Indeks Mahkamah Konstitusi

MK menegaskan pemenuhan hak korban KS adalah kewajiban mutlak negara yang harus diprioritaskan pemerintah.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.

Sebelum Suhartoyo menangis, Arief diberikan kesempatan untuk membacakan putusan perkara 235/PUU-XXIII/2025 yang merupakan momen terakhir sebagai hakim MK.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

Kemenkes nilai putusan MK kian menegaskan peran strategis KKI dan Kolegium Kedokteran.

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengomentari atau menilai pemilihan Adies Kadir oleh DPR RI.

Mereka menggugat pasal yang mengatur larangan membuat atau menggunakan lambang negara Garuda Pancasila di luar ketentuan undang-undang.

Ini adalah sidang kedua dari perkara No. 281/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan DPR optimistis Adies Kadir mampu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai Hakim Konstitusi.

Habiburokhman memastikan persetujuan terhadap Adies Kadir didukung oleh seluruh delapan fraksi DPR RI.

Dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk pendanaan MBG.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Adies hanya salah bicara saat dinonaktifkan sebagai DPR. Dia tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun.

Komisi III sebut MK perlu sosok Hakim Konstitusi yang memiliki kapasitas dan rekam jejak mumpuni di bidang hukum.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI calon Hakim MK, berlatar belakang hukum dan politik. Total harta kekayaan tercatat Rp14,3 miliar berdasarkan LHKPN.

Pemohon menilai norma tersebut membuka ruang pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana secara objektif dan individual.

Ahli hukum tata negara Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menyebut gelagat ‘ngotot’ pemerintah dan Polri tontonan menyedihkan.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Anwar Usman mengungkapkan saat ini harus rutin mengonsumsi obat tiga hingga empat kali sehari.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.