Indeks Mahkamah Konstitusi

KPU juga bersiap untuk menghadapi tujuh pengajuan permohonan gugatan PHPU Kada yang diajukan di beberapa daerah ke MK.

DPR mengusulkan adanya pembatasan gugatan pasangan calon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke MK.

MK telah menerima tujuh pengajuan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024.

Dalam sidang tersebut, MK akan mengungkap perkara-perkara yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan pada 8 Mei 2025 mendatang.

Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin, memandang UU TNI sudah bersifat final, sehingga tak perlu diperdebatan lagi.

MK mengabulkan beberapa poin gugatan terkait UU ITE yang patut untuk diapresiasi. Apa saja?

Para pemohon menguji Pasal 23 Huruf c UU Kementerian Negara karena menteri dinilai tidak bekerja profesional karena rangkap jabatan pengurus parpol.

Pertimbangan MK melakukan perubahan itu adalah agar penegakan hukum bisa dilakukan dengan jelas.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tak bisa dicopot hanya dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon menilai bahwa pembentukan revisi UU TNI tidak dilakukan secara terbuka dan minim partisipasi masyarakat.

Pembagian amplop berisi uang diduga dilakukan dua hari sebelum hari pencoblosan PSU Pilkada Banggai.

Ketua MK Suhartoyo selaku ketua majelis panel hakim tidak akan melanjutkan sidang judicial review UU TNI yang diajukan dosen Unhan.

Kuasa hukum Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga mengeklaim punya bukti dari BKN bahwa Mus Kogoya masih berstatus ASN aktif saat Pilkada Puncak Jaya.

Mahkamah Konstitusi juga tak ingin dinilai menghambat jalannya pemerintah daerah.

Agenda sidang pertama PHPU Kada, MK akan mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon.

Sebanyak 7 daerah kembali mengajukan gugatan hasil PSU Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Zico khawatir jika DPR diberi keleluasaan untuk rapat di luar kompleks parlemen, maka akan terjadi pengabaian terhadap hak konstitusi masyarakat.

Salah satu gugatan meminta MK memutuskan penghapusan Pasal 239 Ayat 2 Huruf d Undang-Undang MD3.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengritik temuan pemohon bahwa masih ada wamen rangkap jabatan padahal sudah dilarang dalam putusan MK.

Komisi II DPR meminta MK untuk tidak berlarut-larut dalam menangani sidang perselisihan hasil Pilkada.