Indeks Putusan Mk

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

Prasetyo mengaku pemerintah akan mempelajari isi putusan MK soal pengisian jabatan ASN oleh polisi yang harus diisi lewat undang-undang dan bukan PP.

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.

Listyo juga berujar Perpol Nomor 10 Tahun 2025 akan diperkuat dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Mahfud menilai Perpol 10/2025 tidak memiliki landasan hukum usai putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Nusron pun mengaku belum ada instruksi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN setelah putusan MK keluar.

Amran Saleh terbantu dengan adanya anggota Polri di kementeriannya, apalagi terkait dengan aspek pengawasan.

DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengevaluasi seluruh regulasi terkait IKN.

Kapolri telah membentuk tim Pokja untuk mengkaji cepat terhadap implikasi putusan MK melarang anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

“Polri itu pelaksana UU, bukan juru tafsir UU. Putusan MK justru mengembalikan Polri ke marwah Polri yang sebenarnya.”

MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Berikut sejumlah nama polisi aktif yang diketahui menduduki jabatan sipil.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

MK tidak memungkiri pengaturan HAT menjadi bagian menunjang daya tarik investor, tetapi harus tetap berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mempelajari putusan MK terkait kewajiban polisi untuk mundur atau pensiun bila ditugaskan di jabatan sipil.

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Pemerintah menunggu salinan putusan MK soal pembentukan lembaga pengawas ASN independen dan mempelajari sebelum melaksanakan perintah MK.

MK menegaskan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah pembacaan putusan.