Indeks Mahkamah Konstitusi

Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.

MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Wakil Ketua MK sekaligus hakim, Saldi Isra, bertanya mengapa para pemohon tak langsung mendatangi DPR untuk mengubah syarat pendidikan tersebut.

Salah satu pemohon, Dian Prahara Batubara, menilai anggota DPR seharusnya menjadi cerminan masyarakat bahkan sejak era kampanye.

Koalisi Masyarakat Sipil segera mendaftarkan gugatan uji materiil UU TNI MK dalam waktu dekat ini.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kerugian terhadap produk perundangan tersebut.

Dalam putusannya, MK menilai pembahasan RUU TNI oleh DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berupaya membuka ruang partisipasi publik.

Mahkamah menilai bahwa proses pemilihan di Pilkada Gubernur Papua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan.

Enny menjelaskan bahwa sidang putusan UU TNI digelar secara virtual demi mencegah penumpukan dari pihak-pihak baik pemohon maupun termohon di Gedung MK.

MK tidak menemukan kejadian khusus yang dituduh bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilkada ulang Barito Utara.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.

Pasien autoimun banyak yang berhenti berobat karena kendala akses. Bagaimana solusinya?

Dalam permohonannya, Stepanus selaku pemohon menyatakan UU Minerba menciderai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai kepemimpinan Kapolri yang terlalu lama bisa menghalangi perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut dan regenarsi korps Bhayangkara.

Wamenkomdigi, Nezar Patria, memastikan dirinya akan mematuhi putusan MK yang melarang wamen untuk merangkap jabatan.

Erick berjanji akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat terkait dengan putusan MK.

MK kini memasukkan frasa "wakil menteri" ke dalam norma Pasal 23 UU 39/2008.

Polri memastikan mereka akan selalu menerima masukan publik, termasuk syarat rekrutmen polisi harus S1, tetapi harus diikuti dengan kajian sebelum disahkan.