Indeks Mahkamah Konstitusi

Gus Jazil masih optimistis Gibran akan didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan keterbukaan proses sidang di MK terkait sengketa Pilpres itu, Gibran meminta semua pihak menghormati putusan majelis hakim nantinya.

Selama RPH berlangsung, MK mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan ditunggu hingga 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Muhadjir Effendy menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo sering melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Sri Mulyani sebut penyusunan lini masa APBN 2024 dilakukan jauh sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November 2024.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, hadir pertama pukul 07.24 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Meski dibela kubu 02, tapi sejumlah ahli hukum mengkritik keras soal kehadiran Eddy Hiariej dalam persidangan sebagai ahli.

Bambang Widjojanto dan Fahri Bachmid Bertikai dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

Bambang Widjojanto walk out saat Eddy Hiariej, naik ke podium untuk memberikan keterangan ketika sidang PHPU Pilpres 2024, Kamis (4/4/2024).

Menko PMK Muhadjir Effendy akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilu 2024.

Marsudi Wahyu Kisworo membeberkan sumber masalah penyebab perbedaan perolehan suara antara di C.Hasil dengan Sirekap.

Bambang Widjojanto (BW) mempertanyakan status ahli yang dihadirkan KPU, Marsudi, saat sidang PHPU Pilpres 2024.

Kapolri memastikan akan hadir dalam sidang PHPU Pilpres 2024 jika diundang oleh MK.

Demokrat mewanti-wanti pemohon sengketa Pilpres 2024 agar tidak sembarangan melemparkan tuduhan.

Agenda sidang PHPU Pilpres 2024 dengan pemohon Ganjar-Mahfud akan digelar mulai 08.00 WIB.

Menurut Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, para saksi mengundurkan diri karena takut dipecat, takut jabatan diusut, dan takut diintimidasi.

MK menjadwalkan pemanggilan Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma, dan DKPP pada sidang Jumat (5/4/2024).

Sidang PHPU Pilpres 2024 dengan pemohon Anies-Imin akan digelar mulai 08.00 WIB.

Suparman Marzuki sebut ada sejumlah regulasi yang menyatakan MK layak menyidang asas dan prosedur sengketa pilpres.

Otto Hasibuan menyebut bahwa dalil yang diajukan oleh tim hukum AMIN dan Ganjar-Mahfud cacat formil.