Indeks Mahkamah Konstitusi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap menjadi wadah anak muda yang ingin menjadi kepala daerah.

Massa aksi yang menolak maupun mendukung soal penyesuaian syarat usia minimal capres-cawapres membubarkan diri.

MK menuturkan jika mengabulkan gugatan uji materi untuk menurunkan syarat batas usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun sebuah pelanggaran moral.

Partai Solidaritas Indoenesia (PSI) mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan perkara batas usia capres dan cawapres. Putusan itu dibacakan hakim konstitusi pada Senin (16/10/2023) hari ini.

Pengunjuk rasa yang mendukung MK agar mengabulkan gugatan soal penyesuaian usia minimal capres-cawapres mengaku merasa legawa dengan putusan MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menskors pelaksanaan sidang pembacaan putusan permohonan batas usia calon presiden dan wakil presiden, Senin (16/10/2023).

Sebagian massa aksi yang menolak penyesuaian usia capres-cawapres perlahan meninggalkan lokasi aksi usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal penyesuaian usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohana Murtika dan Ahmad Ridha Sabana dari Partai Garuda.

Partai Demokrat merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan ambang batas minimal usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengunjuk rasa yang mendukung MK agar mengabulkan gugatan usia minimal capres-cawapres merapatkan barisan. Sejumlah orator yang berdiri di atas mobil komando meminta massa agar mendekati pengujuk rasa yang menolak penyesuaian usia minimal capres-cawapres.

Sebagian massa aksi yang terdiri dari ibu-ibu menolak ketika diminta merapatkan barisan oleh koordinator aksi unjuk rasa yang mendukung penyesuaian usia capres-cawapres.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pihak kepolisian menambah dua kendaraan taktis untuk menjaga massa aksi yang menolak penyesuaian usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Massa aksi yang menolak penyesuaian syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin bertambah.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menjadi salah satu pihak yang memberikan pertimbangan atas putusan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pihak kepolisian mengerahkan dua kendaraan taktis atau rantis untuk menjaga massa yang menolak penyesuaian syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Jumlah aparat kepolisian yang menjaga pengunjuk rasa penolak penyesuaian usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin bertambah.