Indeks Mahkamah Konstitusi

Komposisi MKMK yang akan tangani pelanggaran etik hakim MK dipertanyakan karena Jimmy Asshiddiqie pernah menyatakan dukungan ke Prabowo.

MKMK dibentuk untuk menindaklanjuti tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK.

MK menolak gugatan larangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah maju atau menjabat dua kali, kembali mendaftar dalam pemilu.

MK tidak menerima sepenuhnya gugatan atas batas usia maksimal 70 tahun untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

MK menolak gugatan soal pelarangan bagi pelanggaran HAM berat, korupsi, penghianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat lainnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan UU Pemilu terkait batas usai capres-cawapres maksimal 70 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait batas usia maksimal capres-cawapres pada Senin, 23 Oktober 2023.

Ada inkonsistensi dalam putusan MK terkait legal standing, selain itu perkara usia cawapres bukanlah urusan konstitusi yang harus diputus MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan alasan mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru Re A terkait batas usia capres dan cawapres.

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, terdapat 4 hakim yang menyatakan dissenting opinion.

Peluang Gibran Rakabuming maju Pilpres 2024 semakin terbuka setelah MK mengabulkan sebagian uji materi terkait usai capres-cawapres.

Hasyim Asy'ari akan berkirim surat ke Pemerintah dan DPR terkait tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.

Usai sidang putusan MK soal batas usia capres-cawapres, Presiden Jokowi menuturkan penentuan capres-cawapres adalah ranah partai politik.

Saldi Isra mengakui MK pernah berubah pendirian, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini. Apalagi, perubahan terjadi dalam hitungan hari.

BEM SI Kerakyatan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyesuaian usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan enam gugatan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dari enam gugatan tersebut, tiga ditolak, dua tidak diterima, dan satu diterima sebagian.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menjelaskan salah satu pertimbangan mejelis hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Hakim anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengungkapkan alasan berbeda atas putusan mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.