Menuju konten utama

Prabowo Ogah Terlibat Penertiban Izin Usaha: Takut Ada Teman

Prabowo mengaku banyak menghadapi upaya suap dan tekanan konflik kepentingan.

Prabowo Ogah Terlibat Penertiban Izin Usaha: Takut Ada Teman
Presiden Prabowo Subianto bersiap membuka Taklimat Awal Tahun saat retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Presiden Prabowo Subianto membuka dan memberikan arahan serta pembahasan diantaranya program makan gizi gratis hingga swasembada pangan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Taklimat Awal Tahun tersebut. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden RI Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dan anak buahnya di kabinet Merah-Putih tak segan-segan menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

Ia menuturkan, daftar perusahaan pelanggar tersebut juga tak perlu dilaporkan kepadanya selaku Kepala Negara. Sebab, ia khawatir penegakan hukum dapat terpengaruh jika pemilik perusahaan dimaksud mempunyai relasi pribadi dengannya atau kader Partai Gerindra.

“Saya nggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ, atau ada Gerindra,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Karawang, Rabu (7/1/2026).

Prabowo mengungkapkan, selama setahun menjabat sebagai presiden, ia kerap menghadapi upaya suap dan tekanan kepentingan. “Aku satu tahun saja ya jadi Presiden, geleng geleng kepala juga saya, berapa kali saya mau disogok,” kata Prabowo.

Ia menegaskan sikapnya untuk tetap menegakkan aturan sesuai kepentingan bangsa dan negara tanpa terlibat dalam kepentingan lain.

Ia menceritakan pernah menerima daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar aturan dan akan dicabut izinnya.

Namun, ia memilih menolak untuk melihat daftar tersebut karena khawatir terpengaruh. Ia menegaskan keputusan pencabutan izin diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung.

“Yang melanggar tindak saja, sederhana,” ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan penegakan hukum harus merujuk konstitusi dan kepentingan rakyat.

Ia juga mengingatkan para pejabat negara agar memahami prinsip tersebut dan tidak ragu mengundurkan diri jika tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

"Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham keluar aja jadi jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan saudara-saudara," tegas Prabowo.

Baca juga artikel terkait PRABOWO SUBIANTO atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Insider
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Hendra Friana