Masuk tirto.idIndeks Putusan Mk
Maruli Respons Putusan MK soal Peradilan Militer: Saya Pelajari
Buntut putusan MK terkait revisi UU Peradilan Militer, Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak sebut hukuman bagi prajurit justru jauh lebih tegas.
MK Menyatakan UU Peradilan Militer Harus Diubah
MK menilai, UU Peradilan Militer harus direvisi berkaitan dengan definisi atau pengertian tindak pidana militer dan umum secara tegas dan jelas.
Pemohon PHPU Buka Opsi Gerakan Massa Desak Gibran Mundur
Jalur parlemen dinilai lambat karena DPR reses, pemohon PHPU konsolidasi gerakan massa untuk desak pengunduran diri Wapres Gibran.
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Konstitusi
Merespons isu pemakzulan Wapres Gibran usai putusan sidang ijazah di MK, Jokowi persilakan semua pihak ikuti mekanisme hukum dan konstitusi.
Wamensesneg: Ijazah Gibran Belum Ditemukan, Bukan Tidak Ada
Bambang menilai putusan MK soal pendidikan Gibran ini belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
MK Memang Tak Diskualifikasi Gibran, tapi Buka Ruang Pemakzulan
Upaya pemakzulan Gibran dinilai realistis dan rasional dari sisi politik hukum, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas politik pemerintahan Prabowo.
Dulu Buka Jalan Wapres, Kini Almas Minta DPR Makzulkan Gibran
Almas Tsaqibbirru menyurati DPR RI untuk mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, buntut putusan MK terkait polemik ijazah SMA.
Legislator PDIP Singgung Pansus Hak Angket soal Ijazah Gibran
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai putusan MK membuktikan sejak awal Gibran Rakabuming Raka tak penuhi syarat jadi cawapres.
Tanggapi Putusan MK, Gibran: Nggak Lulus SMA Mana Bisa Kuliah
Wapres Gibran merespons MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA miliknya. Dia memastikan akan tetap fokus kerja dan hormat proses hukum.
Pertimbangan Lengkap MK Tak Terima Gugatan Ijazah Gibran
MK tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai tanda telah menamatkan pendidikan di luar negeri.
Ketika Korban Jiwa Jadi Penentu Status Bencana Nasional
Putusan MK dinilai tidak menghapus indikator selain jumlah korban dalam menentukan status bencana nasional sehingga penetapan mungkin lebih sulit.
MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah & Lembaga Negara di KUHP
MK menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Komdigi Larang Operator Hilangkan Sisa Kuota Internet Pelanggan
Meutya menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan.
Mengapa Pisah Anggaran MBG dari Pendidikan Harus Menunggu 2028?
Pemerintah dan DPR dinilai masih memiliki ruang untuk memperbaiki desain anggaran MBG di APBN 2027.
MK Putuskan MBG Tak Boleh Pakai Anggaran Pendidikan per 2028
Mahkamah menilai putusan dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sekaligus menghindari pertentangan konstitusi.
Usai Putusan MK, Komdigi Kaji Regulasi Sisa Kuota Internet Aktif
Menkomdigi Meutya Hafid kaji putusan MK soal sisa kuota internet tetap aktif. Pemerintah siap atur regulasi demi lindungi hak konsumen provider.
Putusan MK: Sisa Kuota Tak Boleh Hangus dan Dijamin Bisa Dipakai
MK memutuskan sisa kuota internet tak boleh hangus. Operator wajib memberi opsi rollover, kompensasi, atau refund serta memperjelas informasi layanan.
Sengkarut Izin Tambang Ormas di Pusaran Putusan Baru MK
Putusan MK ubah aturan main konsesi tambang ormas keagamaan. Di saat Bahlil sebut izin aman, pakar hukum desak evaluasi total.
Kontestasi Perempuan di Arena Pemilu Bukan Sekadar Formalitas
Putusan MK 128/2026 paksa parpol seriusi keterwakilan gender. Caleg perempuan kini bukan lagi sekadar pemenuh syarat administrasi.
Ikuti Putusan MK, OJK Izinkan Dana Pesangon Cair Sekaligus
OJK terbitkan aturan baru KEP-54/D.05/2026 yang mengizinkan manfaat pensiun dari pesangon dibayar sekaligus tanpa batasan nilai.
