Indeks Mahkamah Konstitusi

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengomentari atau menilai pemilihan Adies Kadir oleh DPR RI.

Mereka menggugat pasal yang mengatur larangan membuat atau menggunakan lambang negara Garuda Pancasila di luar ketentuan undang-undang.

Ini adalah sidang kedua dari perkara No. 281/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan DPR optimistis Adies Kadir mampu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai Hakim Konstitusi.

Habiburokhman memastikan persetujuan terhadap Adies Kadir didukung oleh seluruh delapan fraksi DPR RI.

Dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk pendanaan MBG.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Adies hanya salah bicara saat dinonaktifkan sebagai DPR. Dia tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun.

Komisi III sebut MK perlu sosok Hakim Konstitusi yang memiliki kapasitas dan rekam jejak mumpuni di bidang hukum.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI calon Hakim MK, berlatar belakang hukum dan politik. Total harta kekayaan tercatat Rp14,3 miliar berdasarkan LHKPN.

Pemohon menilai norma tersebut membuka ruang pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana secara objektif dan individual.

Ahli hukum tata negara Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menyebut gelagat ‘ngotot’ pemerintah dan Polri tontonan menyedihkan.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Anwar Usman mengungkapkan saat ini harus rutin mengonsumsi obat tiga hingga empat kali sehari.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

MK memerintahkan pembentuk UU untuk membentuk norma baru dalam UU yang mengatur jabatan dan instansi yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.

Penegasan itu disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan atas permintaan pengujian UU Pers.

Setiap sengketa pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

MK telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, tapi Pemohon tak hadir.