tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta penyidik mengejar aktor intelektual di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Yusril menegaskan pengusutan perkara tidak boleh berhenti di internal kepolisian.
Yusril tidak menutup kemungkinan meluasnya penyidikan kasus penyadapan ke kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026) dikutip dari ANTARA.
Yusril bilang, temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
Telusuri End User Perangkat dan Dugaan Makar di Polri
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP,
Yusril menyampaikan, penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.
Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan internal Polri dalam perkara tersebut. Menurut dia, kasus itu merupakan kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Pemerintah Tolak Terbitkan Perppu Berlaku Surut
Selain pengusutan perkara, Yusril menyebut pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan.
Namun, pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi karena bertentangan dengan prinsip hukum pidana.
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujar dia.
Evaluasi Ketat Alat Sadap Polri, KPK, dan BNN
Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.
Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Penanganan kasus tersebut diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































