Putusan MK soal Kuota Internet & Dampaknya ke Keuangan Operator

tirto.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan alternatif agar sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan berpotensi mengubah cara industri telekomunikasi menjalankan bisnisnya.

Lewat Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Kamis (23/7/2026), MK tidak menghapus sistem paket internet berbatas waktu yang selama ini berlaku. Namun, Mahkamah menyatakan ketentuan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

Artinya, operator masih diperbolehkan menjual paket internet dengan batas kuota dan masa aktif tertentu. Bedanya, pelanggan harus diberi opsi agar sisa kuota yang telah dibeli tidak otomatis hilang ketika masa aktif berakhir.

Putusan tersebut disambut positif oleh kelompok perlindungan konsumen. Namun, bagi operator telekomunikasi, kebijakan ini memunculkan pertanyaan baru: bagaimana dampaknya terhadap pendapatan perusahaan, pengelolaan jaringan, hingga strategi penjualan paket internet?

Dalam persidangan di MK pada April lalu, Telkomsel, Indosat, dan XLSmart sama-sama membantah anggapan bahwa operator memperoleh keuntungan dari kuota internet yang tidak digunakan pelanggan.

Ketiga operator menyampaikan argumentasi yang hampir serupa. Menurut mereka, yang dijual kepada pelanggan bukanlah kuota sebagai barang yang dapat dimiliki secara permanen, melainkan hak untuk mengakses jaringan telekomunikasi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Karena itu, mereka menilai istilah "kuota hangus" kurang tepat. Yang sebenarnya berakhir adalah masa berlaku layanan sesuai kontrak antara pelanggan dan operator.

Perwakilan Telkomsel menjelaskan, sistem paket internet lahir sebagai pengganti skema pay as you use (PAYU), yakni pelanggan membayar sesuai penggunaan aktual. Seiring meningkatnya trafik data dan berkembangnya layanan digital, model tersebut dinilai tidak lagi mampu memberikan kepastian bagi pelanggan maupun operator dalam mengelola kapasitas jaringan.

Sebagai gantinya, operator menerapkan paket berbasis volume data dan masa berlaku tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021.

Menurut Telkomsel, sisa kuota pelanggan tidak dapat dikumpulkan kembali ataupun dijual ulang sehingga operator tidak memperoleh keuntungan tambahan dari kuota yang tidak terpakai.

Pandangan serupa disampaikan Indosat. Perusahaan menilai layanan internet merupakan jasa akses terhadap jaringan telekomunikasi, bukan transaksi jual beli barang. Karena itu, ketika masa aktif paket habis, yang berakhir adalah hak akses pelanggan, bukan kepemilikan atas suatu benda.

Indosat juga menegaskan kapasitas jaringan telah disiapkan sejak awal ketika pelanggan membeli paket. Dengan demikian, sisa kuota yang tidak digunakan bukan menjadi keuntungan tambahan karena kapasitas tersebut tidak bisa dialihkan kepada pelanggan lain.

Sementara itu, XLSmart menilai kuota internet tidak memenuhi unsur sebagai benda dalam hukum perdata. Kuota hanyalah bagian dari layanan telekomunikasi yang dibatasi oleh volume dan masa berlaku tertentu.

Ketiga operator juga menegaskan selama ini telah menyediakan berbagai pilihan paket internet, termasuk paket dengan fitur rollover yang memungkinkan sisa kuota digunakan pada periode berikutnya. Menurut mereka, keberagaman produk merupakan bentuk kebebasan bagi pelanggan untuk memilih layanan sesuai kebutuhan, bukan menyeragamkan seluruh pelanggan dalam satu model paket.

Model Bisnis Berpotensi Berubah

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai putusan MK tetap akan mengubah cara operator menyusun strategi bisnis.

Pengamat ekonomi digital Alfons Tanujaya mengatakan, selama ini operator menghitung harga paket internet berdasarkan asumsi bahwa pelanggan akan membeli paket baru ketika masa aktif berakhir, terlepas dari apakah seluruh kuotanya telah habis digunakan atau belum.

Jika sisa kuota kini wajib tetap dapat digunakan, pola tersebut berpotensi berubah.

"Sesudah keputusan MK ini, kelihatannya jadi ada dasar hukum bahwa ini merupakan haknya konsumen dan operator tidak berhak untuk menghanguskan. Ini menarik," kata Alfons kepada Tirto, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada kesiapan teknologi, melainkan pada konsekuensi finansial yang harus dihitung ulang oleh operator.

Selama ini, pelanggan yang membeli paket setiap bulan menjadi sumber pendapatan yang relatif stabil. Namun, jika pelanggan masih memiliki akumulasi kuota pada bulan berikutnya, mereka bisa saja menunda pembelian paket baru hingga kuota benar-benar habis.

Akibatnya, frekuensi pembelian paket internet berpotensi menurun sehingga memengaruhi arus pendapatan operator.

"Nah, hal itu yang mungkin akan menjadi implikasi. Mungkin industri telekomunikasinya akan menyesuaikan kuota yang dijual," ujar Alfons.

Penyesuaian tersebut, menurut dia, belum tentu dilakukan melalui kenaikan harga. Operator bisa saja mengurangi besaran kuota dalam setiap paket, mengubah masa berlaku, atau mendesain ulang struktur produk agar keseimbangan bisnis tetap terjaga.

"Ini pasti ada aksi, ada reaksinya. Jadi mungkin kuotanya juga akan menyesuaikan diri kalau memang keputusannya terjadi," katanya.

Alfons menilai implementasi putusan MK sebenarnya bukan tantangan dari sisi teknologi. Sejumlah operator telah menyediakan layanan rollover, sehingga sistem pendukungnya telah tersedia.

"Kalau memang Indosat bisa melakukan itu, secara teknis dari provider lain tidak ada masalah. Hanya kemauan mereka memberlakukan atau tidak," ujarnya.

Meski begitu, operator tetap harus menghitung ulang hubungan antara harga paket, besaran kuota, dan proyeksi pendapatan perusahaan.

"Jadi, gara-gara ada ketentuan ini, tadinya orang tiap bulan beli pulsa Rp100 ribu, bulan kedua dan ketiga enggak beli, bulan keempat baru beli lagi. Nah, pendapatan operator menurun. Kira-kira hal itu yang justru tantangannya di sana," tutur Alfons.

Jangan Korbankan Investasi

Pandangan berbeda disampaikan pakar digital dan telekomunikasi Heru Sutadi. Menurut dia, putusan MK justru memperkuat perlindungan konsumen tanpa harus mengganggu iklim investasi di sektor telekomunikasi.

Ia menilai pelanggan telah membayar di muka atas layanan internet yang dibeli sehingga sisa kuota semestinya tidak dihanguskan secara sepihak.

"Ketika konsumen membeli kuota internet, berarti mereka telah membayar di muka atas sejumlah layanan tertentu. Karena itu, sisa kuota tidak seharusnya dihanguskan secara sepihak," kata Heru.

Menurutnya, operator tetap memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan bisnis dengan menawarkan berbagai skema layanan, seperti rollover, pengembalian nilai (refund), ataupun mekanisme lain yang tetap melindungi hak pelanggan.

Ia juga menilai penerapan kuota yang tidak hangus bukan persoalan teknologi. Sistem penagihan (billing), charging, dan manajemen pelanggan yang dibutuhkan telah lama digunakan sejumlah operator, baik di Indonesia maupun luar negeri.

"Tantangan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada penyesuaian model bisnis, sistem penagihan, desain produk, serta pengaturan akuntansi dan pendapatan," ujarnya.

Karena itu, Heru tidak melihat putusan MK sebagai ancaman bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru dapat mendorong operator bersaing melalui kualitas layanan dan inovasi produk, bukan mengandalkan kuota pelanggan yang hangus.

"Saya melihat keputusan MK ini meningkatkan efisiensi pasar. Operator akan terdorong bersaing melalui kualitas layanan, inovasi produk, dan pengalaman pelanggan, bukan mengandalkan kuota yang hangus," katanya.