tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengangkat Maroef Sjamsoeddin menjadi Direktur Utama Mining Industry Indonesia alias MIND ID. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (3/3/2025), Maroef didapuk sebagai puncak pimpinan holding BUMN pertambangan itu menggantikan Hendi Prio Santoso yang telah menjabat sejak 2021.
“Iya betul. Pak Hendi digantikan pak Maroef,” ungkap Komisaris Utama MIND ID, Fuad Bawazier, saat dikonfirmasi Tirto melalui pesan singkat, Selasa (4/3/2025).
Berdasarkan pantauan Tirto, profil Hendi Prio Santoso sudah tidak lagi tercantum di laman resmi MIND ID. Hanya ada nama Dany Amrul Ichdan sebagai Wakil Direktur Utama dan tiga direktur lainnya di sana.
Maroef dikenal telah berkecimpung di dunia militer dan intelijen sejak lama. Dia adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Muda. Dalam 34 tahun kariernya di dunia militer dan intelijen, Maroef pernah menduduki banyak jabatan.
Dia pernah menjadi Komandan Skadron 465 Paskhas, Direktur Kontra Separatis Badan Intelijen Negara (BIN), Atase Pertahanan RI untuk Brasil, Direktur Kontra Separatis BIN, Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan (Sahli Hankam) BIN, dan Wakil Kepala BIN periode 2011 hingga 2014.
Setelah pensiun dari militer, pada 7 Januari 2015, dia didapuk menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia menggantikan Rozik B. Soetjipto. Pengalamannya di perusahaan tambang emas dan tembaga itulah yang kemudian membuat Erick Thohir yakin Maroef mampu memimpin MIND ID.
“Pak Maroef ini kalau kita lihat mengenai jam terbang, mengenai pengalaman, juga sudah cukup mumpuni. Sudah ada pengalaman. Waktu itu, menjadi Dirut Freeport juga. Nah, ini menjadi salah satu hal yang membuat rasanya sosok Pak Maroef ini cocok untuk bisa menjadi pemimpin di MIND ID,” ujar Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Viola, kepada awak media di kantornya, Selasa (4/3/2025).
Ihwal latar belakang Maroef di dunia militer, Putri mengatakan bahwa itu adalah hal yang telah berlalu.
“Kami tidak melihat background TNI atau sipilnya. Tapi, yang pasti dilihat adalah kapabilitas dan track record-nya. Ketika kemudian dinilai mampu, ya itu yang diberikan kepercayaan,” sambung Putri.
BUMN memiliki tantangan besar sehingga syarat kapabilitas dan track record calon pemimpinnya sangat diperhatikan. Selain itu, menurut Putri, bongkar pasang pimpinan perusahaan pelat merah adalah hal biasa.
“Tentunya, yang namanya BUMN-BUMN ini tantangannya ke depan semakin banyak. Nah, kami berikan kesempatan juga kepada sosok yang bisa berikan kontribusi maksimal untuk bisa memimpin MIND ID,” tegas dia.
Meski hanya menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia selama setahun, bolehlah Maroef dikatakan memiliki pengalaman memimpin perusahaan tambang. Namun, yang menjadi masalah adalah Maroef memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat aktif di Kabinet Merah Putih.
Maroef merupakan adik Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara Sjafrie, sudah jamak diketahui merupakan sahabat Presiden Prabowo Subianto sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer, Magelang.
“Dengan kedekatannya dengan Pak Sjafrie Sjamsoeddin, dalam konteks ini berarti ada dua hal. Satu, relasi kekerabatan. Yang kedua adalah relasi politik. Ini yang memang harus dicermati,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, saat dihubungi Tirto, Rabu (5/3/2025).
Rawan Konflik Kepentingan
Relasi yang dekat antara Maroef, Sjafrie, dan Prabowo dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan operasional MIND ID. Terlebih, MIND ID membawahkan lima perusahaan yang bergerak di hulu sampai hilir tambang, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk.
Dengan kata lain, MIND ID juga mengelola hampir seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dus, MIND ID seharusnya tidak boleh mengalami salah kelola yang berujung pada fraud, baik di perusahaan induk atau bahkan salah satu anak perusahaannya.
“Kita harus belajar banyak dari kasus [korupsi] Pertamina yang nanti di kemudian hari akan jebol. Oleh karena itu, sebenarnya diwanti-wanti. Satu, Pak Maroef [harus] mampu membuat kinerja MIND ID menjadi lebih bagus. Kedua, jaminan bahwa jangan membawa MIND ID untuk kepentingan elite politik,” imbuh Bisman.
Dalam hal ini, Maroef diharapkan untuk mampu meningkatkan kinerja keuangan MIND ID sehingga sumbangan dividen terhadap negara semakin meningkat. Sebagai catatan, pada 2024, MIND ID menyetor dividen kepada negara sebesar Rp11,2 triliun dari total dividen perusahaan BUMN senilai Rp81,2 triliun.
Nilai tersebut mengalami peningkatan dari setoran dividen MIND ID pada 2022 dan 2021 yang masing-masing hanya sebesar Rp900 miliar dan Rp505 miliar.
Di sisi lain, menjaga kinerja operasional MIND ID tetap positif juga menjadi keharusan karena seluruh perusahaan pelat merah akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Jika kinerja MIND ID boncos atau bahkan terjadi skandal korupsi, yang akan terkena getahnya adalah seluruh perusahaan BUMN di bawah Danantara.
“Karena MIND ID adalah holding BUMN yang mengolah sumber daya alam, yang itu sebenarnya kekayaan Indonesia, maka yang menjadi penting adalah bukan hanya MIND ID ini bisa menarik investasi, tapi bagaimana kinerjanya masih bertahan, setoran dividennya kepada negara masih bisa dipertahankan dan betul-betul mewujudkan kesejahteraan negara,” tegas Bisman.
Berbeda dengan Bisman, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pemilihan Maroef sebagai Dirut MIND ID merupakan wujud kentalnya campur tangan elite politik. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa kepentingan golongan dalam hal pengelolaan BUMN lebih dominan ketimbang kepentingan profesional.
“Nah, ini yang membuat kekhawatiran bahwa masuknya Maroef Sjamsoeddin ini sepertinya ingin mempercepat peralihan aset [MIND ID] ke Danantara. Sehingga, Danantara bisa mengelola berbagai asetnya MIND ID untuk dijadikan jaminan utang baru,” ujar Bhima kepada Tirto, Rabu (5/3/2025).
Bhima menjelaskan bahwa pemerintah melalui Danantara ingin mendorong MIND ID masuk ke sektor-sektor investasi yang berisiko tinggi, seperti gasifikasi batu bara. Berdasar studi Celios, proyek gasifikasi batu bara di Indonesia adalah hal yang tidak realistis secara keekonomian.
Apalagi, karakteristik pertambangan batu bara nasional yang lebih bersifat terbuka atau open pit lebih mahal daripada karakteristik pertambangan di Cina yang bersifat close pit.
“Biaya teknologinya terlalu mahal, sementara juga off-taker atau pihak yang akan menyerap dari gasifikasi batu bara ini tidak siap. Jadi, infrastruktur pipanya juga mahal. Artinya, gasifikasi batu bara ini kalau didorong dan MIND ID dipaksa menuruti kemauan Danantara, tentu risikonya juga pada MIND ID,” jelas Bhima.
Ketika proyek gagal dan MIND ID mengalami gagal bayar, misalnya, aset holding pertambangan itulah yang bakal disita oleh kreditur.
Bhima menilai bahwa masuknya Maroef akan membuat Danantara lebih mudah mengendalikan MIND ID. Dia juga menggarisbawahi bahwa hal itu tak hanya berlaku untuk MIND ID saja, melainkan juga bagi perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang cepat atau lambat akan berada di bawah kendali Danantara.
Ketika pimpinan perusahaan pelat merah memiliki kedekatan dengan elite politik, semakin mudah ia dikendalikan oleh kuasa golongan-golongan tertentu. Maka hilanglah sudah independensi Danantara.
“Ini tidak selaras dengan kemauan Presiden. [Penunjukan pemimpin perusahaan BUMN] tanpa memperhitungkan aspek profesionalitas, tata kelola yang baik, dan risiko bisnis,” sambung dia.
Menurut Bhima, Danantara sejak awal sudah sulit diharapkan menjadi lembaga investasi independen layaknya Temasek dari Singapura. Pasalnya, pucuk pimpinan Danantara sejak awal diisi oleh elite politik dari Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, sebagai CEO Danantara dan juga Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai Dewan Pengawas.
Bhima juga sangsi akan ada investor besar yang mau menanamkan modalnya ke Danantara jika ia dan BUMN-BUMN yang dinaunginya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki relasi politik atau bahkan kedekatan dengan elite politik.
“Agak sulit, ya, dengan penunjukan pimpinan atas seperti sekarang. Kecuali, memang pemerintah segera menganulir. Artinya, ada RUPS, melakukan perombakan lagi, diisi lebih profesional. Selama itu tidak terjadi, kepercayaan para investor juga akan berkurang,” tegas Bhima.
Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan bahwa untuk menjamin independensi Danantara, dia melibatkan tim gabungan yang talentanya berasal dari dalam dan luar negeri. Tim itu bakal membantunya menyeleksi siapa-siapa saja yang pantas bekerja bersamanya.
Dalam hal ini, Rosan ingin orang-orang yang dipilih berasal dari kalangan profesional dan memang kompeten di bidangnya.
“Jadi, mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level tentunya dengan bersama-sama kami. Tapi, kami ingin tim yang kompeten, yang sesuai bidangnya, dan tentunya mempunyai visi sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia,” jelasnya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/5/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
