Indeks Putusan Mk

Dasco enggan menanggapi gamblang perihal revisi RUU Pilkada ini ramai ditolak banyak pihak.

Peserta aksi demo sebaiknya melakukan persiapan agar tetap aman, seperti membawa perlengkapan, mengamankan data diri, dan manajemen situasi darurat.

Polisi menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPRD Jawa Barat terkait aksi Peringatan Darurat di Kota Bandung.

Ketua DPR, Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hongaria dan Serbia untuk memenuhi undangan parlemen dari kedua negara.

Alissa minta seluruh penggerak Gusdurian yang ada di lebih dari 100 kota untuk melakukan konsolidasi menjaga tegaknya konstitusi.

Aksi demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berlangsung hari ini, 22 Agustus 2024, di Jakarta hingga Surabaya. Berikut daftar demo hari ini.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.

Berbagai kritik kerap dilontarkan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dinilai banyak cacat. Namun, hanya dipandang angin lalu oleh pemerintah.

Jokowi mengaku tidak masalah publik menyalahkan si tukang kayu terkait polemik putusan MK tentang UU Pilkada.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Masinton menyebut pemerintah dan fraksi DPR RI lainnya menjadi pelaku kerusakan demokrasi tanah air.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, M Nurdin, menegaskan revisi UU Pilkada seharusnya sejalan dengan putusan MK soal syarat usia serta batas ambang pencalonan.

Menurut Jokowi, perbedaan keputusan antara MK dengan DPR merupakan hal yang biasa terjadi di antara lembaga.

Ungkapan Wanda merupakan caption untuk gambar berupa tulisan “PERINGATAN DARURAT” beserta Garuda Pancasila dengan latar belakang sepenuhnya biru.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Sebagian personel Brimob yang mengamankan ruang sidang Baleg DPR RI dilengkapi senjata laras panjang dan mengenakan rompi anti-peluru. 

DPR ubah syarat batas pencalonan kembali ke angka 20 persen di tingkat parlemen dan 25 persen suara nasional setelah putusan MK menghapusnya.