Indeks Mahkamah Konstitusi

Tri meminta MK menyatakan Pasal 11 UU Polri inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri.

Menurut Mahkamah, permintaan tersebut tidak sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia.

Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.

MK menilai frasa “persetujuan yang sah” di UU PDP justru menjamin kepastian hukum & tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa disabilitas tidak terbatas pada kondisi gangguan gerak yang kasat mata.

Karena proses revisi UU Pemilu oleh DPR & pemerintah masih berjalan, MK belum dapat mengadili substansi permohonan itu.

MK memandang hingga sidang pemeriksaan pendahuluan yang mengagendakan perbaikan permohonan, pemohon gagal memenuhi syarat formil.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan alasan permohonan secara memadai.

MK menyatakan gugatan uji materiil pasal denda PKWT di UU Ketenagakerjaan tidak dapat diterima karena pemohon kurang bukti legal standing.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Mahkamah menilai rumusan petitum pemohon, khususnya angka 2 dan angka 3, mengandung ambiguitas.

Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tipikor yang diuji Hasto telah diubah MK dalam putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut Pemohon, fungsi akreditasi yang seharusnya menjadi instrumen penjaminan mutu institusi kini bergeser menjadi alat pembatas hak individu.

“Penghitungan upah minimum bagi dosen non-PNS harus berdiri secara mandiri berdasarkan rezim ketenagakerjaan.”

Majelis juga meminta elaborasi atas lima indikator yang selama ini disebut menjadi acuan menentukan status kebencanaan.

Pemohon menilai aturan tersebut tidak tegas sehingga membuka peluang bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menjabat jabatan sipil tanpa harus mundur.

Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Pemohon menyoroti fakta bahwa saat ini masih banyak perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif yang menempati jabatan sipil.

Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar menilai perluasan subjek SKLN ke warga negara penting untuk mencegah legislative restriction atas UUD 1945.

Langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru berpotensi besar melahirkan kekosongan hukum di Indonesia.

Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.