Indeks Mahkamah Konstitusi

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

PSHK menilai bahwa perubahan keempat UU MK dilakukan secara senyap, tertutup, tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Arief Hidayat bertanya sekaligus menyimpulkan bahwa polemik itu terjadi lantaran kebobrokan Sirekap.

Saldi langsung menolak permintaan kuasa hukum KPU RI yang hendak merenvoi alat bukti saat sidang PHPU Pileg 2024.

Bawaslu Papua Tengah mengaku memang sempat ada keributan di Paniai pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Saldi Isra mundur dari jabatan Hakim MK.

KPU Mimika mengaku tidak mengetahui soal adanya penggelembungan suara itu.

Tidak ada satupun putusan MK yang melarang Anies dan Ganjar untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk selamanya.

Di panel 2, salah satu pihak yang berperkara adalah Nasdem selaku pihak terkait dengan PAN sebagai pemohon.

Penggelembungan suara di Intan Jaya sebelumnya didalilkan oleh pihak pemohon, yakni Partai Garuda.

Rio bilang tak bisa hadir secara langsung sebab Bandara Sam Ratulangi di masih ditutup akibat erupsi Gunung Ruang.

Partai Hanura menuding perolehan suara calegnya di Dapil Manokwari 3 dipindah secara ilegal ke PSI.

PAN meminta MK agar dapat digelarnya penghitungan suara ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 2 serta Dapil Lahat 6.

Kuasa hukum Nasdem, M. Hidayat Arifin, menyebutkan bahwa ada perbedaan data perolehan suara di Dapil 5 Jawa Tengah versi KPU RI dan versi Nasdem.

PPP menuding kehilangan suara di 3 dapil di Banten karena beralih ke Partai Garuda.

PPP dan PKB banyak berbincang-bincang tentang kebangsaan termasuk evaluasi Pemilu 2024 lalu.

Saldi sebut bila pemohon atau pengacaranya tidak hadir dalam proses persidangan akan dianggap tidak serius.

Tidak hanya dokter dan vitamin, Fajar mengungkapkan, pihaknya menyiapkan pula tukang pijat bagi hakim dan pegawai yang bertugas untuk melepas lelah.

Perludem berpendapat meski sudah terlambat, tetapi ini momentum yang tepat untuk DPR merevisi UU Pemilu.