Masuk tirto.idIndeks Mahkamah Konstitusi
Provider di Sidang MK Sebut Istilah Kuota Hangus Kurang Tepat
Sidang juga menghadirkan pihak PLN untuk menjelaskan perbedaan antara layanan telekomunikasi dan listrik prabayar.
MK: Frasa Kerugian Negara Berarti Kerugian Keuangan Negara
MK tegaskan frasa kerugian negara dalam UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai kerugian keuangan negara demi sinkronisasi norma dan kepastian hukum.
MK Putuskan Pimpinan KPK Tak Perlu Mundur, Cukup Nonaktif
MK berpandangan masa jabatan pimpinan KPK terikat periodisasi terbatas, sehingga mekanisme yang lebih tepat adalah nonaktif, bukan mundur permanen.
RUU Pemilu: DPR Memang Harus Hati-Hati, tapi Jangan Tarik Ulur
Sejumlah pengamat menilai proses RUU Pemilu tak lepas dari dinamika politik menerjemahkan putusan MK ke dalam regulasi.
Jimly Singgung Mekanisme Pemilihan Hakim MK saat Luncurkan Buku
Jimly menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi saat ini berpotensi mengikis netralitas hakim.
Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Hapus Peradilan Militer
Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.
MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Permohonan Dinilai Kabur
Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.
MK Tolak Gugatan Larangan Keluarga Presiden Maju Capres-Cawapres
MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres.
Kuota Caleg 30 Persen Tanpa Sanksi, 4 Perempuan Gugat ke MK
Pemohon berharap KPU wajib menolak pendaftaran bakal calon dari parpol di dapil tertentu jika ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen tidak dipenuhi.
DPR Tegaskan KUHAP Atur STTL Hanya Diberikan kepada Pelapor
Hinca Panjaitan mengatakan kerahasiaan Surat Tanda Terima Laporan bagi pihak terlapor pada tahap awal krusial untuk menjaga integritas perkara.
Baleg Tindaklanjuti Putusan MK soal BPK Tetapkan Kerugian Negara
Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.
Ahli HTN: Peradilan Militer Tak Jamin Keadilan Korban Sipil
Pernyataan itu disampaikan Zainal Arifin dalam sidang uji materi perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Respons DPR & Pemerintah soal Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan
Hakim Konstitusi mempertanyakan alasan pemerintah meletakkan pos anggaran MBG ke pendidikan, alih-alih mengintegrasikannya di sektor kesehatan.
Anwar Usman: Putusan 90 Bukan Pintu Buat Gibran, demi Anak Muda
Anwar Usman mengaku menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan untuk kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.
DPR Sebut Pasal Perzinahan KUHP Wujud Negara Jaga Moral Publik
Ketua MK Suhartoyo kritik terbatasnya subjek pengadu pasal perzinahan dan hidup bersama di KUHP baru.
DPR: KUHP Baru Tegas Bedakan Antara Kritik & Penghinaan Presiden
Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 218 UU Nomor 1 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/4/2026).
MK Pertanyakan Wewenang Presiden Ubah Pidana Mati di KUHP Baru
Ketua MK Suhartoyo menilai kewenangan mengubah hukuman harusnya jadi ranah yudikatif.
Liliek Janji Kawal Konstitusi Usai Gantikan Anwar Usman di MK
Liliek mengaku tidak mendapatkan mandat atau tugas di luar kewajiban normatifnya sebagai hakim, tetapi fokus melanjutkan estafet jabatan tersebut.
Liliek Prisbawono Dilantik Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Liliek Prisbawono Adi menjadi hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung menggantikan Anwar Usman.
Kubu Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Uji Materi UU DKJ
Petitum pemohon dianggap berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
