Indeks Mahkamah Konstitusi

Frasa konflik komunal dalam pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.

Banyak negara sudah mengakui penyakit kronis sebagai ragam disabilitas, termasuk Inggris Raya, Australia, dan Filipina.

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

MK menyatakan perlindungan hukum bagi jaksa tak dapat bersifat mutlak, sehingga menghalangi penegakan hukum.

Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.

MK menegaskan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah pembacaan putusan.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Para pemohon meminta MK membatalkan aturan terkait pajak atas hak pensiun dan pesangon pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Kehadiran Panglima TNI dalam sidang yang dijadwalkan pada Kamis (23/10/2025) itu akan bergantung pada penyesuaian dengan agenda resmi negara.

Rosul dan Maksum, dua pegawai swasta, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, sampai dana jaminan hari tua.

Suhartoyo pun mewajarkan pertanyaan yang timbul di antara masyarakat terkait kepentingan TNI di ruang sipil dalam revisi UU TNI.

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.

Gugatan ke MK, baginya, bak akumulasi kekecewaannya akan politik.

“Beragama dan berkeyakinan tidak pada dokumen administratif, tetapi ada pada keyakinan masing-masing orang.”

Sebagai pemohon, Lita menegaskan tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR.

Dasco memastikan seluruh anggota dan pimpinan DPR akan mengikuti apapun yang nantinya menjadi putusan MK.