Masuk tirto.id
tirto.id - Adies Kadir menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI, untuk menggantikan Arief Hidayat. Hal ini, telah disepakati oleh Komisi III DPR RI dalam rapat pembahasan pergantian hakim MK yang berasal dari usulan DPR RI, Senin (27/1/2026).
Penunjukan Adies menimbulkan tanya. Sebab sebelumnya, Komisi III DPR RI sudah menyetujui Ketua Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK pada Rabu (20/8/2025). Bahkan, penetapan Inosentius sebagai hakim MK sudah disahkan melalui rapat paripurna pada pekan ketiga Agustus 2025 lalu.
Adies adalah Wakil Ketua DPR RI. Dia sempat ramai menjadi perbincangan saat mengundang kontroversi lantaran bicara soal kewajaran hitungan tunjangan rumah DPR.
"Didapatkan Rp50 juta per bulan, kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan," kata Adies kala itu.
Adies kemudian sempat meralat pernyataan tersebut pada 19 Agustus lalu.
"Untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp 50 juta uang sewa rumah, itu kos, uang kos dengan harga Rp 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka," kata dia.
Buntut dari pernyataan itu, beserta sejumlah gejolak oleh pejabat lainnya, aksi massa besar-besaran terjadi pada akhir Agustus sampai awal September 2025 lalu.
Atas pernyataannya, Adies sempat dinonaktifkan oleh Golkar dari jabatannya di DPR. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adies dinilai tidak melanggar etik dan aktif kembali sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dia hanya diingatkan untuk berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di hadapan publik.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi keputusan DPR RI yang menyetujui Adies menjadi hakim MK. Sarmuji menyebut Adies sudah mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai kader Partai Golkar lantaran sudah dicalonkan sebagai hakim MK.
Profil Adies Kadir
Adies Kadir yang menjadi Wakil Ketua DPR RI melalui dapil Jawa Timur I ini, lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968.
Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Selat VII, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri I dan SMA Negeri III.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Adies melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma.
Ia kemudian beralih ke bidang hukum dengan menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Merdeka, dilanjutkan dengan S2 Ilmu Hukum di universitas yang sama. Adies meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada tahun 2017.
Sebelum aktif di dunia politik tanah air, Adies Kadir memiliki latar belakang karier sebagai Site Manager di PT Lamicitra Nusantara Tbk (1992–1996), lalu berlanjut sebagai Project Manager di PT Surya Inti Permata Tbk (1996–1999).
Ia juga dipercaya menjadi Direktur Utama PT Adi Jayatek (1999–2005) dan menjabat sebagai General Manager di PT Lamicitra Nusantara Tbk (2005–2007).
Setelah itu, ia beralih ke dunia hukum sebagai Managing Partner di SMP Law Office (2007–2009).
Di tingkat organisasi, Adies berkiprah di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), antara lain sebagai Wakil Ketua AAI periode 2012–2017 serta Anggota Dewan Kehormatan AAI pada 2016–2021.
Adies resmi terjun ke politik di tahun 2019 dengan menjadi anggota DPRD Kota Surabaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (2009–2014), kemudian melangkah ke DPR RI sebagai anggota legislatif (2014–2018).
Adies merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar). Dia menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar. Dia juga aktif di organisasi sayap dan ormas pendukung Golkar, di antaranya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR serta Ketua PD AMPG.
Kemudian, pada tahun 2019, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada tahun 2024 ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Baca juga:
Harta Kekayaan Adies Kadir Rp14,3 M
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) pada laman e-lhkpn.kpk.go.id, Adies tercatat memiliki total harta Rp14.391.000.000 atau Rp14,3 miliar.
Laporan harta kekayaan ini disampaikan oleh Adies secara khusus, pada awal menjabat di lembaga DPR RI unit kerja Golkar, tertanggal 31 Desember 2024. Dalam LHKPN tersebut, Adies tercatat tidak memiliki utang.
Kemudian, dari total hartanya, Adies tercatat memiliki lima aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp6.496.000.000 atau Rp6,4 miliar. Kebanyakan, lokasi aset tersebut berada di Surabaya dan merupakan hasil usahanya.
Dia juga tercatat memiliki empat kendaraan berupa mobil dengan total nilai Rp3.050.000.000 atau Rp3,05 miliar. Mobil paling mahal milik Adies adalah Defender Land Rover JIP 2021 seharga Rp1.550.000.000 atau Rp1,5 miliar.
Adies juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp1.645.000.000 atau Rp1,6 miliar serta kas dan setara kas Rp3.200.000.000 atau Rp3,2 miliar. Namun, Adies tercatat tidak memiliki harta berupa surat berharga.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
