Indeks Putusan Mk

OJK terbitkan aturan baru KEP-54/D.05/2026 yang mengizinkan manfaat pensiun dari pesangon dibayar sekaligus tanpa batasan nilai.

MK menolak gugatan mahasiswa terkait UU Pilkada dan menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap wajib dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah menilai tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian mengenai siapa saja pihak yang berhak bersengketa.

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.

Bagi Dasco, masih banyak perempuan yang berintegritas dan mampu terjun ke dunia politik. Simak selengkapnya.

Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.

Sahroni menilai keberadaan BPK sebagai auditor negara sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

Melalui putusan tersebut, MK pun tidak ingin Kolegium hanya jadi bawahan atau sekadar alat pelengkap Konsil/Pemerintah.

Ahli hukum tata negara Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menyebut gelagat ‘ngotot’ pemerintah dan Polri tontonan menyedihkan.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

Prasetyo mengaku pemerintah akan mempelajari isi putusan MK soal pengisian jabatan ASN oleh polisi yang harus diisi lewat undang-undang dan bukan PP.

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.

Listyo juga berujar Perpol Nomor 10 Tahun 2025 akan diperkuat dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Mahfud menilai Perpol 10/2025 tidak memiliki landasan hukum usai putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.