Indeks Mahkamah Konstitusi

KPK juga melakukan penyesuaian dan optimalisasi fungsi accounting forensic (AF) di lembaganya.

MK juga menegaskan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

MK putuskan pelanggaran di UU sektoral (kehutanan, perbankan, dll) tetap bisa dijerat UU Tipikor jika memenuhi unsur korupsi & rugikan negara.

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.

MK menolak permohonan Roy Suryo Cs soal Uji Materiil pasal pencemaran nama baik KUHP dan UU ITE.

Ketidaksiapan tersebut kemungkinan berkaitan dengan masa reses di DPR dan mendekati masa libur Nyepi dan Idulfitri.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Kika penyebar tidak mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya adalah kebohongan, ia tidak dapat dipidana. 

Pasal ini merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh presiden atau wapres.

Pemohon menilai norma tersebut memperkuat stigma bahwa PPPK adalah aparatur kelas kedua.

UU Ormas digugat ke MK karena maraknya organisasi advokat dengan standar etika yang kabur.

Ketiadaan parameter objektif soal kondisi jalan rusak membuat penerapan aturan menjadi multitafsir dan bergantung pada subjektivitas penyelenggara jalan.

Pasal-pasal tersebut dinilai digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat Delpedro cs dalam demo Agustus 2025.

Tahap uji kelayakan harus dievaluasi dengan serius demi menjaga kualitas lembaga peradilan.

MKMK seharusnya tidak membatasi diri dan bisa melakukan pendalaman lebih jauh guna memastikan integritas hakim konstitusi yang terpilih.

Anggota MKMK, Yuliandri, menekankan lembaga negara pengusul wajib objektif dan transparan agar integritas hakim terpilih tidak diragukan publik.

MKMK menyebut tak punya kewenangan mengintervensi proses rekrutmen atau pencalonan hakim yang merupakan ranah konstitusional DPR.

MKMK memandang pokok aduan dalam laporan tersebut berkaitan dengan tindakan Adies sebelum dilantik sebagai hakim konstitusi.