Indeks Mahkamah Konstitusi

Putusan PTUN ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga MK masih bisa mengajukan banding.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Para pemohon meyakini bahwa larangan mantan gubernur maju bersama sebagai satu pasang dalam pilkada melanggar sejumlah pasal di Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ubaid, biaya tambahan untuk membiayai anak di sekolah swasta Rp84 triliun. Itu sangat kecil dibandingkan jumlah anggaran pendidikan Rp665 triliun.

IM57 mengaku menjadi pihak yang dirugikan atas pemberlakuan Pasal 29 Huruf E UU KPK.

Buruh akan menyampaikan tuntutan soal pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Charles mengatakan frasa "wajib iuran Tapera" bertentangan dengan konsep tabungan yang ranahnya adalah hak warga negara.

Istilah Mahkamah Adik (MA) dan Mahkamah Kakak (MK) sedang viral di media sosial. Simak arti dan maksudnya.

PPP dinilai berpeluang besar membuka bursa pimpinan baru sebagai hasil evaluasi pemilu.

MK menolak permohonan PHPU PPP terkait perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 3 dan di Dapil Papua Tengah.

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

PSHK menilai bahwa perubahan keempat UU MK dilakukan secara senyap, tertutup, tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Arief Hidayat bertanya sekaligus menyimpulkan bahwa polemik itu terjadi lantaran kebobrokan Sirekap.

Saldi langsung menolak permintaan kuasa hukum KPU RI yang hendak merenvoi alat bukti saat sidang PHPU Pileg 2024.

Bawaslu Papua Tengah mengaku memang sempat ada keributan di Paniai pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Saldi Isra mundur dari jabatan Hakim MK.

KPU Mimika mengaku tidak mengetahui soal adanya penggelembungan suara itu.

Tidak ada satupun putusan MK yang melarang Anies dan Ganjar untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk selamanya.

Di panel 2, salah satu pihak yang berperkara adalah Nasdem selaku pihak terkait dengan PAN sebagai pemohon.