan satu metode penetuan 1 Syawal telah memarginalkan hak beribadah secara tenang dan merdeka.

Anggota DPR memperhatikan dinamika ketatanegaraan serta masukan masyarakat atas pengujian undang-undang tersebut.

Pemohon menilai mahasiswa masih dibebani biaya tambahan seperti tutorial webinar, wisuda, legalisir ijazah, hingga biaya remedial meski telah membayar UKT.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa MK tidak berwenang mengadili perselisihan kepengurusan partai politik. 

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Ishemat menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh mencakup sistematika hingga argumentasi hukum untuk menjawab nasihat mahkamah.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (8) dan Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Kesaksian P2G di sidang MK ungkap sisi lain program MBG. Jam belajar efektif sekolah berkurang drastis karena guru sibuk urus wadah makanan.

Gugatan judicial review terhadap KUHAP baru diajukan karena Pemohon kesulitan menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dari kalangan militer.

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai putusan MK tersebut menjadikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih substantif.

Menurutnya, setiap waktu yang dihabiskan prajurit di luar ranah pertahanan telah mengikis kapasitas pertahanan negara. 

Mereka berharap MK memberikan putusan progresif yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan pendidik.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.