Indeks Mahkamah Konstitusi

Hakim MK tidak terikat lagi dengan lembaga pengusulnya. Ia sepenuhnya harus tunduk pada konstitusi.

Rapat paripurna DPR RI mengesahkan hasil fit and proper test Komisi III DPR yang menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat.

Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.

Habiburokhman tak menjawab terkait kepastian apakah Inosentius Samsul akan dilantik setelah disepakati sebagai Calon Hakim MK dari usulan DPR RI.

Ketua Komisi III DPR mengklaim menunjuk Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK melalui perekrutan aktif.

MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

MK meminta kejelasan status putusan kasus suap yang menjerat politisi PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Suhartoyo, terdapat dua perkara yang juga melayangkan gugatan uji materiel Pasal 21 UU Tipikor.

Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.

Polri diminta merekrut anggota dengan gelar paling rendah sarjana strata satu/S1.

Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

MK diminta kembali menegaskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan komisaris BUMN.

Permintaan Hosnika Purba itu saat sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak punya kekuatan hukum selama dimaknai sesuai permohonan.

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

Tapi, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, dari aspek regulasi hingga kapasitas penyelenggaraan pemilu.

MK menyatakan Bawaslu bisa memutus pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.

Arsul menyinggung putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan status jabatan wamen sama dengan status menteri dalam putusan gugatan UU Advokat.