Indeks Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa MK tidak berwenang mengadili perselisihan kepengurusan partai politik. 

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Ishemat menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh mencakup sistematika hingga argumentasi hukum untuk menjawab nasihat mahkamah.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (8) dan Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Kesaksian P2G di sidang MK ungkap sisi lain program MBG. Jam belajar efektif sekolah berkurang drastis karena guru sibuk urus wadah makanan.

Gugatan judicial review terhadap KUHAP baru diajukan karena Pemohon kesulitan menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dari kalangan militer.

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai putusan MK tersebut menjadikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih substantif.

Menurutnya, setiap waktu yang dihabiskan prajurit di luar ranah pertahanan telah mengikis kapasitas pertahanan negara. 

Mereka berharap MK memberikan putusan progresif yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan pendidik.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Pemohon menyoroti Pasal 78 Ayat (1) huruf a yang dinilai tidak memiliki mekanisme baku terkait bentuk dan standar persetujuan lembur dari pekerja.

Ubaid menyebut MBG tidak relevan dengan 8 standar nasional pendidikan yang menjadi kewajiban penyelenggaraan pendidikan.

Nasir menjamin mekanisme ini tidak menghilangkan status hakim sebagai subjek hukum yang dapat diproses pidana.

DPR mengingatkan kewenangan BPK sebagai lembaga audit negara diatur dalam UUD 1945 sementara pemerintah menyatakan sebagai mandat konstitusional.

Menurut Bivitri, karakter kolonial masih terlihat di KUHP baru, meski memang telah menjadikan pasal penghinaan presiden dan wapres jadi delik aduan.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

Kejagung menilai bukan cuma BPK yang berwenang mengaudit kerugian negara. Lembaga lain seperti BPKP tetap dapat berperan sebagai auditor eksternal.

MK nyatakan gugatan uji materi UU ASN terkait pengecualian batas usia maksimal CPNS bagi difabel tidak jelas atau kabur.

DPP PBB ajukan uji materi UU Parpol ke MK, minta kewenangan Menkum dalam pengesahan kepengurusan partai diubah jadi sekadar pencatatan administratif.