Indeks Mahkamah Konstitusi

Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.

MK menegaskan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah pembacaan putusan.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Para pemohon meminta MK membatalkan aturan terkait pajak atas hak pensiun dan pesangon pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Kehadiran Panglima TNI dalam sidang yang dijadwalkan pada Kamis (23/10/2025) itu akan bergantung pada penyesuaian dengan agenda resmi negara.

Rosul dan Maksum, dua pegawai swasta, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, sampai dana jaminan hari tua.

Suhartoyo pun mewajarkan pertanyaan yang timbul di antara masyarakat terkait kepentingan TNI di ruang sipil dalam revisi UU TNI.

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.

Gugatan ke MK, baginya, bak akumulasi kekecewaannya akan politik.

“Beragama dan berkeyakinan tidak pada dokumen administratif, tetapi ada pada keyakinan masing-masing orang.”

Sebagai pemohon, Lita menegaskan tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR.

Dasco memastikan seluruh anggota dan pimpinan DPR akan mengikuti apapun yang nantinya menjadi putusan MK.

MK menyatakan pekerja tidak lagi wajib mengikuti program Tapera.

Kebijakan perumahan harus didorong lebih berpihak pada kelompok rentan, pekerja informal, dan buruh harian.

MK menilai iuran Tapera yang bersifat memaksa tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya, yaitu sukarela.

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Tri mengatakan, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Hal ini disebut tercermin dalam survei Indikator Politik yang dirilis Januari 2025.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.