Indeks Mahkamah Konstitusi

Berikut adalah penyebab Ketua MK, Anwar Usman, diduga berbohong.

Jimly menyebutkan hakim konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra mengaku tidak kuat menghadapi masalah internal yang ada di tubuh MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan mengikuti sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi pada Jumat (3/11/2023).

PBHI ingin MKMK memahami konteks konflik kepentingan seorang pejabat negara yang ditulis dalam buku milik Jimly Asshiddiqie.

Politikus PDIP dan PKS mewacanakan hak angket terkait putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Bisakah MK menjadi objek angket?

MKMK dinilai perlu memberikan prioritas lebih pada laporan dugaan etik konflik kepentingan yang dilakukan Anwar Usman.

Anwar Usman diduga berbohong mengenai alasannya absen ketika memutus tiga perkara syarat usia minimal capres-cawapres yang ditolak MK.

Suhartoyo memilih menunggu keputusan MKMK soal dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Langkah PDIP dan PKS mengajukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bagian dari gimik politik.

Jimly mengatakan, ketiga hakim konstitusi yang diperiksa menyampaikan banyak hal yang dinilai sebagai sebuah masalah.

Hak angket yang akan dilakukan sebagai bentuk penyelidikan atas putusan MK yang diumumkan pada 16 Oktober 2023 lalu.

Hakim Arief Hidayat selesai diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara tertutup.

Violla menyatakan, berdasar transkrip itu, para pelapor bisa memberikan bukti atau saksi tambahan.

Mantan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna akan dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung MKMK.

Pada sidang MKMK, pelapor dari CALS, Violla turut menyinggung Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri saat memeriksa gugatan Nomor 90.

Denny menegaskan putusan Nomor 90 sengaja digunakan oleh orang-orang yang memang berhubungan dengan Anwar Usman dan Jokowi.

Isi 18 laporan pelanggaran etik hakim MK disebut mirip satu sama lain, MKMK meminta tidak ada pengajuan laporan baru yang substansinya mirip.

Keputusan sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibacakan pada 7 November 2023.

MKMK menggelar rapat penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada Kamis (26/10/2023).