Indeks Mahkamah Konstitusi

MK menyatakan pekerja tidak lagi wajib mengikuti program Tapera.

Kebijakan perumahan harus didorong lebih berpihak pada kelompok rentan, pekerja informal, dan buruh harian.

MK menilai iuran Tapera yang bersifat memaksa tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya, yaitu sukarela.

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Tri mengatakan, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Hal ini disebut tercermin dalam survei Indikator Politik yang dirilis Januari 2025.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.

MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Wakil Ketua MK sekaligus hakim, Saldi Isra, bertanya mengapa para pemohon tak langsung mendatangi DPR untuk mengubah syarat pendidikan tersebut.

Salah satu pemohon, Dian Prahara Batubara, menilai anggota DPR seharusnya menjadi cerminan masyarakat bahkan sejak era kampanye.

Koalisi Masyarakat Sipil segera mendaftarkan gugatan uji materiil UU TNI MK dalam waktu dekat ini.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kerugian terhadap produk perundangan tersebut.

Dalam putusannya, MK menilai pembahasan RUU TNI oleh DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berupaya membuka ruang partisipasi publik.

Mahkamah menilai bahwa proses pemilihan di Pilkada Gubernur Papua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan.

Enny menjelaskan bahwa sidang putusan UU TNI digelar secara virtual demi mencegah penumpukan dari pihak-pihak baik pemohon maupun termohon di Gedung MK.

MK tidak menemukan kejadian khusus yang dituduh bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilkada ulang Barito Utara.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.

Pasien autoimun banyak yang berhenti berobat karena kendala akses. Bagaimana solusinya?