MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Pengawasan ASN

MK menegaskan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah pembacaan putusan.

Muhammad Naufal

Terbit 16 Oct 2025 15:49 WIB

Suasana sidang uji materi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

tirto.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah membentuk lembaga independen pengawasan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini tertuang dalam salinan putusan perkara nomor 121/PUU-XXII/2025 yang menguji UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah berujar, MK menilai pembentukan lembaga independen pengawasan ASN dilakukan untuk menjaga kemandirian serta melindungi karier ASN.

"Mahkamah menilai penting untuk membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanan sistem merit, termasuk pelaksanaan asas nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN," sebut Guntur saat pembacaan putusan perkara nomor 121 yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Ia menyatakan, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengamanatkan pembentukan lembaga independen non-struktural untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, yakni Komisi ASN (KASN). Akan tetapi, KASN dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Guntur mengatakan, lembaga independen merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur maupun membentuknya. Ia mengingatkan, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan efektivitas dan akuntabilitas.

"Keberadaan lembaga independen dimaksud penting untuk segera dibentuk sebagai lembaga pengawasan ekstemal yang menjamin agar sistem merit diterapkan secara konsisten, bebas dari intervensi politik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola atau manajemen ASN," urai Guntur.

Ketua MK, Suhartoyo, pun menyatakan MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 121. MK meminta pembentukan lembaga independen pengawasan ASN dilakukan setidaknya dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan.

"Lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waku paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan," sebut Suhartoyo.