Indeks Mahkamah Konstitusi

MK memandang hingga sidang pemeriksaan pendahuluan yang mengagendakan perbaikan permohonan, pemohon gagal memenuhi syarat formil.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan alasan permohonan secara memadai.

MK menyatakan gugatan uji materiil pasal denda PKWT di UU Ketenagakerjaan tidak dapat diterima karena pemohon kurang bukti legal standing.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Mahkamah menilai rumusan petitum pemohon, khususnya angka 2 dan angka 3, mengandung ambiguitas.

Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tipikor yang diuji Hasto telah diubah MK dalam putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut Pemohon, fungsi akreditasi yang seharusnya menjadi instrumen penjaminan mutu institusi kini bergeser menjadi alat pembatas hak individu.

“Penghitungan upah minimum bagi dosen non-PNS harus berdiri secara mandiri berdasarkan rezim ketenagakerjaan.”

Majelis juga meminta elaborasi atas lima indikator yang selama ini disebut menjadi acuan menentukan status kebencanaan.

Pemohon menilai aturan tersebut tidak tegas sehingga membuka peluang bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menjabat jabatan sipil tanpa harus mundur.

Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Pemohon menyoroti fakta bahwa saat ini masih banyak perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif yang menempati jabatan sipil.

Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar menilai perluasan subjek SKLN ke warga negara penting untuk mencegah legislative restriction atas UUD 1945.

Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru berpotensi besar melahirkan kekosongan hukum di Indonesia.

Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.

Dosen bernama Rega Felix mempersoalkan jaminan kesejahteraan pendidik yang dinilai belum menjadi komponen utama pembiayaan pendidikan.

Kuasa pemohon mengatakan, dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja tidak nyaman agar pekerja berhenti.

Kebijakan pembatasan kuota haji penting demi memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

Palguna memastikan bahwa aduan terhadap dirinya tidak akan menghambat penanganan dugaan pelanggaran etik terkait penetapan hakim MK, Adies Kadir.

Bakamla dinilai menabrak wewenang instansi penyidik resmi seperti KPLP dan Bea Cukai.

Puan menuturkan, Komisi III DPR RI meminta MKMK agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.