Indeks Mahkamah Konstitusi

Anwar Usman menegaskan dirinya menolak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Program pathways di Australia dirancang salah satunya untuk menyiapkan calon mahasiswa menuju jenjang sarjana.

Hal tersebut disampaikan Gogot Suharwoto dalam sidang sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan itu disampaikan Atase Singapura dan Canbera dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di MK.

Sidang diwarnai drama pengusiran ahli dan misteri penutupan Silon KPU. MK pilih panggil Atase luar negeri ketimbang hadirkan Gibran langsung.

Tensi di ruang sidang meningkat saat Bambang Widjojanto mengajukan permohonan tertulis agar majelis hakim MK memanggil Gibran.

Keterangan tersebut ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK.

Uji materi pasal santet ditarik lima mahasiswa. Pakar menjelaskan aparat tak perlu membuktikan ilmu gaib, melainkan tindakan dan niat pelaku.

Menilai bertakwa atau tidak bukan melalui intensitas ibadah ritual, tapi bisa dengan kesalehan sosial berbasis rekam jejak dan integritas seseorang.

Putusan MK harus menjelaskan mata rantai akibat hukumnya: mulai dari masalah pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga status pelantikannya.

MK membutuhkan dokumen autentik guna menelusuri munculnya pengecualian bukti kelulusan bagi kandidat lulusan luar negeri.

Frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” di UU Pemilu dinilai tidak memuat parameter pembuktian maupun verifikasi yang jelas dan objektif.

Pemohon menilai Pasal 158 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 karena menimbulkan diskriminasi hukum.

Pelaku UKM gugat UU Minerba ke MK, minta kewenangan tambang dikembalikan ke daerah dan skema bagi hasil diubah lebih adil.

Berdasarkan PMK 1/2026, pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pada 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/9/2026).

Pemerintah kini kehilangan pijakan hukum menggunakan APBN guna mengeksekusi MBG tanpa landasan UU definitif.

Donaldy selaku pemohon menguraikan bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

IPW menganggap dalil pengaturan Pasal 28A UU Polri tak bertentangan dengan semangat reformasi Polri.

Gugatan ke MK meminta ambang batas pencalonan kepala daerah dihapus. Pakar menilai aturan perlu direkonstruksi untuk mencegah calon tunggal.

Hal itu disampaikan Ahli Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana, saat menjadi ahli uji materi UU KSDAE.