Indeks Mahkamah Konstitusi

Nasir menilai putusan MK itu tak mempertimbangkan posisi anggota polisi yang telah dididik oleh negara.

Pertimbangan MK menyebutkan tidak adanya frasa "setingkat menteri" dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU 2 Tahun 2002.

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Dalam pembacaan putusan, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas alias obscuur.

Dari sisi sistem hukum, regulasi yang ada belum menjamin kesetaraan gender di DPR secara operasional.

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Dasar pengujian menyoal impor komoditas pertanian yang mengancam kelangsungan produk dalam negeri dari petani.

Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan, produk hukum terkait perpanjangan usia guru hanya dapat dibuat oleh pihak eksekutif-legislatif.

MK menilai, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili KNPI DPD DKI Jakarta mengajukan permohonan pengujian UU ke MK.

MK menilai, persoalan konstitusionalitas norma pasal yang didalilkan para pemohon dalam 4 perkara itu menjadi bagian perubahan dalam UU BUMN baru.

AMPHURI membuka kemungkinan untuk mengajukan judicial review ke MK terkait legalisasi program umrah mandiri.

Tunjangan anggota DPR RI digugat ke MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Frasa konflik komunal dalam pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.

Banyak negara sudah mengakui penyakit kronis sebagai ragam disabilitas, termasuk Inggris Raya, Australia, dan Filipina.

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

MK menyatakan perlindungan hukum bagi jaksa tak dapat bersifat mutlak, sehingga menghalangi penegakan hukum.