Indeks Putusan Mk

Ragam Sikap atas Putusan MK Mulai dari Istana, Paslon dan Sipil
Politik
Selasa, 23 Apr

Ragam Sikap atas Putusan MK Mulai dari Istana, Paslon dan Sipil

Usai putusan MK hari ini, KPU akan melakukan penetapan presiden dan wapres terpilih pada Rabu (24/4/2024) mendatang.
3 Hakim MK Dissenting Opinion dalam Putusan PHPU, Ini Uraiannya
Flash news
Senin, 22 Apr

3 Hakim MK Dissenting Opiniondalam Putusan PHPU, Ini Uraiannya

Ketiga hakim MK yang punya pendapat berbeda soal putusan PHPU Pilpres 2024 sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah.
Usai Putusan MK, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden-Wapres RI
Politik
Senin, 22 Apr

Usai Putusan MK, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden-Wapres RI

Ahmad Muzani juga menekankan bahwa hasil keputusan MK adalah final dan tidak dapat digugat kembali.
Gugatan Hasil Pilpres 2024 dari Ganjar-Mahfud Juga Ditolak MK
Politik
Senin, 22 Apr

Gugatan Hasil Pilpres 2024 dari Ganjar-Mahfud Juga Ditolak MK

MK memilih tidak membacakan detail pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar-Mahfud karena dianggap berkaitan dengan Anies-Imin.
MK Siap Bacakan Putusan PHPU Pilpres 2024 Senin Pekan Depan
Politik
Jumat, 19 Apr

MK Siap Bacakan Putusan PHPU Pilpres 2024 Senin Pekan Depan

Pembacaan putusan tetap akan dilakukan satu per satu, sesuai dengan nomor perkara sehingga akan ada 2 putusan yang dibacakan.
Gerindra: Pembahasan Komposisi Kabinet Intens Jelang Putusan MK
Flash news
Kamis, 18 Apr

Gerindra: Pembahasan Komposisi Kabinet Intens Jelang Putusan MK

Menurut Sekjen Gerindra, menteri-menteri yang ditunjuk nantinya akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri.
17,3 Juta Suara Hangus, Ambang Batas Parlemen Perlu Dikaji Ulang
Politik
Senin, 25 Mar

17,3 Juta Suara Hangus, Ambang Batas Parlemen Perlu Dikaji Ulang

Setidaknya ada sekitar 17,3 juta suara di Pemilu 2024 milik partai yang tidak lolos ke DPR bakal hangus.
Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet
Hukum
Sabtu, 23 Mar

Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.
Saat MK Setengah Hati Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Diubah
Kamis, 7 Mar

Saat MK Setengah Hati Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Diubah

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Larangan Jaksa Agung dari Parpol Sebaiknya Juga ke Pejabat Lain
Polhukam
Rabu, 6 Mar

Larangan Jaksa Agung dari Parpol Sebaiknya Juga ke Pejabat Lain

Masyarakat sipil mendorong pejabat setingkat menteri diisi pejabat karier yang mempunyai proses karier panjang.
PKB Masih Kaji Besaran Ambang Batas Parlemen yang Ideal
Polhukam
Minggu, 3 Mar

PKB Masih Kaji Besaran Ambang Batas Parlemen yang Ideal

Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu.
Titi Sebut Dua Substansi Penting Putusan MK tentang UU Pilkada
Polhukam
Sabtu, 2 Mar

Titi Sebut Dua Substansi Penting Putusan MK tentang UU Pilkada

Titi Anggraini menyebut dua subtansi penting dalam putusan MK terkait uji materi UU Pilkada yang diajukan dua mahasiswa UI.
DPR Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen
Polhukam
Jumat, 1 Mar

DPR Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen

Mardani mengeklaim DPR akan segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas putusan MK terkait abang batas parlemen sebelum pemilu 2029.
Hakim Konstitusi: Putusan MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen 4%
Polhukam
Jumat, 1 Mar

Hakim Konstitusi: Putusan MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen 4%

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% tak akan meniadakan threshold tersebut.
7 Kejanggalan Putusan MK Versi Bivitri di Film Dirty Vote
Aktual dan Tren
Selasa, 13 Feb

7 Kejanggalan Putusan MK Versi Bivitri di Film Dirty Vote

Bivitri Susanti menyebut ada 7 kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres di film Dirty Vote.
Gibran Absen di Sidang Kedua, Almas Singgung Soal Tak Dihargai
Polhukam
Senin, 12 Feb

Gibran Absen di Sidang Kedua, Almas Singgung Soal Tak Dihargai

Almas sebut Gibran tak memberikan apresiasi atau berterima kasih kepada dirinya yang telah membuka peluang dia maju pilpres.
Anies-Prabowo Saling Balas soal Etik & Utang Budi Pilgub DKI
Polhukam
Minggu, 17 Des 2023

Anies-Prabowo Saling Balas soal Etik & Utang Budi Pilgub DKI

Timnas AMIN menyebut Prabowo belum move on pasca debat capres di KPU beberapa waktu lalu.
Skandal Putusan MK & Kartelisasi Politik yang Lemahkan Demokrasi
Polhukam
Minggu, 3 Des 2023

Skandal Putusan MK & Kartelisasi Politik yang Lemahkan Demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara, Herlambang P Wiratraman, menilai keputusan MK tersebut jelas menodai demokrasi di Tanah Air.
Survei: 43,4% Responden Nilai Positif Pejabat Negara Muda
Periksa data
Jumat, 1 Des 2023

Survei: 43,4% Responden Nilai Positif Pejabat Negara Muda

Jumlah responden yang menyatakan mungkin mendukung individu berusia di bawah 40 tahun di posisi setingkat presiden mencapai 58,20 persen.
TKN Nilai Anwar Usman Jadi Kambing Hitam Pelanggaran Kode Etik
Polhukam
Kamis, 30 Nov 2023

TKN Nilai Anwar Usman Jadi Kambing Hitam Pelanggaran Kode Etik

TKN Prabowo-Gibran menilai tak tepat Anwar Usman diputuskan bersalah melakukan pelanggaran kode etik saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres.