Indeks Mahkamah Konstitusi

Pemenuhan kewajiban pemerintah ini dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Kemendagri akan membahas dampak putusan MK terhadap regulasi yang ada, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah.

MK menilai pemilih mengalami kejenuhan karena pemilih harus mencoblos dan menentukan banyak calon dalam pelaksanaan sistem pemilu 5 kotak saat ini.

MK sebelumnya telah menetapkan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat.

Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.

Pemerintah dan DPR diminta membuktikan bahwa proses pembuatan UU TNI sudah melibatkan meaningful participation.

Pernyataan pemerintah dan DPR bahwa penggugat tak punya kedudukan hukum terkait UU TNI dinilai LBH Jakarta sesat pikir.

Supratman menyebut para pemohon tidak berpotensi dirugikan dengan peluasan kewenangan militer di pos sipil.

Jeane menilai kewajiban sertifikasi produk halal untuk seluruh produk di Indonesia menjadi bentuk pemaksaan ajaran Islam kepada umat agama lain.

Eks Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah menilai rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam UU Tipikor menimbulkan problematika.

MK bakal menyidangkan lima perkara uji formal UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan tentang Tentara Nasional Indonesia ke tahap sidang pleno lanjutan.

MK memutuskan menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming terus menguat. Bagaimana hukum kita mengatur soal pemakzulan wakil presiden?

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan putusan MK terkait pendidikan dasar gratis bersifat final dan mengikat.

Kemendikdasmen tengah melakukan pengkajian internal terkait langkah yang akan diambil ke depan sekaligus menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sekolah swasta yang masih diperbolehkan memungut biaya, antara lain, sekolah yang selama ini tidak menerima bantuan anggaran dari pemerintah.

Amar tersebut tertuang dalam Putusan MK terbaru terkait uji materi UU Sisdiknas.

KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Barito Utara dan Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

Kedua paslon Pilkada Barito Utara didiskualifikasi karena mereka terbukti melakukan politik uang dengan menjanjikan uang jutaan rupiah hingga memberi umrah.

Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta kepada para pemohon menjelaskan secara konkret kerugian konstitusional dan peran para pemohon pada revisi UU TNI.