Indeks Mahkamah Konstitusi

Dzulfikar memandang terbitnya Perpol tersebut sama sekali tidak melanggar undang-undang.

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Prabowo untuk diambil keputusan.

Perpol yang mengatur Polisi dapat duduki 17 jabatan sipil dinilai bermasalah karena putusan MK belum atur maksud dari frasa 'institusi di luar kepolisian'.

Pemohon menilai cara tersebut sebagai solusi dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR.

Keinginan para pemohon dinilai tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.

Dia berpandangan bahwa investor hanya membutuhkan kepastian terkait keberlanjutan proyek pembangunan IKN.

MK tetap dapat menerima pengujian produk hukum negara, meskipun KUHAP yang disahkan DPR RI belum ditandatangani Presiden.

Pemohon menilai Pasal 47 Ayat 2 UU TNI membuka ruang ambiguitas karena tidak jelas serta mempersempit kesempatan kerja sipil di pemerintahan.

Pemerintah akan segera mencari solusi untuk para investor yang terdampak putusan MK, sembari menata ulang landasan hukum bagi kepastian berusaha di IKN.

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Setyo Budiyanto yang kini menjabat Ketua KPK telah berstatus sebagai purnawirawan polisi atau pensiun.

Polisi mengimbau agar peserta aksi menjalankan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai penempatan anggota Polri di lembaga sipil memiliki payung hukum yang beragam.

Arsul Sani menegaskan ijazah yang ia peroleh dari Collegium Humanum - Warsaw Management University, Polandia adalah sah dan bukan hasil manipulasi.

Profil Arsul Sani sebagai hakim MK sarat dengan berbagai pengalaman dalam dunia hukum. Simak informasi selengkapnya dari riwayat pendidikan sampai karier.

Sebagai pelaksana dan penegak hukum, Polri wajib menaati keputusan hukum yang sudah bersifat final.

MK tidak memungkiri pengaturan HAT menjadi bagian menunjang daya tarik investor, tetapi harus tetap berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku.

Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus dijalankan seluruh pihak.

Yusril mengatakan butuh transisi untuk polisi aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil usai ada putusan Mahkamah Konstitusi.