Indeks Mahkamah Konstitusi

Pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak punya kekuatan hukum selama dimaknai sesuai permohonan.

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

Tapi, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, dari aspek regulasi hingga kapasitas penyelenggaraan pemilu.

MK menyatakan Bawaslu bisa memutus pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.

Arsul menyinggung putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan status jabatan wamen sama dengan status menteri dalam putusan gugatan UU Advokat.

Saldi menyatakan, dalam uraian alasan permohonan perkara dengan isi petitum tidak ditemukan kesesuaian atau bertentangan sehingga tidak jelas.

KPK mengatakan Pasal 21 UU Tipikor tentang Perintangan Penyidikan, yang digugat Hasto Kristiyanto, ke MK, penting untuk proses penegakan hukum.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Menurutnya keserentakan pemilu membuat penyusunan APBD lebih mudah dilakukan, untuk menentukan kesamaan tujuan.

Mahfud mengkritik pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK, meskipun bersifat final dan mengikat.

Zul meminta perubahan dalam kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam UU MK, yakni menjadi warga yang memiliki NPWP sejak 2004.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

MK menyatakan permohonan perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 sudah diputus di putusan MK nomor 84/PUU-XXIII/2025.

Havas tetap mengingatkan bahwa isi putusan MK tetap mengacu pada amar putusan bahwa permohonan pemohon tidak diterima karena meninggal dunia.

MK menyatakan kedudukan hukum pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, tidak lagi dipertimbangkan karena tidak ada pihak mengalami kerugian konstitusional.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Pemohon menilai semua masyarakat Indonesia berhak mengajukan judicial review atas produk hukum manapun, tanpa adanya batasan legalitas formal.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Nasdem menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 tersebut memicu adanya dead lock constitutional, atau overlap atau tumpang tindih.