Indeks Putusan Mk

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.

Penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, dinilai mempersulit pelaksanaan pemilu ke depan.

MK mengatakan konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Perindo menyambut baik keputusan MK yang menghapus ketentuan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, final dan mengikat.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

TNI sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, perlu kooperatif dan proaktif dalam mengimplementasikan putusan MK.

TNI memastikan akan menghormati putusan MK yang membolehkan penanganan perkara korupsi di tubuh militer dan mempelajari implikasi putusan MK tersebut.

Status hukum putusan MK yang hanya bersifat memerintahkan menjadi kekhawatiran sulitnya menjerat aparat TNI-Polri cawe-cawe di pilkada.

Menteri Hukum tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Putusan MK diharapkan jadi titik terang bagi istri ketika laporkan suami dengan Pasal 330 ayat (1) KUHP soal hak asuh anak.

Penambahan kewenangan itu bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa. 

Pemerintah setuju usulan DPR untuk menghapus penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara demi mengakomodasi putusan MK.

Titi Anggraini menyatakan bahwa calon tunggal di pilkada membuat masyarakat apatis dan tidak percaya pada institusi parpol.

Anies menilai, para pedemo yang berusaha menjaga konstitusi dengan mengawal putusan MK sebaiknya mendapat apresiasi dan bukan direpresi.

Tangkapan layar artikel CNN Indonesia yang diklaim sebagai sumber narasi tersebut adalah hasil suntingan dari artikel lain yang tak berhubungan.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mendorong kepolisian mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam penanganan demonstrasi agar Polri profesional.

Dari Rempang hingga Semarang, polisi tak pernah mau belajar. Anak-anak kerap jadi korban aksi represi aparat saat mengatasi demonsrasi.

Menurut Kombes Pol Artanto, tindakan yang diambil polisi sesuai dengan protap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian dalam perkap nomor 1 tahun 2009.

Jokowi meminta kepada setiap peserta demo untuk melakukan aksinya dengan damai.