Menuju konten utama

DPR Usul RUU Penyadapan Atur Mekanisme Izin Pengadilan

Keterlibatan pengadilan dianggap perlu untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

DPR Usul RUU Penyadapan Atur Mekanisme Izin Pengadilan
Rapat Panja Komisi III DPR RI membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (FOTO/Huda)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong agar mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Bimantoro mengatakan mekanisme perizinan melalui pengadilan juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum. Dia mencontohkan kemungkinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap satu objek perkara yang sama.

“Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga, ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai pengaturan mekanisme izin pengadilan dapat menjadi instrumen kontrol terhadap kewenangan penyadapan. Dengan begitu, pelaksanaannya memiliki dasar hukum dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Selain persoalan kewenangan, Bimantoro mengingatkan bahwa penyadapan juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan komunikasi masyarakat. Sebab, dalam proses penyadapan, komunikasi pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berpotensi ikut terekam.

Dia khawatir data yang diperoleh melalui penyadapan justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Bahkan, tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, data masyarakat yang tidak berkaitan dengan perkara pidana berpotensi diperjualbelikan.

“Di situ ada data. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bimantoro meminta RUU Penyadapan turut mengatur batasan yang tegas antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Menurutnya, pembedaan tersebut penting agar tidak terjadi kerancuan kewenangan antarlembaga yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan penyadapan. Bimantoro berharap RUU Penyadapan nantinya dapat menghadirkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan data masyarakat.

Baca juga artikel terkait RUU PENYADAPAN atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi