Indeks Putusan Mk

Kapolri telah membentuk tim Pokja untuk mengkaji cepat terhadap implikasi putusan MK melarang anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

“Polri itu pelaksana UU, bukan juru tafsir UU. Putusan MK justru mengembalikan Polri ke marwah Polri yang sebenarnya.”

MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun. Berikut sejumlah nama polisi aktif yang diketahui menduduki jabatan sipil.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

MK tidak memungkiri pengaturan HAT menjadi bagian menunjang daya tarik investor, tetapi harus tetap berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mempelajari putusan MK terkait kewajiban polisi untuk mundur atau pensiun bila ditugaskan di jabatan sipil.

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Pemerintah menunggu salinan putusan MK soal pembentukan lembaga pengawas ASN independen dan mempelajari sebelum melaksanakan perintah MK.

MK menegaskan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut harus dilakukan paling lambat dua tahun setelah pembacaan putusan.

Dasco memastikan DPR memantau sejumlah putusan MK yang sudah rampung diputuskan, termasuk Tapera.

Dalam putusannya, MK menilai pembahasan RUU TNI oleh DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berupaya membuka ruang partisipasi publik.

Bagja mengaku, KPU kerap tidak menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu dan kini harus ditindaklanjuti dalam penanganan UU Pilkada.

Arsul menyinggung putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan status jabatan wamen sama dengan status menteri dalam putusan gugatan UU Advokat.

Saldi menyatakan, dalam uraian alasan permohonan perkara dengan isi petitum tidak ditemukan kesesuaian atau bertentangan sehingga tidak jelas.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Mahfud mengkritik pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK, meskipun bersifat final dan mengikat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Istana maupun MPR menilai, putusan MK yang melarang wamen jadi komisaris hanya pertimbangan putusan dan bukan amar putusan sehingga tak melanggar aturan.