Masuk tirto.idIndeks Mahkamah Konstitusi
Nezar Patria Siap Patuhi Putusan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
Wamenkomdigi, Nezar Patria, memastikan dirinya akan mematuhi putusan MK yang melarang wamen untuk merangkap jabatan.
Respons Erick soal Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan
Erick berjanji akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat terkait dengan putusan MK.
MK Putuskan Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
MK kini memasukkan frasa "wakil menteri" ke dalam norma Pasal 23 UU 39/2008.
Polri soal Gugatan Rekrutmen Polisi Harus S1: Tunggu Putusan MK
Polri memastikan mereka akan selalu menerima masukan publik, termasuk syarat rekrutmen polisi harus S1, tetapi harus diikuti dengan kajian sebelum disahkan.
Meski Dipilih DPR, Loyalitas Hakim MK adalah pada Konstitusi
Hakim MK tidak terikat lagi dengan lembaga pengusulnya. Ia sepenuhnya harus tunduk pada konstitusi.
Inosentius Samsul Sah Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan hasil fit and proper test Komisi III DPR yang menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat.
Mutu Perguruan Tinggi Tanggung Jawab Pemerintah Meski Ada LAM
Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.
DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim MK di Paripurna Besok
Habiburokhman tak menjawab terkait kepastian apakah Inosentius Samsul akan dilantik setelah disepakati sebagai Calon Hakim MK dari usulan DPR RI.
Habiburokhman Tepis Inosentius Samsul Calon Hakim MK Titipan DPR
Ketua Komisi III DPR mengklaim menunjuk Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK melalui perekrutan aktif.
Digugat Hasto, MK Soroti Frasa Tak Langsung dalam UU Tipikor
MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.
MK Minta Kejelasan Status Kasus Hasto Usai Terima Amnesti
MK meminta kejelasan status putusan kasus suap yang menjerat politisi PDIP Hasto Kristiyanto.
MK Tawarkan Gugatan Hasto Digabung 2 Perkara UU Tipikor Lain
Menurut Suhartoyo, terdapat dua perkara yang juga melayangkan gugatan uji materiel Pasal 21 UU Tipikor.
Hakim MK: Tambah Syarat OOJ Bisa Persempit Pemberantasan Korupsi
Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.
UU Polri Digugat ke MK, Rekrutmen Polisi Diminta Minimal Sarjana
Polri diminta merekrut anggota dengan gelar paling rendah sarjana strata satu/S1.
Saksi Pemerintah Ungkap Tak Semua Perbuatan Menghambat Dipidana
Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.
Kubu Hasto Minta Hukuman Tersangka OOJ Tak Dibui 12 Tahun
Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.
MK Diminta Kembali Tegaskan Wamen Dilarang Jabat Komisaris BUMN
MK diminta kembali menegaskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan komisaris BUMN.
Uji Materi UU BUMN, Pemohon Minta APH Selain KPK Usut Korupsi
Permintaan Hosnika Purba itu saat sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.
2 Warga Gugat UU Disabilitas Imbas Sulit Akses Faskes & Transum
Pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak punya kekuatan hukum selama dimaknai sesuai permohonan.
Hasto Minta MK Ubah Vonis Perintangan Korupsi Maksimal 3 Tahun
Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.
