Indeks Putusan Mk

Dasco memastikan DPR memantau sejumlah putusan MK yang sudah rampung diputuskan, termasuk Tapera.

Dalam putusannya, MK menilai pembahasan RUU TNI oleh DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berupaya membuka ruang partisipasi publik.

Bagja mengaku, KPU kerap tidak menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu dan kini harus ditindaklanjuti dalam penanganan UU Pilkada.

Arsul menyinggung putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan status jabatan wamen sama dengan status menteri dalam putusan gugatan UU Advokat.

Saldi menyatakan, dalam uraian alasan permohonan perkara dengan isi petitum tidak ditemukan kesesuaian atau bertentangan sehingga tidak jelas.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Mahfud mengkritik pemerintah yang tampak mengabaikan putusan MK, meskipun bersifat final dan mengikat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Istana maupun MPR menilai, putusan MK yang melarang wamen jadi komisaris hanya pertimbangan putusan dan bukan amar putusan sehingga tak melanggar aturan.

MK menyatakan permohonan perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 sudah diputus di putusan MK nomor 84/PUU-XXIII/2025.

Havas tetap mengingatkan bahwa isi putusan MK tetap mengacu pada amar putusan bahwa permohonan pemohon tidak diterima karena meninggal dunia.

Menurut pemohon, secara empiris, redenominasi yang dilakukan oleh negara lain menunjukkan hasil positif.

MK menyatakan seorang wakil menteri (wamen) dilarang merangkap jabatan menjadi komisaris atau dewan pengawas BUMN.

MK menyatakan kedudukan hukum pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, tidak lagi dipertimbangkan karena tidak ada pihak mengalami kerugian konstitusional.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Bagja menilai, anggaran Pemilu bisa berubah menjadi lebih besar setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.