Indeks Putusan Mk

Massa aksi unjuk rasa mulai melemparkan batu dan botol ke arah dalam Gedung DPRD Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Pantauan reporter Tirto di lokasi, tampak sejumlah massa terlihat berdiri di pagar Gedung DPR.

Polisi menembaki massa dengan gas air mata, diikuti dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Massa pun berlarian.

Hentakan kaki dari ribuan mahasiswa UI dan mahasiswa kampus lain menambah semangat pedemo yang sudah sejak pagi berada di depan Gedung DPR.

Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan 6 kesalahan kepemimpinan Jokowi, salah satunya merusak integritas pemilu.

Gibran enggan berkomentar dan hanya tersenyum pada wartawan saat ditanya soal RUU Pilkada.

Bintang Emon, Arie Kriting, Reza Rahadian, hingga eks Mendag, Tom Lembong memastikan tak mewakili pihak mana pun saat ikut unjuk rasa di Gedung DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, enggan bertemu dengan massa penolak revisi UU Pilkada karena tidak mau mencari populer.

Kelompok massa yang mayoritas mahasiswa tersebut, menolak DPR menganulir putusan MK terkait Pilkada.

Massa aksi membuat replika guillotine dengan tempelan foto Jokowi sebagai ekspresi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta.

Massa aksi di depan Gedung MK akan ke berpindah ke depan Gedung DPR RI untuk bergabung bersama peserta demo lainnya.

Dasco klaim DPR akan mengikuti putusan MK apabila revisi UU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus 2024.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.

Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

Pengalihan arus juga diberlakukan oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Sultan HB X sebut aspirasi yang dibawa oleh para demonstran terkait kawal putusan MK sebagai tindakan baik dan perlu didengar.

Juru bicara Maklumat Juanda, Alif Iman, mengajak masyarakat tidak menggunakan hak pilih di Pilkada 2024 karena hasil mengangkangi demokrasi.