Indeks Putusan Mk

MK menyatakan permohonan perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 sudah diputus di putusan MK nomor 84/PUU-XXIII/2025.

Havas tetap mengingatkan bahwa isi putusan MK tetap mengacu pada amar putusan bahwa permohonan pemohon tidak diterima karena meninggal dunia.

Menurut pemohon, secara empiris, redenominasi yang dilakukan oleh negara lain menunjukkan hasil positif.

MK menyatakan seorang wakil menteri (wamen) dilarang merangkap jabatan menjadi komisaris atau dewan pengawas BUMN.

MK menyatakan kedudukan hukum pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, tidak lagi dipertimbangkan karena tidak ada pihak mengalami kerugian konstitusional.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Bagja menilai, anggaran Pemilu bisa berubah menjadi lebih besar setelah Mahkamah Konstitusi memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.

Nasdem menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 tersebut memicu adanya dead lock constitutional, atau overlap atau tumpang tindih.

Hasbiallah mengaku belum tahu jadwal pemanggilan pihak MK, tetapi mengeklaim DPR bisa memanggil Sekjen maupun hakim MK terkait putusan tersebut.

Bagi Anggota Komisi II DPR, Wahyudin Noor Aly, pemisahan pemilu bertentangan dengan prinsip pemilihan lima tahunan.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah diyakini akan membawa dampak baru. Simak selengkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Pemisahan pemilu ini diharapkan akan memudahkan pemilih dan mendorong lahirnya perilaku pemilihan rasional.