Menuju konten utama

Imbas Isu Raffi Ahmad, KPK Minta Kementerian Evaluasi Pengadaan

KPK mencermati isu dugaan konflik kepentingan pengadaan terkait Raffi Ahmad dan membuka ruang konsultasi bagi kementerian untuk evaluasi proyek.

Imbas Isu Raffi Ahmad, KPK Minta Kementerian Evaluasi Pengadaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). tirto.id/Rayfahd Haykal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) imbas isu dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Evaluasi menyeluruh tersebut dinilai mendesak dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan tindak pidana korupsi.

Modus penyimpangan dalam sektor tersebut tidak hanya berupa suap, tetapi juga dugaan konflik kepentingan hingga pemberian kickback oleh pihak swasta.

"Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Budi menyebut kerawanan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga teridentifikasi melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.

"Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," ucapnya

Evaluasi Dimulai Sejak Tahap Perencanaan Anggaran

Oleh sebab itu, KPK mengimbau instansi terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pengadaan dan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan.

"Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran," katanya.

Menurut Budi, evaluasi sejak tahap awal diperlukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa memang dibutuhkan oleh instansi terkait.

"Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.

Pengawasan Internal dan Ruang Konsultasi KPK

Budi mengatakan dugaan benturan kepentingan dalam suatu pengadaan masih membutuhkan pendalaman. Instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan awal melalui satuan pengawas internal, seperti inspektorat, maupun pimpinan lembaga.

Jika ditemukan dugaan penyimpangan, instansi dapat menilai apakah persoalan tersebut masuk ranah administratif atau mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan indikasi pidana, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Namun langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan pengecekan kembali ya, dilakukan evaluasi ya berkaitan dengan proses-proses, tahapan-tahapan yang dilalui dalam PBJ tersebut," kata Budi.

Terkait dugaan konflik kepentingan yang belakangan menjadi perhatian publik, Budi mengatakan KPK turut mencermati pemberitaan yang beredar dan menganalisis informasi tersebut.

Ia menyebut KPK juga membuka ruang konsultasi bagi kementerian dan lembaga yang membutuhkan arahan terkait proses pengadaan barang dan jasa.

"Yang kedua, tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut," ujarnya.

Tindak lanjut terhadap persoalan tersebut akan bergantung pada permasalahan yang ditemukan dalam proses pengadaan. KPK akan melihat lebih lanjut dugaan penyimpangan yang teridentifikasi dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.

Baca juga artikel terkait KONFLIK KEPENTINGAN atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Siti Fatimah