Indeks Mahkamah Konstitusi

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

MK memerintahkan pembentuk UU untuk membentuk norma baru dalam UU yang mengatur jabatan dan instansi yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.

Penegasan itu disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan atas permintaan pengujian UU Pers.

Setiap sengketa pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

MK telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, tapi Pemohon tak hadir.

MK menyatakan tidak memahami maksud Pemohon yang mempertentangkan norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu dengan UU Kearsipan terkait autentikasi arsip.

Para pemohon menilai pasal perzinahan dalam KUHP baru tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar ranah privat warga negara.

Ketentuan ini dinilai mengancam aktivitas mahasiswa yang aktif berdiskusi, menyampaikan analisis, dan kritik kebijakan publik melalui media sosial.

Pemerintah menegaskan seluruh pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 47 UU TNI.

Eva menilai proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembunuhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel.

Kuasa hukum pemohon, Hadi Purnomo, mengatakan hingga kini belum terdapat kepastian hukum terkait pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemohon menilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pasal yang diuji mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, serta pengisiannya dilakukan di instansi pusat.

Pemohon uji materi KUHP dan KUHAP baru dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan.

Bahlil tekankan pemberian IUP tersebut telah dilengkapi dengan fondasi hukum yang lengkap, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri.

Guntur menilai bahwa pengujian terhadap Pasal 9 UU Peradilan Militer cukup kuat dari segi kedudukan hukum.

Ketua MK, Suhartoyo, mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran mantan Ketua MK tersebut karena Anwar Usman tengah menjalankan ibadah umrah.

MK menyatakan sepanjang 2025 institusinya menghadapi dinamika dan tantangan yang tinggi seiring meningkatnya intensitas penanganan perkara.

YLKI menilai aksi pemohon gugat soal kuota internet sebagai upaya konsumen memperjuangkan hak dan aksi publik mengoreksi kebijakan yang merugikan konsumen.