Indeks Putusan Mk

Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka dalam putusan pemisahan pemilu.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.

Nasdem menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/ 2024 tersebut memicu adanya dead lock constitutional, atau overlap atau tumpang tindih.

Hasbiallah mengaku belum tahu jadwal pemanggilan pihak MK, tetapi mengeklaim DPR bisa memanggil Sekjen maupun hakim MK terkait putusan tersebut.

Bagi Anggota Komisi II DPR, Wahyudin Noor Aly, pemisahan pemilu bertentangan dengan prinsip pemilihan lima tahunan.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah diyakini akan membawa dampak baru. Simak selengkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Pemisahan pemilu ini diharapkan akan memudahkan pemilih dan mendorong lahirnya perilaku pemilihan rasional.

Pemenuhan kewajiban pemerintah ini dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Putusan MK berpeluang besar dapat memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. namun juga diikuti sederet tantangan. Apa saja?

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, baru membicarakan masalah putusan MK soal sekolah gratis dengan Kemenkeu dan sejumlah kementerian terkait.

Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdikna dan mengeluarkan amar putusan SD-SMP gratis di sekolah negeri atau swasta.

Kemendikdasmen tengah melakukan pengkajian internal terkait langkah yang akan diambil ke depan sekaligus menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih memaknai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, baik bagi sekolah negeri maupun swasta.

Sekolah swasta yang masih diperbolehkan memungut biaya, antara lain, sekolah yang selama ini tidak menerima bantuan anggaran dari pemerintah.