Indeks Putusan Mk

Pemenuhan kewajiban pemerintah ini dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Putusan MK berpeluang besar dapat memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. namun juga diikuti sederet tantangan. Apa saja?

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, baru membicarakan masalah putusan MK soal sekolah gratis dengan Kemenkeu dan sejumlah kementerian terkait.

Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdikna dan mengeluarkan amar putusan SD-SMP gratis di sekolah negeri atau swasta.

Kemendikdasmen tengah melakukan pengkajian internal terkait langkah yang akan diambil ke depan sekaligus menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih memaknai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, baik bagi sekolah negeri maupun swasta.

Sekolah swasta yang masih diperbolehkan memungut biaya, antara lain, sekolah yang selama ini tidak menerima bantuan anggaran dari pemerintah.

MK melanjutkan penanganan perkara Barito Utara & Talaud serta menolak pengajuan sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, & Banggai.

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

OJK sebagai regulator selain menyambut baik tengah menyiapkan langkah taktis untuk dapat memperbaiki industri asuransi.

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.

Penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, dinilai mempersulit pelaksanaan pemilu ke depan.

MK mengatakan konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Perindo menyambut baik keputusan MK yang menghapus ketentuan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, final dan mengikat.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

TNI sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, perlu kooperatif dan proaktif dalam mengimplementasikan putusan MK.

TNI memastikan akan menghormati putusan MK yang membolehkan penanganan perkara korupsi di tubuh militer dan mempelajari implikasi putusan MK tersebut.

Status hukum putusan MK yang hanya bersifat memerintahkan menjadi kekhawatiran sulitnya menjerat aparat TNI-Polri cawe-cawe di pilkada.