Indeks Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan alasan mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru Re A terkait batas usia capres dan cawapres.

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, terdapat 4 hakim yang menyatakan dissenting opinion.

Peluang Gibran Rakabuming maju Pilpres 2024 semakin terbuka setelah MK mengabulkan sebagian uji materi terkait usai capres-cawapres.

Hasyim Asy'ari akan berkirim surat ke Pemerintah dan DPR terkait tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.

Usai sidang putusan MK soal batas usia capres-cawapres, Presiden Jokowi menuturkan penentuan capres-cawapres adalah ranah partai politik.

Saldi Isra mengakui MK pernah berubah pendirian, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini. Apalagi, perubahan terjadi dalam hitungan hari.

BEM SI Kerakyatan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyesuaian usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan enam gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dari enam gugatan tersebut, tiga ditolak, dua tidak diterima, dan satu diterima sebagian.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menjelaskan salah satu pertimbangan mejelis hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengungkapkan alasan berbeda atas putusan mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Massa pendukung penyesuaian usia minimal capres-cawapres yang mengenakan baju foto diri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melakukan sujud syukur di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023) sore.

Empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pendapat berbeda (disenting opinion) atas putusan yang mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Massa yang mendukung gugatan penyesuaian usia minimal capres-cawapres mulai mendekati Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.28 WIB. Mereka mendekat ke Gedung MK dari arah utara atau dari arah Istana Kepresidenan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas pemohon Almas Tsaqibbirru Re A.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan PSI soal batasan usia capres dan cawapres sebagai tambahan waktu memilih pemimpin di lain waktu.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuka sidang lanjutan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun, sebagai langkah mundur. Hal itu merespons permohonan gugatan perkara batas usia capres dan cawapres yang diajukan PSI ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Elite Partai Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad masih menunggu perkembangan sidang uji materi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023).