Indeks Mahkamah Konstitusi

"Permohonan provisi tidak berasalan menurut hukum, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo.

Peneliti PSHK menilai ada beberapa faktor yang membuat usulan pemakzulan Presiden Jokowi kali ini akan berat untuk dilakukan.

Anwar Usman mengklaim tidak bolos dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 2023

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani 202 perkara dengan rerata durasi perampungan per permohonan adalah 52 hari.

MKMK akan menghadapi tantangan berat pada awal masa kerjanya, yaitu menghadapi laporan sengketa Pemilu 2024.

Tiga nama yang dipilih jadi anggota MKMK permanen, yakni Yuliandri, I Dewa Gede Palaguna, dan hakim aktif MK Ridwan Mansyur.

Berdasarkan penelusuran fakta, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut semua hakim MK sepakat membatalkan pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Menurut Prabowo, MK harus independen, maka dia akan memperbaiki kualitas hidup hakim supaya tidak dapat intervensi.

Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansyur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Mahfud MD buka suara soal rencana revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Daniel mengatakan, persoalan terkait konstitusionalitas putusan 90 juga sebaiknya dijawab oleh pihak legislatif.

Putusan MKMK, menurut hakim Daniel Yusmic P Foekh, malah menyatakan bahwa putusan 90 berlaku secara final dan mengikat.

MK akan menggelar sidang putusan terkait perkara batas usia capres-cawapres yang diajukan Mahasiswa Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebut agenda revisi UU MK, terutama soal syarat usia minimal hakim merupakan permainan elite politik.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul membantah revisi UU MK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Dalam petitumnya, Denny Indrayana meminta putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu dibatalkan.

MK, kata Denny Indrayana akan menguji ulang secara formil terkait batas usia capres-cawapres.

Peneliti PSHK menilai sikap Anwar Usman yang melayangkan surat keberatan administratif, bukan merupakan cerminan seorang negarawan.