Indeks Mahkamah Konstitusi

Hukum
Senin, 5 Jan

MA Bentuk Pansel Calon Hakim MK untuk Gantikan Anwar Usman

MA hanya membuka satu formasi hakim konstitusi bagi hakim agung atau hakim tinggi di lingkungan MA.
Hukum
Sabtu, 3 Jan

Gugatan KUHP Banjiri MK, Termasuk Soal Pasal Penghinaan Presiden

Beberapa pasal dalam KUHP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, dinilai bermasalah. Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK.
Hukum
Rabu, 31 Des 2025

MKMK: Anwar Usman Jadi Hakim MK Terbanyak Absen Sidang & RPH

Dari total 762 penyelenggaraan sidang pleno dan panel, Anwar Usman tercatat absen 113 kali.
Hukum
Selasa, 30 Des 2025

Cari Pengganti Anwar Usman, Ketua MA Singgung Risiko Jabatan

MA telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon pengganti Anwar Usman. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan kandidat-kandidat terbaik.
News Plus
Senin, 29 Des 2025

RUU Pemilu dan Ujian Kepatuhan DPR terhadap Putusan MK

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
News Plus
Jumat, 19 Des 2025

Duduk Perkara Tiga Mahasiswi Gugat UU LLAJ ke MK usai Kecelakaan

Para pemohon menilai kondisi jalan rusak yang berlarut-larut terjadi karena ketidakjelasan ketentuan dalam UU LLAJ.
Sosial Budaya
Kamis, 18 Des 2025

Respons PP Pemuda Muhammadiyah soal Perpol 10/2025

Dzulfikar memandang terbitnya Perpol tersebut sama sekali tidak melanggar undang-undang.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Yusril: Sikap soal Jabatan Polisi di K/L Kewenangan Presiden

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Prabowo untuk diambil keputusan.
Hukum
Sabtu, 13 Des 2025

PBHI Nilai Perpol 10/2025 Timbulkan Masalah Konstitusional

Perpol yang mengatur Polisi dapat duduki 17 jabatan sipil dinilai bermasalah karena putusan MK belum atur maksud dari frasa 'institusi di luar kepolisian'.
Politik
Jumat, 5 Des 2025

Pemohon Uji Materi UU Pemilu Minta Nonparpol Bisa Daftar Caleg

Pemohon menilai cara tersebut sebagai solusi dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR.
Politik
Kamis, 27 Nov 2025

MK Tolak Uji Materi terkait Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR

Keinginan para pemohon dinilai tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Hukum
Selasa, 25 Nov 2025

Basuki Klaim Investor Tak Keberatan Soal Pemangkasan HGU IKN

Dia berpandangan bahwa investor hanya membutuhkan kepastian terkait keberlanjutan proyek pembangunan IKN.
Politik
Selasa, 25 Nov 2025

Jimly: Jika Tolak KUHAP Baru Ajukan Judical Review ke MK

MK tetap dapat menerima pengujian produk hukum negara, meskipun KUHAP yang disahkan DPR RI belum ditandatangani Presiden.
Hukum
Jumat, 21 Nov 2025

Prajurit Dapat Isi Jabatan Sipil, 4 Advokat Uji UU TNI ke MK

Pemohon menilai Pasal 47 Ayat 2 UU TNI membuka ruang ambiguitas karena tidak jelas serta mempersempit kesempatan kerja sipil di pemerintahan.
Ekonomi
Kamis, 20 Nov 2025

MK Batalkan HGU IKN 190 Tahun, Prabowo Cari Solusi Buat Investor

Pemerintah akan segera mencari solusi untuk para investor yang terdampak putusan MK, sembari menata ulang landasan hukum bagi kepastian berusaha di IKN.
Politik
Rabu, 19 Nov 2025

UU MD3 Digugat di MK: Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.
Politik
Selasa, 18 Nov 2025

Menkum: Polisi yang Terlanjur Isi Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.
Hukum
Selasa, 18 Nov 2025

Sudah Pensiun dari Polisi, Ketua KPK Tak Terdampak Putusan MK

Setyo Budiyanto yang kini menjabat Ketua KPK telah berstatus sebagai purnawirawan polisi atau pensiun.
Sosial Budaya
Selasa, 18 Nov 2025

1.895 Personel Polisi Amankan Demo di Jakarta Hari Ini

Polisi mengimbau agar peserta aksi menjalankan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi.
Hukum
Senin, 17 Nov 2025

Kapolri Kaji Putusan MK soal Larangan Polisi di Jabatan Sipil

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai penempatan anggota Polri di lembaga sipil memiliki payung hukum yang beragam.