Indeks Mahkamah Konstitusi

Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan dasar kewenangan Majelis Kehormatan MK terkait tindak lanjut laporan terhadap hakim konstitusi Adies Kadir.

Menurut Arsul, internet merupakan sarana telekomunikasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, serupa dengan listrik.

Dalam aturan baru ada 5 tahap tahapan pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar aturan.

Mahkamah bersepakat memberikan kesempatan DPR dan pemerintah untuk menyampaikan keterangan pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB.

Pemohon desak Adies Kadir tak dilibatkan dalam memutus perkara UU Peradilan Militer demi jaga objektivitas & keadilan.

Tim kuasa hukum Pemohon mengklaim regulasi tersebut berpotensi meniadakan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.

Menurut Jimly, penggantian tiba-tiba hingga dilantiknya Adies Kadir menunjukkan ketidaksesuaian cara seleksi.

Perwakilan CALS, Yance Arizona, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menguji integritas Adies Kadir yang baru saja dilantik kemarin.

CALS menyatakan sanksi administratif tidak akan cukup untuk memulihkan kerusakan etik yang terjadi sejak proses seleksi.

Adies duduk di kursi hakim bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Suhartoyo menegaskan, hakim MK harus independen, mandiri, dan tidak lagi terafiliasi dengan pihak mana pun.

Mantan politikus Partai Golkar itu menegaskan turut berpeluang mengambil sikap mundur dari panel majelis hakim dalam perkara yang berkaitan dengan Golkar.

Adies Kadir, calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI dan Judha Agung, calon Wakil Menteri Keuangan, tiba di Istana untuk pelantikan.

MGBKI menilai independensi kolegium akan memperkuat mutu pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

MK menegaskan pemenuhan hak korban KS adalah kewajiban mutlak negara yang harus diprioritaskan pemerintah.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.

Sebelum Suhartoyo menangis, Arief diberikan kesempatan untuk membacakan putusan perkara 235/PUU-XXIII/2025 yang merupakan momen terakhir sebagai hakim MK.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

Kemenkes nilai putusan MK kian menegaskan peran strategis KKI dan Kolegium Kedokteran.