Indeks Putusan Mk

Operasi pertama telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Namun, Andi memerlukan operasi lanjutan.

Aksi demonstrasi kawal putusan MK di beberapa daerah masih diwarnai tindakan represif aparat kepolisian.

Aksi ini meninggalkan luka mendalam di masyarakat, terutama bagi korban dari tindakan represif aparat.

Achmad Baidowi mengaku tidak melakukan pelanggaran etik saat memimpin rapat Baleg terkait revisi UU Pilkada.

Revisi UU Pilkada berpotensi meloloskan Kaesang, anak Jokowi. Padahal di sejumlah daerah politik dinasti berpotensi meningkatkan kemiskinan.  

Pedangdut senior Machica Mochtar menjemput anaknya, M. Iqbal Ramadhan, yang ditahan di Polda Metro Jaya dengan kondisi luka-luka karena ikut demo di DPR.

Kepolisian berjanji memproses laporan dari warga yang merasa menjadi korban kekerasan polisi saat unjuk rasa tolak UU Pilkada.

Menurut Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, partainya telah mengambil keputusan soal pencalonan pilkada sebelum putusan MK keluar. 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, akan menjadi penjamin para pedemo tolak revisi UU Pilkada yang ditangkap kepolisian selama tidak melakukan pidana berat.

Doli berjanji draf PKPU yang disusun bersama KPU RI akan menyesuaikan putusan terakhir soal pilkada, yakni putusan MK.

Menurut Kepala Advokat LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfatan, 39 orang tersebut masih ditahan dan belum ada kepastian soal nasib mereka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, mengatakan ke-301 pedemo yang ditangkap ada perempuan dan anak-anak.

Ombudsman RI menilai, polisi telah melanggar aturan internal kepolisian hingga undang-undang dalam menangani demo penolakan revisi UU Pilkada.

Menkumham Supratman belum mendengar kabar maupun adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu.

Para jurnalis tersebut mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dari aparat kepolisian yang sedang berjaga dalam aksi.

Demonstrasi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung hingga hari ini, 23 Agustus 2024. Simak jadwal dan lokasinya.

Komunitas Indonesia di Belanda mendukung keputusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan demi menciptakan demokrasi yang sehat.

Sugeng Teguh Santoso mengatakan, setidaknya ratusan orang pedemo di tangkap aparat kepolisian.

Situasi hari ini DPR sudah kehilangan muruahnya. Karena pada akhirnya yang mereka junjung adalah kekuasaan, bukan rakyat.

Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, ribuan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, Polri, pemda, dan instansi terkait lainnya.