Menuju konten utama

Ratifikasi IEU CEPA Dikejar agar RI Kena Tarif Normal Uni Eropa

Fasilitas perdagangan berupa pemberian tarif bea masuk yang lebih rendah dari Uni Eropa akan berakhir mulai 1 Januari 2027.

Ratifikasi IEU CEPA Dikejar agar RI Kena Tarif Normal Uni Eropa
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Qonita Azzahra
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah tengah berupaya mempercepat proses ratifikasi perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), untuk mencegah produk ekspor Indonesia kembali dikenakan tarif bea masuk normal atau Most Favoured Nation (MFN) di pasar Uni Eropa.

Pasalnya, fasilitas tarif preferensial melalui Generalized System of Preferences (GSP) yang memberikan fasilitas perdagangan berupa pemberian tarif bea masuk yang lebih rendah dari Uni Eropa akan berakhir mulai 1 Januari 2027.

Hal itu seiring sudah masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapat menengah atas (upper-middle income).

"Pada saat bersamaan itu GSP dengan Eropa itu akan berakhir, ya. Nah, CEPA kita, Indonesia-EU CEPA, itu sebentar lagi akan ditandatangani. Tapi, kita minta kepada pihak EU itu untuk bisa lebih cepat," kata Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo kepada awak media, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dradjad mengaku meskipun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah dijadwalkan untuk menandatangani IEU CEPA pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia, agar proses ratifikasi perjanjian dagang tersebut lebih cepat pemerintah telah meminta dukungan Jerman.

"Dan kami tadi kedatangan tamu dari Jerman, kami juga meminta dukungan mereka karena Jerman sangat mendukung kita," imbuhnya.

Lebih lanjut Dradjad menjelaskan, sekitar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat nilai ekspor Indonesia selama ini ditopang fasilitas GSP dari Uni Eropa. Tidak hanya itu, sekitar 44 persen ekspor Indonesia ke kawasan tersebut juga disebut memperoleh fasilitas tarif preferensial.

Apabila IEU CEPA belum diratifikasi dan mulai berlaku ketika fasilitas GSP berakhir, produk Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif MFN. Jika hal itu terjadi, praktis bea masuk produk Indonesia ke pasar Eropa dan mengurangi daya saing eksportir nasional.

"Kalau IEU CEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar 5,6 miliar dolar AS nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena," tambahnya.

Baca juga artikel terkait EKSPOR IMPOR atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto