Indeks Putusan Mk

Putusan MK dinilai tidak menghapus indikator selain jumlah korban dalam menentukan status bencana nasional sehingga penetapan mungkin lebih sulit.

MK menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meutya menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah dan DPR dinilai masih memiliki ruang untuk memperbaiki desain anggaran MBG di APBN 2027.

Mahkamah menilai putusan dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sekaligus menghindari pertentangan konstitusi.

Menkomdigi Meutya Hafid kaji putusan MK soal sisa kuota internet tetap aktif. Pemerintah siap atur regulasi demi lindungi hak konsumen provider.

MK memutuskan sisa kuota internet tak boleh hangus. Operator wajib memberi opsi rollover, kompensasi, atau refund serta memperjelas informasi layanan.

Putusan MK ubah aturan main konsesi tambang ormas keagamaan. Di saat Bahlil sebut izin aman, pakar hukum desak evaluasi total.

Putusan MK 128/2026 paksa parpol seriusi keterwakilan gender. Caleg perempuan kini bukan lagi sekadar pemenuh syarat administrasi.

OJK terbitkan aturan baru KEP-54/D.05/2026 yang mengizinkan manfaat pensiun dari pesangon dibayar sekaligus tanpa batasan nilai.

MK menolak gugatan mahasiswa terkait UU Pilkada dan menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap wajib dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah menilai tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian mengenai siapa saja pihak yang berhak bersengketa.

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.

Bagi Dasco, masih banyak perempuan yang berintegritas dan mampu terjun ke dunia politik. Simak selengkapnya.

Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.

Sahroni menilai keberadaan BPK sebagai auditor negara sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.